Puspolkam: Pemerintah-Masyarakat Harus Sejalan Hadapi Pandemi Corona

JAKARTA - Hal yang paling penting dilakukan negara (pemerintah) dalam masa-masa krisis ini adalah soliditas, ketegasan, kejelasan serta kepemimpinan nasional yang kredibel dalam menjalankan pemerintahan. Sistem sosial kita masih mampu menjaga situasi keamanan Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Pengamat Politik dan Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho dalam diskusi Webinar yang dilaksanakan Pusat Kajian Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia pada Senin, 27 April 2020.

Kegiatan yang mengusung topik 'Menguatkan Sistem Keamanan untuk Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19' dengan subtopik 'Mengantisipasi Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pandemi Covid-19' dilakukan di tengah bencana nasional yang terjadi pasca menyebarnya Covid-19. Dimas mengatakan bahwa dalam masa pandemi ini, masyarakat harus tahu kemana mereka harus datang untuk menyampaikan persoalan mereka dan siapa yang akan menjawabnya.

Beliau menuturkan beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah guna merespon masyarakat pada masa pandemi ini. Yang pertama adalah pemerintah harus menunjukkan kepastian dan ketegasan dalam membuat suatu kebijakan.

Kedua, pemerintah harus betul-betul konsisten dalam penerapan kebijakan. Ketiga, pentingnya kesamaan pandangan terhadap situasi yang dihadapi, input masyarakat sipil juga penting untuk didengarkan.

"Pola komunikasi dari seluruh unsur pemerintah harus mampu dipahami oleh masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi efektif di tengah masyarakat. Pemerintah harus selalu siap merespon aspirasi masyarakat,” tutur Dimas.

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra menyampaikan narasi yang berkembang di masyarakat masih seputar narasi ekonomi maupun narasi seputar agama dan peribadatan.

“Mereka tetap beribadah walaupun ada pembatasan dan penutupan tempat-tempat ibadah, petisi-petisi online juga banyak yang menggugat kebijakan pemerintah yang menutup tempat-tempat ibadah,” kata Ardi.

Ia juga menuturkan bahwa masih ada masyarakat yang lebih memilih untuk tetap bekerja di luar untuk memastikan kebutuhan sehari-hari mereka dapat terpenuhi.

"Pemerintah mapun aparat keamanan harus mengutamakan upaya preventif, proporsional, dan tidak reaktif terhadap masalah-masalah yang kemungkinan timbul selama Pandemi. Ia juga mengapresiasi langkah tepat pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU Omnibus Law, yang dapat memperkeruh suasana pada masa krisis," ujarnya.

Ardi menyarankan pemerintah menggandeng tokoh-tokoh masyarakat di level grassroot, karena mereka memiliki pengaruh di tengah masyarakat, setidaknya di kelompok mereka masing-masing.

Ardi juga mengingatkan kepolisian untuk mengutamakan pendekatan yang proporsional dan terukur dalam menampung aspirasi masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Pembina Puspolkam Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini telah melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain persoalan sosial, ekonomi, keamanan, dan lainnya.

Senada dengan narasumber yang lain, Sahat menyampaikan pemerintah harus menjaga komunikasi publik yang baik serta pentingnya political will dari setiap pejabat sehingga jaring pengaman sosial dapat tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Ia juga menyinggung kesiapan desa menghadapi Covid-19, utamanya mengenai ketahanan pangan.

“Isu yang penting di daerah adalah memastikan desa dapat menjaga kesehatan warganya sembari tetap mampu memproduksi bahan pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan desa tersebut, bahkan mampu menopang daerah lain, utamanya perkotaan,” kata Sahat yang juga merupakan Sekretaris Umum DPP GAMKI.

Terkait penyaluran bansos dan BLT Dana desa, Sahat melihat data penerima bantuan sosial masih carut marut dan harus segera dirapikan. Pemerintah juga diharapkan membuka pos pengaduan masyarakat untuk melaporkan praktik penyelewengan bantuan sosial.

Sahat mengingatkan pentingnya dibangun solidaritas nasional di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat Indonesia bergotong-royong melawan Covid-19.

"Pemerintah melalui institusi terkait harus mengajak masyarakat sipil terkhusus tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membangun solidaritas nasional di tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat meminimalisir konflik dan saling membantu di tengah bencana bersama ini," pungkasnya.