Panglima TNI Baru dalam Turbulensi Politik Pilpres 2024
loading...
A
A
A
Jaga Konsistensi dan Komitmen
Keberadaan dua variabel kerawanan, yakni melemahnya kepercayaan terhadap Jokowi sebagai presiden dan tekanan hidup berat yang dirasakan masyarakat -seperti tertangkap dalam hasil survei Polmark Indonesia, harus menjadi alarm otoritas terkait dengan melakukan mitigasi agar tidak meledak menjadi pergerakan massa.
Salah satu yang bisa dilakukan adalah menjaga Pemilu 2024 bisa berlangsung jujur dan adil (jurdil), hingga melahirkan kepemimpinan nasional otoritatif. Harapan pertama terwujudnya Pemilu 2024 jurdil tentu harus dialamatkan kepada KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara. Jangan sampai mereka menjadi ‘bagian permainan’ demi mendukung salah satu pasang kandidat.
baca juga: Kenangan Manis KSAD Letjen Agus Subiyanto di Kota Cimahi
Peran tak kalah penting adalah dari Polri sebagi garda terdepan menegakkan keamanan dan ketertiban, dan TNI pada posisi bersinergi dengan Polri membantu tugas tersebut. Komitmen sinergitas ini pun telah diteken Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Hanya saja, publik - termasuk para aktor politik yang terlibat dalam pertarungan, tidak bisa sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada Polri.
Alasannya, harus diakui kepercayaan publik terhadap lembaga ini masih rendah. Indikasinya bisa dilihat dari berbagai survei yang menempatkan Polri dengan tingkat kepercayaan paling rendah, bahkan dibanding institusi penegak hukum lain. LSI misalnya, dalam survey 31 Maret-4 April 2023 ini tingkat kepercayaan Polri hanya 63%. Bandingkan dengan TNI (91%), Kejagung (69%), pengadilan (68%), KPK (64%).
Dengan fakta seperti ini, maka sandaran mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 secara jurdil diarahkan kepada TNI. Agus Subiyanto yang mendapat amanah meneruskan tongkat estafet kepemimpinan TNI harus meneguhkan komitmen dan konsistensi TNI menjalankan amanat reformasi.
UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi pedoman pengabdian TNI, di antaranya secara tegas menggariskan TNI tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan lainnya. Saat bersama Menhan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Tinggi III Salak dr Sadjiman Boro pada Rabu (01/11), Agus Subiyanto telah menegaskan dirinya loyal pada panglima tertinggi, yakni Presiden. Namun tentu saja loyalitas tersebut harus tetap bersandar pada prinsip-prinsip konstitusi.
Lantas, harus bagaimana Agus Subiyanto memimpin TNI menghadapi turbulensi politik Pemilu 2024 ini? Putra alm Serka (Purn) Deddy Unadi ini tentu belum menyampaikan kebijakan apa yang akan dilakukan menghadapi tahun politik. Tetapi, kebijakan Yudo Margono saat ini bisa menjadi landasan karena masih relevan dengan situasi dan tantangan yang melingkupi. Seperti apa?
baca juga: Intip Kekayaan Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAD Pengganti Dudung Abdurachman
Keberadaan dua variabel kerawanan, yakni melemahnya kepercayaan terhadap Jokowi sebagai presiden dan tekanan hidup berat yang dirasakan masyarakat -seperti tertangkap dalam hasil survei Polmark Indonesia, harus menjadi alarm otoritas terkait dengan melakukan mitigasi agar tidak meledak menjadi pergerakan massa.
Salah satu yang bisa dilakukan adalah menjaga Pemilu 2024 bisa berlangsung jujur dan adil (jurdil), hingga melahirkan kepemimpinan nasional otoritatif. Harapan pertama terwujudnya Pemilu 2024 jurdil tentu harus dialamatkan kepada KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara. Jangan sampai mereka menjadi ‘bagian permainan’ demi mendukung salah satu pasang kandidat.
baca juga: Kenangan Manis KSAD Letjen Agus Subiyanto di Kota Cimahi
Peran tak kalah penting adalah dari Polri sebagi garda terdepan menegakkan keamanan dan ketertiban, dan TNI pada posisi bersinergi dengan Polri membantu tugas tersebut. Komitmen sinergitas ini pun telah diteken Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Hanya saja, publik - termasuk para aktor politik yang terlibat dalam pertarungan, tidak bisa sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada Polri.
Alasannya, harus diakui kepercayaan publik terhadap lembaga ini masih rendah. Indikasinya bisa dilihat dari berbagai survei yang menempatkan Polri dengan tingkat kepercayaan paling rendah, bahkan dibanding institusi penegak hukum lain. LSI misalnya, dalam survey 31 Maret-4 April 2023 ini tingkat kepercayaan Polri hanya 63%. Bandingkan dengan TNI (91%), Kejagung (69%), pengadilan (68%), KPK (64%).
Dengan fakta seperti ini, maka sandaran mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 secara jurdil diarahkan kepada TNI. Agus Subiyanto yang mendapat amanah meneruskan tongkat estafet kepemimpinan TNI harus meneguhkan komitmen dan konsistensi TNI menjalankan amanat reformasi.
UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi pedoman pengabdian TNI, di antaranya secara tegas menggariskan TNI tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan lainnya. Saat bersama Menhan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Tinggi III Salak dr Sadjiman Boro pada Rabu (01/11), Agus Subiyanto telah menegaskan dirinya loyal pada panglima tertinggi, yakni Presiden. Namun tentu saja loyalitas tersebut harus tetap bersandar pada prinsip-prinsip konstitusi.
Lantas, harus bagaimana Agus Subiyanto memimpin TNI menghadapi turbulensi politik Pemilu 2024 ini? Putra alm Serka (Purn) Deddy Unadi ini tentu belum menyampaikan kebijakan apa yang akan dilakukan menghadapi tahun politik. Tetapi, kebijakan Yudo Margono saat ini bisa menjadi landasan karena masih relevan dengan situasi dan tantangan yang melingkupi. Seperti apa?
baca juga: Intip Kekayaan Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAD Pengganti Dudung Abdurachman
