KPU Harus Perkuat Sistem Teknologi untuk Lindungi Data Pemilih
Jum'at, 01 Desember 2023 - 08:40 WIB
loading...
Perludem meminta KPU diminta segera berbenah diri pascamunculnya informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) diminta segera berbenah diri pascamunculnya informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman bagi pemilih sekaligus menjaga kredibilitas pemilu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati mengatakan, publik saat ini seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa atas data pribadi yang dimiliki. Padahal masyarakat dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan data pribadinya untuk kepentingan pemilu.
"Seharusnya data ini bisa dijaga betul oleh yang menggunakan data ini," kata Khairunnisa dalam keterangannya, Jumat(1/12/2023).
Semestinya, kata Khairunnisa, KPU mempersiapkan pemilu dengan matang, mulai dari sumber daya manusia (SDM), perangkat, hingga teknologi yang digunakan.
"Walaupun pemungutan suara kita masih manual, tapi KPU menggunakan teknologi untuk tahapan pemilu yang lain. Seperti pendaftaran pemilih, sehingga ini pun perlu dipersiapkan dengan matang juga perangkat teknologinya," katanya.
Perludem sangat menyayangkan terjadinya kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Padahal KPU sebelumnya selalu mengatakan penting menjaga dan melindungi data pemilih. "Walaupun bisa saja kebocoran ini bukan dari KPU, tetapi KPU perlu melakukan penelusuran juga terhadap hal ini," katanya.
KPU perlu terus berbenah diri karena publik perlu mendapatkan penjelasan apakah KPU sudah melakukan pemrosesan data pribadi dengan baik, termasuk juga dengan keamanan sibernya.
Baca juga: KPU Minta Bantuan BSSN hingga BIN Cek Dugaan Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024
Untuk diketahui, situs KPU kembali menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker. Kali ini, peretas dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs penyelenggara pemilu itu.
Informasi peretasan situs KPU ini diketahui setelah Jimbo mengunggah sebuah postingan di situs BreachForums, tempat yang biasa digunakan untuk menjual hasil peretasan. Dia membagikan 500.000 data sampel yang berhasil didapatkannya dari situs KPU.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengecek informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Pengecekan untuk memastikan kabar kebocoran data pemilih itu betul atau tidak.
"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Hasyim menjelaskan, saat ini tim IT KPU masih memeriksa kabar kebocoran data pemilihan tersebut. Pihaknya akan melakukan langkah lebih lanjut, jika benar ditemukan kebocoran data.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati mengatakan, publik saat ini seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa atas data pribadi yang dimiliki. Padahal masyarakat dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan data pribadinya untuk kepentingan pemilu.
"Seharusnya data ini bisa dijaga betul oleh yang menggunakan data ini," kata Khairunnisa dalam keterangannya, Jumat(1/12/2023).
Semestinya, kata Khairunnisa, KPU mempersiapkan pemilu dengan matang, mulai dari sumber daya manusia (SDM), perangkat, hingga teknologi yang digunakan.
"Walaupun pemungutan suara kita masih manual, tapi KPU menggunakan teknologi untuk tahapan pemilu yang lain. Seperti pendaftaran pemilih, sehingga ini pun perlu dipersiapkan dengan matang juga perangkat teknologinya," katanya.
Perludem sangat menyayangkan terjadinya kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Padahal KPU sebelumnya selalu mengatakan penting menjaga dan melindungi data pemilih. "Walaupun bisa saja kebocoran ini bukan dari KPU, tetapi KPU perlu melakukan penelusuran juga terhadap hal ini," katanya.
KPU perlu terus berbenah diri karena publik perlu mendapatkan penjelasan apakah KPU sudah melakukan pemrosesan data pribadi dengan baik, termasuk juga dengan keamanan sibernya.
Baca juga: KPU Minta Bantuan BSSN hingga BIN Cek Dugaan Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024
Untuk diketahui, situs KPU kembali menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker. Kali ini, peretas dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs penyelenggara pemilu itu.
Informasi peretasan situs KPU ini diketahui setelah Jimbo mengunggah sebuah postingan di situs BreachForums, tempat yang biasa digunakan untuk menjual hasil peretasan. Dia membagikan 500.000 data sampel yang berhasil didapatkannya dari situs KPU.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengecek informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Pengecekan untuk memastikan kabar kebocoran data pemilih itu betul atau tidak.
"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Hasyim menjelaskan, saat ini tim IT KPU masih memeriksa kabar kebocoran data pemilihan tersebut. Pihaknya akan melakukan langkah lebih lanjut, jika benar ditemukan kebocoran data.
(abd)
Lihat Juga :
