KPU Minta Bantuan BSSN hingga BIN Cek Dugaan Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024

Rabu, 29 November 2023 - 13:49 WIB
loading...
KPU Minta Bantuan BSSN...
Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan keterangan kepada media terkait informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024 di Istana Kepresidenan, Rabu (29/11/2023). FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO
A A A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengecek informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Pengecekan untuk memastikan kabar kebocoran data pemilih itu betul atau tidak.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Hasyim menjelaskan, saat ini tim IT KPU masih memeriksa kabar kebocoran data pemilihan tersebut. Pihaknya akan melakukan langkah lebih lanjut, jika benar ditemukan kebocoran data.



"Tim di dalam yang menangani IT KPU, di dalamnya ada tim dari Cyber Mabes polri. Nanti kalau sudah indikasi-indikasi sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan, tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," katanya.

Terkait mengenai amannya data para pemilih, Hasyim meminta peran masyarakat ikut serta mengecek data kependudukannya.

"Kalau kita cek sebetulnya bisa memeriksa cek dptonline.kpu.go.id, nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang," katanya.

Untuk diketahui, situs KPU kembali menjadi sasaran peretasan. Peretas bernama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.



Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha menyebut, akun anonim Jimbo tersebut membagikan 500.000 data contoh yang berhasil didapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

Dalam postingannya di forum tersebut data 252 juta yang berhasil didapatkan tapi beberapa data terduplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik, di mana angka ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Di dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, nomor KK, nomor KTP (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

"Tim Cissrec juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar. Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD74000 atau hampir setara Rp1,2 miliar," kata Pratama, Selasa (28/11/2023).
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kebutuhan Anggaran PSU...
Kebutuhan Anggaran PSU Pilkada 2024 Menyusut Jadi Rp392 Miliar, 2 Daerah Belum Punya Dana
Bawaslu Minta KPU Percepat...
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Rawan Politik Uang!
KPU Beberkan Anggaran...
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
KPU Sebut Pemungutan...
KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Butuh Anggaran Rp486 Miliar
MK Perintahkan PSU di...
MK Perintahkan PSU di 24 Daerah, Komisi II DPR Panggil KPU-Bawaslu hingga Pemerintah Pekan Ini
Rincian Barang Rampasan...
Rincian Barang Rampasan Negara Rp18,52 Millar Diserahkan ke KPU, Pemprov Aceh, dan Pemkot Tomohon
MK Kirim 270 Surat Ke...
MK Kirim 270 Surat Ke KPU Daerah Pasca Putusan Dismissal
Kementerian Komdigi...
Kementerian Komdigi Investigasi Dugaan Kebocoran Data Pegawai
Bahas Pelantikan Kepala...
Bahas Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Komisi II DPR Rapat Bersama Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Hari Ini
Rekomendasi
Berapa Kg Zakat Fitrah...
Berapa Kg Zakat Fitrah untuk 1 Orang? Simak Ketentuannya
Bacaan Zikir Wanita...
Bacaan Zikir Wanita Haid di Bulan Ramadan
MNC Sekuritas dan Sucor...
MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi Pasar Modal Syariah di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Berita Terkini
Eksepsi Ditolak, Tom...
Eksepsi Ditolak, Tom Lembong: Kami Hormati Putusan Majelis Hakim
10 menit yang lalu
Presiden Bakal Umumkan...
Presiden Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN Langsung ke Rekening
1 jam yang lalu
Menkomdigi Sebut Status...
Menkomdigi Sebut Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional
2 jam yang lalu
Ahok Penuhi Panggilan...
Ahok Penuhi Panggilan Kejagung: Apa yang Saya Tahu Akan Saya Sampaikan!
2 jam yang lalu
Daftar Lengkap 10 Kapolda...
Daftar Lengkap 10 Kapolda Baru pada Mutasi Polri Maret 2025, Ini Nama-namanya
3 jam yang lalu
Mutasi Polri Maret 2025:...
Mutasi Polri Maret 2025: Irjen Rusdi Hartono Jabat Kapolda Sulsel, Brigjen Mardiyono Kapolda Bengkulu
3 jam yang lalu
Infografis
Takut Ditangkap ICC,...
Takut Ditangkap ICC, Netanyahu Minta Bantuan Inggris dan Jerman
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved