Panglima TNI Baru dalam Turbulensi Politik Pilpres 2024
Senin, 06 November 2023 - 05:04 WIB
loading...
A
A
A
Jaga Konsistensi dan Komitmen
Keberadaan dua variabel kerawanan, yakni melemahnya kepercayaan terhadap Jokowi sebagai presiden dan tekanan hidup berat yang dirasakan masyarakat -seperti tertangkap dalam hasil survei Polmark Indonesia, harus menjadi alarm otoritas terkait dengan melakukan mitigasi agar tidak meledak menjadi pergerakan massa.
Salah satu yang bisa dilakukan adalah menjaga Pemilu 2024 bisa berlangsung jujur dan adil (jurdil), hingga melahirkan kepemimpinan nasional otoritatif. Harapan pertama terwujudnya Pemilu 2024 jurdil tentu harus dialamatkan kepada KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara. Jangan sampai mereka menjadi ‘bagian permainan’ demi mendukung salah satu pasang kandidat.
baca juga: Kenangan Manis KSAD Letjen Agus Subiyanto di Kota Cimahi
Peran tak kalah penting adalah dari Polri sebagi garda terdepan menegakkan keamanan dan ketertiban, dan TNI pada posisi bersinergi dengan Polri membantu tugas tersebut. Komitmen sinergitas ini pun telah diteken Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Hanya saja, publik - termasuk para aktor politik yang terlibat dalam pertarungan, tidak bisa sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada Polri.
Alasannya, harus diakui kepercayaan publik terhadap lembaga ini masih rendah. Indikasinya bisa dilihat dari berbagai survei yang menempatkan Polri dengan tingkat kepercayaan paling rendah, bahkan dibanding institusi penegak hukum lain. LSI misalnya, dalam survey 31 Maret-4 April 2023 ini tingkat kepercayaan Polri hanya 63%. Bandingkan dengan TNI (91%), Kejagung (69%), pengadilan (68%), KPK (64%).
Dengan fakta seperti ini, maka sandaran mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 secara jurdil diarahkan kepada TNI. Agus Subiyanto yang mendapat amanah meneruskan tongkat estafet kepemimpinan TNI harus meneguhkan komitmen dan konsistensi TNI menjalankan amanat reformasi.
UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi pedoman pengabdian TNI, di antaranya secara tegas menggariskan TNI tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan lainnya. Saat bersama Menhan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Tinggi III Salak dr Sadjiman Boro pada Rabu (01/11), Agus Subiyanto telah menegaskan dirinya loyal pada panglima tertinggi, yakni Presiden. Namun tentu saja loyalitas tersebut harus tetap bersandar pada prinsip-prinsip konstitusi.
Lantas, harus bagaimana Agus Subiyanto memimpin TNI menghadapi turbulensi politik Pemilu 2024 ini? Putra alm Serka (Purn) Deddy Unadi ini tentu belum menyampaikan kebijakan apa yang akan dilakukan menghadapi tahun politik. Tetapi, kebijakan Yudo Margono saat ini bisa menjadi landasan karena masih relevan dengan situasi dan tantangan yang melingkupi. Seperti apa?
baca juga: Intip Kekayaan Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAD Pengganti Dudung Abdurachman
Saat memberikan pembekalan tentang “Kebijakan dan Strategi TNI Guna Mengamankan Tahapan Pemilu 2024” pada Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 (27/9/2023), Yudo Margono yang diwakili Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan menjelaaskan, TNI sebagai aparatur negara bidang pertahanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dalam gelaran pemilu dan pilkada, dimulai dari sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan pemilu.
Menghadapi Pemilu 2024 ini, Yudo Margono menyadari tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 memiliki potensi tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Untuk itu sinergi dan soliditas TNI-Polri dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengamanan Pemilu tahun 2024 perlu dikuatkan.
TNI juga akan berperan aktif dalam mengamankan seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 dengan langkah-langkah kebijakan, yaitu netralitas TNI. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 39 yang melarang setiap prajurit TNI untuk menjadi anggota partai politik, mengikuti maupun terlibat dalam kegiatan politik praktis serta dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya.
Di sisi lain, TNI juga mempunyai aturan yang tegas bagi prajurit yang melanggar netralitas TNI, yakni akan diberikan sanksi. Ditegaskan, sikap netral TNI juga diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk menjaga netralitas TNI, Yudo Margono secara kongkret memerintahkan seluruh Prajurit TNI agar betul-betul menjaga netralitas TNI, patuh, dan mempedomani ‘5 Perintah Panglima TNI’ tentang Netralitas TNI.
Netralitas dimaksud meliputi definisi tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada parpol manapun beserta pasangan calon (paslon) yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis; tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
Selanjutnya, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara), namun dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih; tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei; serta menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan parpol beserta paslon yang diusung.
baca juga: Penunjukan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Daftar Panjang Solo Connection Jokowi
Tentu, siapapun harus optimistis Agus Subiyanto tetap konsistensi memegang teguh UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan menegaskan komitmen menjaga netralitas TNI. Apalagi, Jokowi saat mengunjungi proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Rabu (1/11), kembali menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan, baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Instruksi sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.
Di sisi lain, sebagai pemegang mandat kepemimpinan TNI, Agus Subiyanto telah bersumpah -seperti disampaikan saat diangkat sebagai KSAD, untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945, menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, menjunjung tinggi etika jabatan dan sumpah prajurit.
