BSN Dukung Pemerintah Capai Target Nol Emisi Karbon 2060
loading...
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Kukuh S Achmad. Foto/Widya Michella Nur Syahida
A
A
A
JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional ( BSN ) mendukung pemerintah capai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060. Dukungan ini dilakukan melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
"Tahun 2023 ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) turut mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target net zero emissions melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian,” kata Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Kukuh S Achmad dalam pidatonya saat membuka acara Bulan Mutu Nasional (BMN) bertajuk Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan di Jakarta Convention Center, Rabu (15/11/2023).
Dalam pemaparannya, Kukuh memberikan catatan negatif terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak efisien dalam menghasilkan barang atau jasa. Hal ini dapat dilihat dari tingginya emisi gas rumah kaca.
“Menurut data dari climate watch, pada 2020 Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 1,48 m ton/gigaton atau setara 3,1 persen emisi GRK global. Adapun emisi terbesar Indonesia berasal dari sektor industri dan yang kedua transportasi,” katanya.
Untuk itu, pemerintah berkomitmen melakukan preservasi lingkungan antara lain melalui implementasi circular economy, environmental social governance (ESG), mereduksi emisi GRK, dan sepakat mencapai NZE pada 2060.
Harapannya, transformasi bisnis yang mengarah kepada circular economy ataupun ESG bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin. Sehingga, meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan.
Diceritakannya, bersama 74 negara, Indonesia sepakat untuk mencapai NZE pada 2050 dalam pertemuan Climate Change Conference of the Parties (COP26). Untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi NZE, pemerintah menerapkan lima prinsip utama.
Lima prinsip utama itu adalah peningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, serta pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).
Selain itu, Kukuh mengungkapkan pihaknya berkomitmen mendukung Bursa Karbon Indonesia. Ini adalah program yang diresmikan Presiden Jokowi sejak 29 September 2023.
"Tahun 2023 ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) turut mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target net zero emissions melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian,” kata Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Kukuh S Achmad dalam pidatonya saat membuka acara Bulan Mutu Nasional (BMN) bertajuk Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan di Jakarta Convention Center, Rabu (15/11/2023).
Dalam pemaparannya, Kukuh memberikan catatan negatif terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak efisien dalam menghasilkan barang atau jasa. Hal ini dapat dilihat dari tingginya emisi gas rumah kaca.
Baca Juga :
Optimisme di Tengah Tantangan Transisi Energi
“Menurut data dari climate watch, pada 2020 Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 1,48 m ton/gigaton atau setara 3,1 persen emisi GRK global. Adapun emisi terbesar Indonesia berasal dari sektor industri dan yang kedua transportasi,” katanya.
Untuk itu, pemerintah berkomitmen melakukan preservasi lingkungan antara lain melalui implementasi circular economy, environmental social governance (ESG), mereduksi emisi GRK, dan sepakat mencapai NZE pada 2060.
Harapannya, transformasi bisnis yang mengarah kepada circular economy ataupun ESG bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin. Sehingga, meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan.
Diceritakannya, bersama 74 negara, Indonesia sepakat untuk mencapai NZE pada 2050 dalam pertemuan Climate Change Conference of the Parties (COP26). Untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi NZE, pemerintah menerapkan lima prinsip utama.
Lima prinsip utama itu adalah peningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, serta pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).
Selain itu, Kukuh mengungkapkan pihaknya berkomitmen mendukung Bursa Karbon Indonesia. Ini adalah program yang diresmikan Presiden Jokowi sejak 29 September 2023.
Lihat Juga :
