Membangun Kembali Perdamaian di Selat Taiwan: Analisis dan Tantangan Pemilu Taiwan 2024

Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Dosen Ilmu Politik, Universitas Presiden, Cikarang

PEMILU Taiwan 2024 merupakan peristiwa signifikan dengan dampak jangka panjang. Keunikan pemilu ini dibandingkan dengan periode sebelumnya terletak pada konteks situasi internasional saat ini, sejarah China, dan kemungkinan mencapai momen kritis dalam hubungan lintas selat.

Ada lima kondisi dasar yang penting untuk mempertahankan stabilitas di Selat Taiwan setelah Pemilu Taiwan 2024. Isu lintas selat menjadi pusat perhatian utama dalam konteks pemilu, dan bahwa kebijakan serta pengambilan keputusan yang berbeda dapat membentuk masa depan di Selat Taiwan.

Kondisi dasar untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan bersifat universal, tidak tergantung pada partai atau kekuatan politik mana yang akan memegang tampuk kekuasaan pada tahun 2024. Poin pentingnya adalah keyakinan bahwa China daratan tidak akan mengubah prinsip satu China hanya karena adanya pergantian kekuasaan politik di Taiwan.

Oleh karena itu, perlakuan yang berbeda terhadap kekuatan politik yang sedang berkuasa di Taiwan dalam isu-isu krusial seperti reunifikasi lintas selat dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan dan mempertahankan kedamaian di Selat Taiwan.

Sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016, situasi di Selat Taiwan mengalami eskalasi yang signifikan. Pada akhir tahun 2017, Amerika Serikat mengintensifkan persaingan strategis dengan China dan memanfaatkan "kartu Taiwan" sebagai alat untuk menahan pengaruh Tiongkok daratan, yang pada gilirannya memperkeruh suasana di Selat Taiwan.

Kolaborasi antara otoritas Partai Progresif Demokratik dan Amerika Serikat dalam upaya mencapai kemerdekaan, bersama dengan koordinasi antara Amerika Serikat dan Taiwan untuk menantang inti kepentingan nasional China, yaitu isu pokok Taiwan, telah menyebabkan peningkatan ketegangan yang luar biasa di wilayah Selat Taiwan, menciptakan situasi yang dipenuhi dengan potensi konflik dan krisis.

Kejadian seperti "Insiden Angsa Putih" dari masa lalu semakin sering terulang, bahkan mengalami perkembangan lebih serius dalam bentuk "Insiden Badak Abu-abu". Memburuknya situasi ini telah memicu keprihatinan luas di kalangan masyarakat Taiwan, yang pada akhirnya mengakibatkan "Partai Progresif Demokratik yang tidak populer" kembali menjadi "partai terbesar" di Taiwan.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 65% pemilih Taiwan berharap terjadi rotasi kekuasaan politik pada tahun 2024 untuk menstabilkan situasi di Selat Taiwan dan mengembalikan perdamaian, stabilitas, ketenangan, serta harmoni.

Dalam respons terhadap sentimen mayoritas ini, tiga kubu utama yang bersaing dalam pemilihan pemimpin Taiwan tahun 2024, bersama dengan pihak-pihak lain yang berkeinginan ikut serta, telah secara bulat mengadopsi perdamaian dan pembangunan sebagai tema utama kampanye mereka.

Bahkan, aktivis "kemerdekaan Taiwan" seperti Lai Ching Te terpaksa menurunkan retorika "kemerdekaan Taiwan" dan mengusulkan konsep "perlindungan damai terhadap Taiwan" sebagai alternatif daripada retorika sebelumnya yang menekankan "perlawanan terhadap Tiongkok dan perlindungan Taiwan". Tsai Ing-wen juga, dengan tegas menyatakan kemampuannya untuk menjamin perdamaian di Selat Taiwan.

Isu lintas selat memegang peranan sentral dalam "pemilihan umum" Taiwan tahun 2024, di mana Partai Progresif Demokratik (DPP) dan kekuatan politik anti-DPP menfokuskan perhatian mereka pada hal ini. Perbedaan dalam latar belakang kebijakan dan jalur pengambilan keputusan di antara keduanya akan menjadi penentu arah yang berbeda terkait situasi masa depan di Selat Taiwan.

