MKMK Temukan 2 Masalah Baru: Kebohongan dan Pembiaran
loading...
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie memberikan keterangan kepada media usai sidang pemeriksaan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023). FOTO/MPI/IRFAN MAULANA
A
A
A
JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ( MKMK ) rampung memeriksa tiga hakim pada gelombang kedua sidang laporan pelanggaran kode etik Anwar Usman Cs. Tiga hakim konstitusi yang diperiksa adalah Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo.
Dalam sidang pemeriksaan itu, MKMK menemukan dua masalah baru atas putusan perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), yakni soal kebohongan dan pembiaran.
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan dugaan kebohongan itu yakni soal alasan hakim hadir dan tidak hadir dalam sidang tersebut.
"Satu, ada alasan karena konflik kepentingan yaitu waktu kasus Partai PSI dan beberapa yang ditolak," ucapnya usai sidang pemeriksaan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
"Selanjutnya hadir, kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir ada dua versi, ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit," tambah Jimly.
Berbagai versi alasan tersebut membuat sejumlah pihak melaporkan Anwar Usman cs ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik. "Ini kan pasti salah satu bener, dan kalau satu bener berarti satunya tidak bener. Nah pada mempersoalkan 'oh ini bohong nih' itu yang tadi, dua-duanya pada mempersoalkan itu," jelasnya.
Kemudian soal pembiaran. Kata Jimly, pembiaran yang dimaksud adalah berkaitan dengan para hakim yang tak mengingat Anwar Usman soal konfilik kepentingan pada perkara batas usia capres-cawapres 40 tahun atau punya pengalaman jadi kepala daerah.
"Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan, kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, nggak diingatkan," katanya.
Dalam sidang pemeriksaan itu, MKMK menemukan dua masalah baru atas putusan perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), yakni soal kebohongan dan pembiaran.
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan dugaan kebohongan itu yakni soal alasan hakim hadir dan tidak hadir dalam sidang tersebut.
"Satu, ada alasan karena konflik kepentingan yaitu waktu kasus Partai PSI dan beberapa yang ditolak," ucapnya usai sidang pemeriksaan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
"Selanjutnya hadir, kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir ada dua versi, ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit," tambah Jimly.
Berbagai versi alasan tersebut membuat sejumlah pihak melaporkan Anwar Usman cs ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik. "Ini kan pasti salah satu bener, dan kalau satu bener berarti satunya tidak bener. Nah pada mempersoalkan 'oh ini bohong nih' itu yang tadi, dua-duanya pada mempersoalkan itu," jelasnya.
Kemudian soal pembiaran. Kata Jimly, pembiaran yang dimaksud adalah berkaitan dengan para hakim yang tak mengingat Anwar Usman soal konfilik kepentingan pada perkara batas usia capres-cawapres 40 tahun atau punya pengalaman jadi kepala daerah.
"Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan, kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, nggak diingatkan," katanya.
