Soal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, PBB: Presiden Tidak Melakukan Pelanggaran Apa Pun

Senin, 03 Agustus 2020 - 07:57 WIB
loading...
Soal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, PBB: Presiden Tidak Melakukan Pelanggaran Apa Pun
Sejumlah tokoh mengumumkan membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Minggu (2/8/2020) siang. Foto/SINDOnews/Raka Dwi Novianto
A A A
JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk Din Syamsuddin dkk ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono. Sukmo menilai bahwa dirinya tidak paham dengan statement yang menyatakan untuk menyelamatkan bangsa. Ia pun menanyakan istilah menyelamatkan Indonesia dari apa.

"Bahwa situasi dunia sedang dilanda Covid-19 , berpotensi membawa ke dalam krisis ekonomi, negara lain juga sama. Pemerintah dalam hal ini Presiden tidak melakukan pelanggaran apa pun. Bahkan, dalam kondisi yang sangat maksimal bekerja melayani rakyatnya dalam situasi pendemi Covid-19 saat ini," tutur Sukmo saat dihubungi SINDOnews, Senin (3/8/2020).

Lebih lanjut Sukmo menyatakan, rakyat sangat memahami bahwa dalam situasi saat ini yang diperlukan adalah sikap saling gotong royong dan bahu-membahu seperti yang ditunjukkan dalam semangat Idhul Adha, bukan malah mencemari pikiran rakyat seolah Indonesia dalam situasi yang perlu diselamatkan.( ).

"Silakan kritisi dengan masukan konstruktif, dipakai atau tidak dipakai seluruh masukan tidak seharusnya disikapi menjadi gerakan yang berpotensi memecah belah pendapat masyarakat. Mudah-mudahan semua dilandasi oleh niat dan motif yang positif. Saya masih percaya senior-senior itu adalah negarawan yang baik," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh membentuk Koalisi Aksi menyelematkan Indonesia (KAMI). Koalisi atau gerakan ini juga mendapat dukungan dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, putri Bung Karno Rahmawati Soekarnoputri, dan ekonom senior Rizal Ramli.( ).
(zik)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2204 seconds (0.1#10.140)