Hanya melalui klarifikasi kondisi dasar untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, kita dapat mengantisipasi lebih akurat apakah situasi tegang di wilayah tersebut akan kembali stabil pada saat pemilihan tersebut.

Kondisi dasar yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan tetap konsisten, tidak tergantung pada partai atau kekuatan politik mana pun yang akan memegang kekuasaan pada tahun 2024. China daratan, sesuai dengan prinsip satu China, tidak dapat diharapkan secara bertahap mengubah pendekatannya atau mendorong proses reunifikasi semata-mata karena pergeseran kekuasaan politik di Taiwan. Perlakuan yang berbeda terhadap kekuatan politik yang tengah berkuasa di Taiwan dalam isu-isu krusial seperti reunifikasi lintas selat menjadi suatu keharusan.

Dengan menghormati prinsip-prinsip ini, kita dapat mengidentifikasi pijakan untuk memprediksi dengan lebih tepat apakah situasi yang tegang di Selat Taiwan saat ini akan dapat dikembalikan ke tingkat stabilitas yang diharapkan pada periode tersebut.

Pertama-tama, konsensus politik mengenai prinsip satu China telah diakui kembali sebagai pijakan utama. Pengakuan terhadap "Konsensus 1992", yang sebelumnya tidak diakui oleh otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP), menandakan suatu langkah menuju pemahaman bahwa DPP sekarang mengakui "Konsensus 1992" sebagai representasi dari prinsip satu Tiongkok.

Penting untuk tidak hanya mengakui hal ini secara umum, melainkan juga mengakui dengan jelas dan tanpa keraguan. Pengakuan ini harus dilakukan tanpa keambiguan atau upaya untuk mengelak, serta tanpa menciptakan prospek yang tidak realistis untuk pengakuan, yang bisa dianggap sebagai penghindaran atau taktik politik yang tidak jelas.

Dalam mengungkapkan prinsip satu China, China daratan saat ini menerapkan metode ekspresi paralel dengan "prinsip satu Tiongkok dan Konsensus 1992", menunjukkan fleksibilitas yang jelas dalam pendekatannya. Meskipun mungkin mempertimbangkan penggunaan istilah atau formulasi baru yang lebih sesuai, esensi prinsip satu Tiongkok harus tetap tercermin dalam ungkapan tersebut.

Walaupun istilah "Konsensus 1992" mungkin tidak selalu diperlukan, tetapi esensi inti dari prinsip satu Tiongkok tetap harus dijaga. Fleksibilitas dalam pendekatan ini memungkinkan adopsi ekspresi yang baru sesuai dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan inti dari prinsip tersebut.

Dengan mengacu pada prinsip satu China, diharapkan bahwa kedua sisi Selat Taiwan dapat hidup dalam damai tanpa menghadapi konflik. Prinsip ini mendorong kerjasama yang saling menguntungkan, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, dan menciptakan masa depan yang lebih baik secara bersama-sama.

Fokus kedua adalah menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat, sebagai prioritas utama pemerintahan di kedua sisi Selat Taiwan. Selama tujuh puluh tahun terakhir, dinamika hubungan lintas Selat telah mengalami transformasi, bermula dari konfrontasi intensif menjadi periode relaksasi dan pembangunan, yang dimulai dengan reformasi dan keterbukaan di daratan Tiongkok.

Dalam konteks ini, kekuatan politik yang menginginkan "kemerdekaan Taiwan" telah memegang peran pebting. Sejarah menunjukkan bahwa ketika kedua sisi Selat Taiwan mengalami penyimpangan dan memberi prioritas pada isu politik, dampaknya dapat terasa dalam hubungan lintas Selat.

Di daratan China, sejak dimulainya periode reformasi dan keterbukaan, pembangunan ekonomi dan sosial selalu menjadi pilar utama dalam implementasi kebijakan, dan tidak pernah menyimpang dari fokus tersebut. Pasca-Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18, diusulkan tujuan pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai rencana pembangunan "Dua Abad".

