Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Khawatir MK Tak Lagi Dipercaya Publik
loading...
A
A
A
Diketahui, sejumlah pihak melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Dewan Etik Konstitusi terkait dengan putusan soal batas usia capres dan cawapres yang dibacakan pada Senin (16/10/2023).
Berikut daftar laporan yang dihimpun:
1. Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang melaporkan 9 Hakim MK karena mengabulkan putusan capres-cawapres 40 tahun.
2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) juga melaporkan 5 Hakim MK terkait etik soal putusan tersebut. Mereka adalah Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.
3. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) dan Komunitas advokat Lingkar Nusantara (Lisan) yang melaporkan Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait dengan perbedaan pendapatnya atau dissenting opinion di sidang putusan capres-cawapres 40 tahun.
Berikut daftar laporan yang dihimpun:
1. Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang melaporkan 9 Hakim MK karena mengabulkan putusan capres-cawapres 40 tahun.
2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) juga melaporkan 5 Hakim MK terkait etik soal putusan tersebut. Mereka adalah Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.
3. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) dan Komunitas advokat Lingkar Nusantara (Lisan) yang melaporkan Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait dengan perbedaan pendapatnya atau dissenting opinion di sidang putusan capres-cawapres 40 tahun.
(kri)
Explore More