Pengamat Nilai Dugaan Data Pemilih Bocor Gerus Kepercayaan Publik

JAKARTA - Infomrasi adanya dugaan bocornya data pemilih Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dinilai menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Isu ini semakin menurunkan citra KPU di hadapan publik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menganggap, KPU mulai bersaing dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal integritas. Akibatnya lembaga penyelenggara pemilu ini mulai kehilangan kepercayaan publik.

Menurut Dedi, KPU didera sejumlah masalah yang mencoreng nama baiknya. Dugaan bocornya data pemilih menambah panjang daftar persoalan yang membuat citra KPU makin memprihatinkan.



"Ditambah dengan kasus kebocoran ini, legitimasi KPU kian pudar di mata publik," katanya, Rabu (29/11/2023).

Dedi melihat kebocoran data telah menjadi hal biasa di Indonesia. Bukan karena ada pemakluman, tetapi karena tidak adanya sanksi hukum bagi lembaga yang lalai menjaga kerahasiaannya.

"Situasi ini jelas memprihatinkan, terlebih KPU di mana mereka seharusnya terbebas dari upaya manipulasi pemilihan, dan kebocoran data bisa berujung pada aktivitas kecurangan pemilihan," katanya.

Ia sangat menyayangkan data sipil terlalu sering tersebar dengan berbagai macam skandalnya. Sedikit banyak, dampak politiknya tetap akan ada.

"Situasi ini bisa menjadi membuat pihak yang dekat dengan kekuasaan bisa dituduh mengambil keuntungan. Meskipun hanya sebatas asumsi," katanya.



Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang viral di media sosial, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, pihaknya menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengecek informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Pengecekan untuk memastikan kabar kebocoran data pemilih itu betul atau tidak.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Hasyim Asy'ari di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).