Tujuan ini mencakup upaya mendasar untuk mencapai modernisasi sosialis pada tahun 2035 dan membangun negara sosialis modern yang makmur, demokratis, beradab, harmonis, dan indah pada pertengahan abad ini. Penekanan pada pembangunan ekonomi dan sosial ini juga merupakan elemen dasar dari kebijakan reunifikasi damai.

Pentingnya menempatkan pembangunan sebagai fokus utama bertujuan untuk memastikan bahwa kedua sisi Selat Taiwan dapat mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, serta mencegah gangguan yang mungkin timbul akibat polarisasi politik. Dengan mengutamakan pembangunan, diharapkan bahwa hubungan lintas Selat dapat terus berkembang dalam arah yang positif, menciptakan stabilitas dan keseimbangan yang diperlukan untuk kepentingan bersama.

Di Taiwan, poros utama dalam penerapan kebijakan telah mengalami ketidakpastian, dan melihat perubahan tren ini, terlihat bahwa kecenderungan penyimpangan semakin serius. Ketika pemerintah Taiwan memusatkan perhatian terutama pada aspek ekonomi, perkembangan Taiwan cenderung berjalan lancar, dan hubungan lintas Selat mendapatkan manfaat.

Sebaliknya, ketika fokus kebijakan beralih, pembangunan Taiwan dapat mengalami kemunduran, dan dampaknya akan merusak stabilitas hubungan lintas Selat. Oleh karena itu, jika otoritas yang memegang kekuasaan di Taiwan pada tahun 2024 memiliki perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan rakyat dan cinta Taiwan, mereka harus bertekad untuk memperbaiki kondisi dan mengeliminasi sepenuhnya ketidakpastian yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan kontroversial Partai Progresif Demokratik (DPP) pimpinan Tsai Ing-wen. Seperti "aliansi dengan Amerika Serikat untuk mencari kemerdekaan" dan "menggunakan Taiwan untuk membendung kebijakan dan kerjasama dengan China ".

Bayangkan bahwa jika pemerintahan baru di Taiwan tidak mampu menetapkan batasan yang jelas antara sistem persaingan strategis yang mengganggu China dan kekuatan internal yang bersifat separatistis dan anti-unifikasi, maka kemungkinan besar hubungan lintas Selat akan tetap tidak stabil di bawah kepemimpinan baru tersebut.

Dalam situasi yang baru ini, dengan orientasi pembangunan ekonomi dan sosial sebagai pilar utama, penting untuk menghindari kebijakan "beraliansi dengan Amerika Serikat untuk mencapai kemerdekaan" atau "bergantung pada Amerika Serikat dan menolak reunifikasi". Lebih lanjut, perlu dihindari adanya resonansi dengan apa yang disebut "aliansi" Amerika Serikat yang dapat menciptakan konflik identitas institusional lintas Selat dan masalah ideologis. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Setelah tiga tahun mengendalikan epidemi, opini publik utama di kedua sisi Selat Taiwan mendukung dimulainya kembali pertukaran lintas Selat dan berharap untuk melanjutkannya dengan perkembangan yang positif sebagaimana terjadi di masa lalu.

Meskipun kerja sama telah pulih dengan cepat, otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) di Taiwan secara bersamaan juga menerapkan tindakan penghalangan, intimidasi, pemantauan, dan penekanan terhadap antusiasme masyarakat dari berbagai lapisan dan kelompok untuk berpartisipasi dalam pertukaran lintas Selat. Pendekatan ini, sayangnya, dapat memperkuat keraguan dan ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak di Selat Taiwan, yang berpotensi menjadi pemicu konflik dan eskalasi ketegangan.

Penting untuk diketahui bahwa jika DPP terus menerapkan strategi pembersihan otak terhadap masyarakat Taiwan, hal ini berpotensi menyesatkan semakin banyak orang di masa depan. Situasi ini tidak sesuai dengan semangat perdamaian lintas Selat yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat secara umum.

