DPP PBB Gugat Mahkamah Partai hingga Menkum Buntut Penunjukan Anak Menko Yusril
Kamis, 09 April 2026 - 17:17 WIB
loading...
Buntut penunjukan Yuri Kemal Fadlullah, putra Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebagai Pj Ketum PBB dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP), DPP PBB mengajukan gugatan hukum ke PN Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Buntut penunjukan Yuri Kemal Fadlullah, putra Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebagai Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) dalam rapat yang diklaim sebagai Musyawarah Dewan Partai (MDP), DPP PBB mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).
Beberapa pengurus DPP PBB berada di PN Jakarta Selatan sejak pagi. Rombongan yang mendaftarkan gugatan langsung dihadiri Ketua Umum DPP PBB Gugum Ridho Putra hasil Muktamar VI Bali.
“Gugatan ini sebagai respons tegas DPP PBB atas pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,” ujar Gugum usai mendaftarkan gugatan di PN Jakarta Selatan.
Baca juga: Kisruh Ketua Umum PBB Direbut Anak Menko Yusril, Ini Penjelasan Sekjen
Dia menegaskan DPP PBB yang sah hasil Muktamar VI Bali tidak terpengaruh dengan penyelenggaraan MDP yang diklaim dihadiri mayoritas ketua wilayah. Sekalipun jumlah ketua wilayah yang hadir mayoritas (31 peserta), rapat tersebut tidak sah karena diselenggarakan 2 DPW bukan DPP. Apalagi Pj Ketum dipilih bukan karena ketumnya berhalangan tetap. “Kan saya sehat-sehat saja,” ucapnya.
Beberapa pengurus DPP PBB berada di PN Jakarta Selatan sejak pagi. Rombongan yang mendaftarkan gugatan langsung dihadiri Ketua Umum DPP PBB Gugum Ridho Putra hasil Muktamar VI Bali.
“Gugatan ini sebagai respons tegas DPP PBB atas pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,” ujar Gugum usai mendaftarkan gugatan di PN Jakarta Selatan.
Baca juga: Kisruh Ketua Umum PBB Direbut Anak Menko Yusril, Ini Penjelasan Sekjen
Dia menegaskan DPP PBB yang sah hasil Muktamar VI Bali tidak terpengaruh dengan penyelenggaraan MDP yang diklaim dihadiri mayoritas ketua wilayah. Sekalipun jumlah ketua wilayah yang hadir mayoritas (31 peserta), rapat tersebut tidak sah karena diselenggarakan 2 DPW bukan DPP. Apalagi Pj Ketum dipilih bukan karena ketumnya berhalangan tetap. “Kan saya sehat-sehat saja,” ucapnya.
Lihat Juga :
