Bicara Pancasila, Mega Raih Doktor Kehormatan di Korsel

JAKARTA - Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri meraih gelar Doktor Honoris Causa bidang demokrasi ekonomi dari Mokpo National University (MNU), Korea Selatan (Korsel).

Gelar kehormatan ini diperoleh Megawati karena dinilai konsisten memperjuangkan Ekonomi Pancasila sebagai alternatif bagi sistem ekonomi kapitalisme yang berkembang saat ini.

"Ekonomi Pancasila sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kapitalisme menghasilkan ketimpangan yang makin lebar, lalu kerusakan lingkungan yang mengancam bumi," kata Presiden MNU, Choi Il, dalam pidatonya usai memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Megawati di Kampus MNU, Kamis (16/11/2017).

Judul orasi ilmiah Megawati, yakni Pancasila Democracy: An Economic and Political Democracy to Build a New World Order (Demokrasi Pancasila: Sebuah Demokrasi Ekonomi dan Politik untuk Membangun Tatanan Baru Dunia)

Selain itu, MNU melihat peran Megawati sebagai ketua umum partai politik terbesar di Indonesia sekaligus kontribusinya di kawasan Asia Timur Laut.

“Beliau memberikan perhatian khusus di penyelesaian masalah Semenanjung Korea," katanya.

Dalam orasi ilmiahnya yang dihadiri seribu lebih sivitas akademika MNU, Megawati memaparkan tentang Pancasila, yang merupakan puncak pemikiran politik Bung Karno.

Lima prinsip Pancasila, kata Megawati, merupakan saripati dari demokrasi Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. "Pemikiran politik Bung Karno merupakan antitesa terhadap imperialisme dan kapitalisme, yang menjadi akar kemiskinan bangsa-bangsa terjajah, termasuk di Indonesia,” kata Megawati.

Saat menjelaskan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Megawati sempat menangis. Prinsip ini, kata Megawati, merupakan komitmen Indonesia untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain.

"Kami nasionalis, kami tercinta kepada bangsa kami dan kepada semua bangsa,” kata Megawati disambut tepuk tangan para hadirin.

Megawati meyakini Demokrasi Pancasila adalah demokrasi sejati, perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Suatu sistem demokrasi yang melindungi golongan-golongan yang lemah.

Sementara, golongan-golongan yang kuat dibatasi kekuatannya, agar tidak terjadi eksploitasi terhadap golongan yang lemah oleh golongan yang kuat.

"Karena itu, demokrasi Indonesia sudah seharusnya tidak berdiri di atas paham-paham liberalisme. Di sisi lain, Demokrasi Pancasila juga menentang otoriterianisme dan totaliteranisme yang hanya akan melahirkan demokrasi sentralisme dan kekuasaan diktator,” ujarnya.