Ketiga, Amerika Serikat kembali menerapkan kebijakan terkait Selat Taiwan yang menekankan stabilitas. Peran Amerika Serikat bukan hanya sebagai tantangan utama, hambatan signifikan, dan permasalahan krusial dalam hubungan lintas Selat, tetapi juga merupakan peluang besar, ujian yang signifikan, dan titik awal yang krusial untuk merekonstruksi perdamaian dan saling percaya di Selat Taiwan.

Selama Amerika Serikat tetap konsisten dengan strategi kompetitifnya dengan Tiongkok daratan sebagai saingan strategis utama, upaya "memainkan kartu Taiwan" tidak akan berhenti. Selama Amerika Serikat terus melakukan hal ini, harapan untuk perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan akan terus sulit dicapai, karena tindakan ini dapat sengaja menciptakan konflik antara kedua sisi Selat Taiwan dan menciptakan titik panas yang memengaruhi wilayah Asia-Pasifik dan komunitas internasional.

Selama Amerika Serikat terus mempertahankan strategi "memainkan kartu Taiwan," akan menjadi sulit untuk mengantisipasi kerjasama yang positif antara partai penguasa Taiwan dan pemerintahan Taiwan dengan Tiongkok daratan. Kebijakan ini cenderung mengisolasi, membendung, menahan, dan menekan Tiongkok daratan.

Bagaimana kekuatan politik di Taiwan dan pemerintahan di masa depan mengelola hubungan lintas Selat antara China dan Amerika Serikat, mempertimbangkan pro dan kontra dengan cermat, serta memilih untuk maju atau mundur secara ofensif atau defensif, akan menjadi ujian yang signifikan terhadap visi strategis ke depan, keadilan nasional, dan masa depan Taiwan dan takdirnya.

Kecuali jika situasinya berubah, Amerika Serikat mungkin tidak akan merasa bahwa masalah Selat Taiwan yang damai dan stabil, dibandingkan dengan Selat Taiwan yang bergejolak dan dilanda krisis, adalah kepentingan terbaiknya. Setelah pemerintahan baru di Taiwan resmi dilantik pada tahun 2024, dan jika hubungan lintas Selat benar-benar membaik, apakah Amerika Serikat akan merasa optimis dengan perkembangan tersebut masih menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab pada saat ini.

Apa yang dinyatakan Amerika Serikat sebagai "kepedulian dan pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan" dianggap sebagai bentuk penipuan diri dan penyesatan strategis, tanpa memandang logika kepentingan, strategi, nilai, atau sejarah. Jika Amerika Serikat memperdalam upaya untuk memperkuat hubungan lintas Selat di masa depan dan tidak ragu-ragu untuk memprovokasi konflik di Selat Taiwan, maka negara tersebut mungkin mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan pemikiran yang dimiliki oleh Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan George W Bush ketika menjabat.

Jika Amerika Serikat dan pihak berwenang Taiwan bekerja sama secara sengaja dalam kebijakan lintas Selat, hal ini dapat meningkatkan risiko dan bahaya dalam hubungan lintas Selat. Meskipun pemerintah AS saat ini tidak menginginkan pecah perang atau konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat, sulit untuk mengecualikan kemungkinan bahwa kebijakan mereka dapat berubah jika segala upaya telah habis dan mereka tidak dapat menahan konfrontasi dengan Tiongkok.

Semua hal ini memerlukan kebijaksanaan partai politik dan pemilih Taiwan. Terkait dengan masalah Taiwan, China daratan akan tetap teguh dalam tekad strategis, kemauan strategis, dan visi strategisnya. China daratan akan dengan tegas menentang campur tangan asing dan tekanan terhadap harga diri nasional, serta secara efektif melindungi inti kepentingan nasional tanpa kompromi apa pun.

Keempat, menjaga kepentingan bersama bangsa Tiongkok telah menjadi pilihan bersama bagi kedua belah pihak di Selat Taiwan. Bangsa China semakin mendekatkan diri kepada tujuan besar mencapai reunifikasi, namun dihadapkan pada tantangan berat dari berbagai aspek yang lebih kompleks dibandingkan dengan periode sejarah sebelumnya.

Amerika Serikat dan pihak yang mendukungnya, bersama dengan pihak-pihak yang mencari keuntungan saat ini, menggunakan taktik yang menantang kepentingan bangsa China, memainkan kedaulatan wilayah dan hak-haknya, serta memprovokasi isu-isu sensitif yang terkait dengan Tiongkok. Taktik semacam ini tidak hanya akan tetap ada di masa depan, tetapi juga akan menjadi lebih intens.

Dalam menghadapi tantangan eksternal yang berat dan kompleks, terutama terkait kepentingan inti bangsa Tiongkok seperti isu Laut Cina Selatan, Kepulauan Diaoyu, hak kedaulatan, dan kepentingan dengan India, posisi yang diambil oleh kedua belah pihak di Selat Taiwan akan memiliki dampak signifikan atau bahkan subversif terhadap hubungan lintas Selat.

Apabila Taiwan mengambil sikap yang tidak jelas, mengelak, atau bahkan terlibat dalam aktivitas di perairan yang kontroversial, dapat menciptakan kondisi darurat yang dapat mempengaruhi secara substansial atau bahkan merusak hubungan lintas Selat. Jika kedua belah pihak di Selat Taiwan dapat menyatukan posisi mereka, setidaknya mencapai pemahaman strategis , dan bekerja sama untuk melindungi hak-hak mereka, maka hal ini dapat membantu membangun kembali rasa saling percaya, mempererat ikatan, dan memajukan perdamaian dan pembangunan bersama.

Pemilihan pemimpin Taiwan tahun 2024 merupakan peristiwa besar yang memiliki implikasi jangka panjang. Dampaknya tidak terbatas pada masa jabatan terpilih saja, namun harus bertahan lebih lama.

Tidak seperti pemilu serupa di Taiwan pada beberapa periode sebelumnya, situasi internasional saat ini, sejarah Tiongkok, dan hubungan lintas Selat hampir mencapai momen kritis pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, membangun kembali perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan serta memperbaiki arah perkembangan hubungan lintas Selat membutuhkan upaya sadar dari masyarakat Taiwan dan partai politik besar. Ini melibatkan pertimbangan sejarah dan budaya Tiongkok yang mendalam.

Meskipun Lai Ching Te mengusulkan konsep "perdamaian untuk melindungi Taiwan," tetapi ia juga menyatakan bahwa "perdamaian adalah alat," tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep "perdamaian" sebagai alat apa. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam politiknya, terutama di antara para pemilih di kubu DPP yang mungkin memahami maksudnya.

Faktanya, Lai Ching Te telah menunjukkan sikap dan tindakan jangka panjangnya, dan pemimpin seperti Chen Shui-bian dan Tsai Ing-wen juga telah membuktikan komitmen mereka terhadap "kemerdekaan Taiwan." Oleh karena itu, harapan untuk mencapai perdamaian dengan pemimpin yang memiliki orientasi "kemerdekaan Taiwan" sangat sulit.

Sebagai elemen "kemerdekaan Taiwan" yang lebih keras kepala dan radikal daripada Tsai Ing-wen, Lai tidak dapat menjamin bahwa ia tidak akan bersaing dengan agenda "kemerdekaan Taiwan" yang diusung oleh Tsai Ing-wen. Apakah Lai benar-benar berubah pikiran dan mengadopsi pendekatan yang lebih rasional terhadap sejarah China, ataukah hal ini hanya upaya untuk menghindari pengawasan dari China daratan, merupakan pertanyaan yang harus dijawab.

Bagaimana Lai dapat mendapatkan kepercayaan dari pemilih Taiwan, terutama dari generasi muda yang harus menjalani wajib militer, dan bagaimana caranya Lai meyakinkan kepada masyarakat Taiwan bahwa China dan Taiwan adalah dua elemen atau entitas yang terpisah?