Namun sekali lagi, di tengah turbulensi politik yang demikian keras saat ini, godaan dan tarikan pragmatisme politik akan menguji sejauh mana Agus Subiyanto meneguhkan hati. Kepada dia lah bangsa ini berharap, agar berbagai kekhawatiran tentang dampak terburuk dari pertarungan politik yang begitu keras bisa diredam dan tidak terjadi. (*)
Keberadaan dua variabel kerawanan, yakni melemahnya kepercayaan terhadap Jokowi sebagai presiden dan tekanan hidup berat yang dirasakan masyarakat -seperti tertangkap dalam hasil survei Polmark Indonesia, harus menjadi alarm otoritas terkait dengan melakukan mitigasi agar tidak meledak menjadi pergerakan massa.
Salah satu yang bisa dilakukan adalah menjaga Pemilu 2024 bisa berlangsung jujur dan adil (jurdil), hingga melahirkan kepemimpinan nasional otoritatif. Harapan pertama terwujudnya Pemilu 2024 jurdil tentu harus dialamatkan kepada KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara. Jangan sampai mereka menjadi ‘bagian permainan’ demi mendukung salah satu pasang kandidat.
baca juga: Kenangan Manis KSAD Letjen Agus Subiyanto di Kota Cimahi
Peran tak kalah penting adalah dari Polri sebagi garda terdepan menegakkan keamanan dan ketertiban, dan TNI pada posisi bersinergi dengan Polri membantu tugas tersebut. Komitmen sinergitas ini pun telah diteken Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Hanya saja, publik - termasuk para aktor politik yang terlibat dalam pertarungan, tidak bisa sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada Polri.
Alasannya, harus diakui kepercayaan publik terhadap lembaga ini masih rendah. Indikasinya bisa dilihat dari berbagai survei yang menempatkan Polri dengan tingkat kepercayaan paling rendah, bahkan dibanding institusi penegak hukum lain. LSI misalnya, dalam survey 31 Maret-4 April 2023 ini tingkat kepercayaan Polri hanya 63%. Bandingkan dengan TNI (91%), Kejagung (69%), pengadilan (68%), KPK (64%).
Dengan fakta seperti ini, maka sandaran mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 secara jurdil diarahkan kepada TNI. Agus Subiyanto yang mendapat amanah meneruskan tongkat estafet kepemimpinan TNI harus meneguhkan komitmen dan konsistensi TNI menjalankan amanat reformasi.
UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi pedoman pengabdian TNI, di antaranya secara tegas menggariskan TNI tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan lainnya. Saat bersama Menhan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Tinggi III Salak dr Sadjiman Boro pada Rabu (01/11), Agus Subiyanto telah menegaskan dirinya loyal pada panglima tertinggi, yakni Presiden. Namun tentu saja loyalitas tersebut harus tetap bersandar pada prinsip-prinsip konstitusi.
Lantas, harus bagaimana Agus Subiyanto memimpin TNI menghadapi turbulensi politik Pemilu 2024 ini? Putra alm Serka (Purn) Deddy Unadi ini tentu belum menyampaikan kebijakan apa yang akan dilakukan menghadapi tahun politik. Tetapi, kebijakan Yudo Margono saat ini bisa menjadi landasan karena masih relevan dengan situasi dan tantangan yang melingkupi. Seperti apa?
baca juga: Intip Kekayaan Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAD Pengganti Dudung Abdurachman
Saat memberikan pembekalan tentang “Kebijakan dan Strategi TNI Guna Mengamankan Tahapan Pemilu 2024” pada Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 (27/9/2023), Yudo Margono yang diwakili Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan menjelaaskan, TNI sebagai aparatur negara bidang pertahanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dalam gelaran pemilu dan pilkada, dimulai dari sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan pemilu.
Menghadapi Pemilu 2024 ini, Yudo Margono menyadari tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 memiliki potensi tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Untuk itu sinergi dan soliditas TNI-Polri dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengamanan Pemilu tahun 2024 perlu dikuatkan.
TNI juga akan berperan aktif dalam mengamankan seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 dengan langkah-langkah kebijakan, yaitu netralitas TNI. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 39 yang melarang setiap prajurit TNI untuk menjadi anggota partai politik, mengikuti maupun terlibat dalam kegiatan politik praktis serta dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya.
Di sisi lain, TNI juga mempunyai aturan yang tegas bagi prajurit yang melanggar netralitas TNI, yakni akan diberikan sanksi. Ditegaskan, sikap netral TNI juga diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk menjaga netralitas TNI, Yudo Margono secara kongkret memerintahkan seluruh Prajurit TNI agar betul-betul menjaga netralitas TNI, patuh, dan mempedomani ‘5 Perintah Panglima TNI’ tentang Netralitas TNI.
Netralitas dimaksud meliputi definisi tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada parpol manapun beserta pasangan calon (paslon) yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis; tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
Selanjutnya, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara), namun dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih; tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei; serta menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan parpol beserta paslon yang diusung.
baca juga: Penunjukan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Daftar Panjang Solo Connection Jokowi
Tentu, siapapun harus optimistis Agus Subiyanto tetap konsistensi memegang teguh UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan menegaskan komitmen menjaga netralitas TNI. Apalagi, Jokowi saat mengunjungi proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Rabu (1/11), kembali menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan, baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Instruksi sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.
Di sisi lain, sebagai pemegang mandat kepemimpinan TNI, Agus Subiyanto telah bersumpah -seperti disampaikan saat diangkat sebagai KSAD, untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945, menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, menjunjung tinggi etika jabatan dan sumpah prajurit.
Namun sekali lagi, di tengah turbulensi politik yang demikian keras saat ini, godaan dan tarikan pragmatisme politik akan menguji sejauh mana Agus Subiyanto meneguhkan hati. Kepada dia lah bangsa ini berharap, agar berbagai kekhawatiran tentang dampak terburuk dari pertarungan politik yang begitu keras bisa diredam dan tidak terjadi. (*)
(hdr)
Lihat Juga :
