Panglima TNI Baru dalam Turbulensi Politik Pilpres 2024

Belum lekang dari ingatan, pertarungan politik demikian memunculkan gesekan dan tabrakan yang sangat riskan pecah menjadi konflik horizontal. Walaupun diksi kadrun vs cebong sudah luntur, bukan berarti kerawanan Pemilu 2024 serta-merta nihil. Pertarungan politik yang mengemuka justru melibatkan pihak yang pernah berada dalam satu kubu, yakni Jokowi yang pecah kongsi dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

baca juga: Partai Perindo Ungkap Sejumlah PR Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

Tak dapat dimungkiri, Jokowi berada di balik pasangan Prabowo - Gibran berbenturan dengan kandidat yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Satu lagi pasangan kandidat yang terlibat dalam kontestansi adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pangkal perkara apa lagi kalau bukan putusan MK tentang ‘Gibran’ yang dianggap berbau KKN. Kontroversi bukan sebatas merusak marwah MK, tapi memicu banyak laporan ke Majelis Kehormatan (MK) MK. Laporan mempersoalkan pelanggaran prinsip independensi, ketidakberpihakan, kode etik, maupun integritas MK.

Gonjang-ganjing tidak saja mengancam posisi Anwar Usman, tapi turut menaburkan wacana hak angket di DPR, pembatalan posisi Gibran sebagai pendamping Prabowo, hingga pemakzulan Jokowi karena dianggap cawe-cawe.

Walaupun tidak bisa diprediksi sejauh mana bola liar yang didorong mulai dari pengamat, guru besar ilmu hukum, politisi hingga kalangan civil society ini akan bergulir dan menyambar, secara langsung atau tidak langsung, kondisi yang terbentuk melemahkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Jokowi.

Apalagi, hujatan dan caci maki para buzzer di media sosial yang sebelumnya merupakan pendukung setia Jokowi dan kini berada di pihak Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berlangsung sangat masif dan sistematis. Seolah, tidak ada lagi kata maaf untuk mantan wali kota Solo itu.

baca juga: Karier dan Pendidikan Militer KSAD Jenderal Agus Subiyanto

Persepsi Jokowi yang dianggap tidak lagi kredibel mengawal Pilpres 2024 karena memiliki keberpihakan dan anjloknya kepercayaan publik menjadi variabel pemicu kerawanan dalam kontestansi politik kekuasaan saat ini.

Kerawanan tak kurang membahayakan menyangkut kondisi kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini. Survei Polmark Indonesia di 32 provinsi (kecuali 6 provinsi di Papua) pada akhir Agustus 2023 lalu, menemukan kondisi mengejutkan di balik tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi yang mencapai 73,4%. Apa itu? Mayoritas masyarakat mengakui kondisinya sedang tidak baik-baik saja.