alexa snippet

Memahami Analogi dan Ihwal OTT KPK

Memahami Analogi dan Ihwal OTT KPK
Eddy OS Hiariej. (dokumen/SINDOnews
A+ A-
Eddy OS Hiariej  
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM

Sebelum menanggapi artikel Prof Romli Atmasasmita di harian ini, Rabu 11 Oktober 2017, pertama-tama  saya perlu menyampaikan apresiasi kepada KORAN SINDO  yang memberi tempat perdebatan akademik yang sehat antara Prof Romli dan saya.

Tidak banyak surat kabar nasional yang memberikan tempat untuk perdebatan ilmiah semacam ini yang sedikit banyaknya akan menambah wawasan keilmuan publik.

Kedua, perbedaan pendapat dalam suatu perdebatan ilmiah pada hakikatnya adalah kawan berpikir sehingga janganlah diartikan sebagai permusuhan. Ketiga, Prof Romli yang saya kenal adalah guru besar yang egaliter dan terbuka dalam me­nerima perbedaan pendapat.

Oleh karena itu, ketika saya selesai menulis buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana  pada September 2014, Prof Romli adalah salah seorang guru besar yang saya minta untuk memberikan kata pengantar.

Sebaliknya, ketika Prof Romli menyelesaikan buku Rekonstruksi Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld  yang akan di launching  pada November 2017 mendatang, saya adalah salah seorang yang diminta untuk mengoreksi dan memberikan masukan untuk substansi buku tersebut.

Hanya, ada dua isu besar yang akan saya tanggapi: Pertama,  terkait analogi. Salah satu metode dalam penemuan hukum selain penafsiran, adalah argumentasi. Metode argumentasi ini dibagi menjadi argumentum per analogiam  atau analogi, penyempitan hukum dan argumentum a contrario.

Analogi pada hakikatnya me­nyamakan suatu peristiwa khusus yang tidak diatur dalam UU dengan peristiwa yang di­atur dalam UU dengan menggali asas yang terdapat di dalam nya (Lihat Sudikno Merto­kusumo, 2010, 226-230).

Dalam konteks hukum pidana, analogi adalah perbuatan yang menjadi persoalan tidak bisa dimasukkan ke dalam aturan yang ada. Selanjutnya, perbuatan itu menurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula, karena termasuk intinya aturan yang ada, maka perbuatan tadi lalu dapat dikenai aturan yang ada dengan menggunakan analogi.

Mengenai perdebatan tentang analogi dalam hukum pidana sudah diulas panjang lebar oleh Prof Romli yang merujuk pada buku saya. Sayangnya ketika mengutip pendapat saya tentang analogi itu sendiri, Prof Romli tidak membaca dengan saksama.

Agar tidak terjadi distorsi informasi, saya mengutip utuh tulisan Prof Romli dalam harian ini, "Prof Eddy menyatakan dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (hlm 120): Pertama, dalam konteks hukum pidana nasional, penerapan analogi hanya diper­bolehkan dalam rangka men­jelas­kan undang-undang.

Kedua, masih dalam konteks hukum pidana nasional, analogi hukum tidak diperkenankan karena akan menimbulkan perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan dengan asas legalitas.

Ketiga, dalam konteks penegakan hukum, analogi untuk menjelaskan undang-undang ataupun menimbulkan perbuatan pidana, baru diperbolehkan. Prof Eddy sendiri tidak berpendapat atau tidak mempunyai pendapat sendiri tentang analogi, apakah menerima atau menolak.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top