Soal Inpres Sanksi Protokol Kesehatan, Istana: Masyarakat Tak Perlu Resah
loading...
Juru Bicara Presiden bidang Hukum, Purwono mengatakan terbitnya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 terkait sanksi protokol kesehatan adalah untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi COVID-19. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Presiden bidang Hukum, Purwono mengatakan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 terkait sanksi protokol kesehatan adalah untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi COVID-19 dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat.
Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. “Inpres ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19,” ujar Dini dalam siaran persnya, Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Harus Didampingi Peraturan Panglima TNI dan Kapolri)
Dia mengatakan di dalam Inpres tersebut, presiden menginstruksikan jajarannya di Kabinet Indonesia Maju hingga pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjamin kepastian hukum. Inpres sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memasifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan.
“Dan juga menetapkan kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekaligus menetapkan sanksi bagi pelanggar. Dimana sanksi dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah," jelasnya.
Purwono berharap masyarakat para pelaku usaha dan pihak pengelola fasilitas umum dapat lebih tertib dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. (Baca juga: Saleh Daulay Berharap Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Timbulkan Efek Jera)
“Masyarakat tidak perlu resah dengan Inpres ini. Karena tujuan Inpres ini adalah justru untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar protokoler kesehatan yang sudah disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. “Inpres ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19,” ujar Dini dalam siaran persnya, Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Harus Didampingi Peraturan Panglima TNI dan Kapolri)
Dia mengatakan di dalam Inpres tersebut, presiden menginstruksikan jajarannya di Kabinet Indonesia Maju hingga pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjamin kepastian hukum. Inpres sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memasifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan.
“Dan juga menetapkan kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekaligus menetapkan sanksi bagi pelanggar. Dimana sanksi dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah," jelasnya.
Purwono berharap masyarakat para pelaku usaha dan pihak pengelola fasilitas umum dapat lebih tertib dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. (Baca juga: Saleh Daulay Berharap Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Timbulkan Efek Jera)
“Masyarakat tidak perlu resah dengan Inpres ini. Karena tujuan Inpres ini adalah justru untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar protokoler kesehatan yang sudah disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(kri)
Explore More