alexa snippet

Langkah Strategis di Penghujung Tahun

Langkah Strategis di Penghujung Tahun
Candra Fajri Ananda, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Foto/Dok SINDO
A+ A-
Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
 

HINGGA berakhirnya tahun anggaran 2017, perekonomian Indonesia seringkali digambarkan dengan selera optimisme yang tinggi. Faktor pembentuknya antara lain didukung oleh peringkat indikator daya saing global (world competitiveness) dan tingkat kemudahan berbisnis (doing business) yang tahun ini mengalami eskalasi yang cukup signifikan. Kendati demikian, masih ada segurat kekhawatiran bahwa faktor-faktor pendukung tersebut belum tentu berdampak positif terhadap output kebijakan makro ekonomi Indonesia.

Salah satu faktanya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi kita di Triwulan III 2017 yang hanya mencapai 5,06% (y-on-y). Secara kumulatif realisasi pertumbuhan baru tercapai 5,03% (c-to-c) dan masih di bawah target APBN-P 2017 yang dicanangkan sebesar 5,2%. Angka tersebut ikut menegaskan bahwa capaian pertumbuhan kita relatif stagnan dengan hanya sangat tipis di atas kisaran 5%. Sehingga perlu ada manuver yang lebih dalam lagi agar kinerja pertumbuhan mampu bergerak lebih cepat dan seraya mendongkrak kinerja indikator-indikator makro ekonomi lainnya.

Pemerintah masih cukup optimistis bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin mendekati target yang diharapkan. Dalam jangka pendek ada harapan seiring adanya momentum perayaan Natal dan Tahun Baru. Biasanya konsumsi masyarakat akan melonjak signifikan di masa-masa tersebut. Perihal berikutnya yang menopang optimisme pemerintah adalah penyelesaian beberapa ruas tol yang konon semakin mendekati target yang dicanangkan.

Pembangunan tol sangat diharapkan mempermudah pergerakan barang dan jasa. Secara intuitif kondisi tersebut bisa relevan dengan ekspektasi pembangunan ekonomi. Minimal ongkos transaksi antarwilayah bisa dikondisikan menjadi lebih murah. Biaya transaksi yang rendah ini seharusnya bisa menggenjot daya tarik investasi di Indonesia. Dampak normatif seperti itulah yang saat ini perlu kita jaga.

Nah, sekarang kita bisa merinci apa saja langkah-langkah yang perlu diupayakan pemerintah. Pertama, pemerintah perlu menjaga agar aktivitas belanja publiknya bisa merangkul penguatan faktor-faktor fundamental makro ekonomi. Menteri Keuangan menyatakan hingga Agustus 2017 kemarin tingkat realisasi belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp695,66 triliun atau sekitar 50,9% dari target APBN-P 2017.
Belanja pemerintah yang dinyatakan paling berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi adalah jenis-jenis belanja modal, termasuk didalamnya belanja melalui pembangunan infrastruktur. Sebagai informasi, anggaran belanja modal pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah yang menyokong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi.

Sementara investasi merupakan salah satu komponen pengeluaran yang berkontribusi terhadap modal tetap bruto. Pada saat Nota Keuangan APBN-P 2017 kemarin diketok, nominal belanja modal mengalami kenaikan dari awalnya Rp194,3 triliun kemudian meningkat menjadi Rp206,2 triliun. Kenaikan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan sekitar 5,3% di semester II 2017, agar memenuhi target pertumbuhan APBN-P 2017 sebesar 5,2%.

Tingkat realisasi belanja modal sendiri hingga akhir Triwulan III kemarin baru mencapai Rp90 triliun atau 43% dari target. Realisasi penyerapan belanja modal yang masih belum optimal tersebut terkendala karena alasan klasik yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan birokrasi di lapangan. Selain itu realisasi dari proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah juga terhambat masalah legalitas yang seringkali diwarnai tumpang-tindih aturan. Masalah-masalah tersebut yang selama ini membuat belanja modal selalu tidak bisa 100% tingkat penyerapannya.

Kedua, pemerintah sekali lagi perlu memperkuat daya tarik investasi untuk melanjutkan ide reforming to create jobs yang digagas World Bank pada publikasi Doing Business 2018 kemarin. Dari sisi internal, indeks kemudahan berbisnis menunjukkan ada sinyal-sinyal positif bahwa pemerintah perlahan-lahan mulai mengikis hambatan investasi yang selama ini seringkali membelenggu.

Sedangkan dari sisi eksternal, indeks daya saing global kita berdasarkan World Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum (WEF) tahun ini juga mengalami kenaikan. Kedua parameter daya saing antarnegara tersebut mengindikasikan bahwa upaya reformis yang sedang digarap pemerintah sudah berada pada track yang benar. Tinggal bagaimana pemerintah memanfaatkan kedua modalitas tersebut sebagai tindak lanjut agar investasi di dalam negeri semakin bergairah. Selain terus menggiatkan pembangunan infrastruktur yang menunjang koneksitas, mobilitas, dan produktivitas barang dan jasa, aspek penting lainnya adalah reformasi birokrasi, integrasi regulasi pemerintah pusat-daerah, perbaikan SDM/tenaga kerja, daya dukung sektor keuangan, serta stabilitas sosial dan politik.

Ketiga, perlu ada inisiasi yang lebih clear untuk memperkuat daya beli masyarakat. Alasan mengapa daya beli patut dipertimbangkan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi karena mengingat komposisi terbesar pembentukan PDB kita didonasikan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sehingga daya beli sedikit banyak akan ikut memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Selain itu tingkat daya beli dan konsumsi juga bertujuan untuk menarik peningkatan produksi dalam negeri. Ide Presiden Joko Widodo untuk menerapkan kebijakan padat karya transfer cash sudah sangat koheren dengan kondisi eksisting. Pemerintah memang perlu memberikan sentuhan keberpihakan dalam bentuk memperbanyak “cash transfer” khususnya untuk upaya mendorong daya beli di masyarakat.

Jumlah uang yang ada di masyarakat perlu diperbanyak misalnya melalui pola cash transfer dan optimalisasi dana desa, apalagi kalau program-pogram tersebut sudah berjalan dan sangat jelas peruntukkannya. Pencairan dana desa, serta manajemen pengelolaan dana-dana belanja strategis perlu dipercepat realisasi dan proses penyerapannya. Karena dari ide tersebut kita bisa berharap bahwa ketika semakin banyak dana-dana yang diputar melalui aktivitas yang menyerap banyak tenaga kerja di desa, maka ada kemungkinan akan berdampak positif terhadap peningkatan peluang ekonomi bagi masyarakat desa.

Keempat, perlu ada perbaikan di dalam skema kelembagaan. Hal ini juga bertujuan untuk memitigasi risiko-risiko yang dapat menimbulkan instabilitas politik pembangunan. Nah, sebagai pengelola APBN, maka kinerja penerimaan dan pengeluaran (belanja) harus betul-betul diperhatikan dengan cara seksama.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top