PKB, Koalisi Perubahan dan Kepentingan NU

Dr. Arifi Saiman, MA
Konsul Jenderal RI di New York (2019-2022), Penulis buku Diplomasi Santri


KEHADIRAN PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagai bagian dari Koalisi Perubahan tidak hanya menyentak perhatian publik namun juga mengundang sejumlah pertanyaan salah satunya terkait prospek dan efektivitas mesin politik Koalisi Perubahan dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal ini terkait dengan seberapa efektif dan seberapa besar sumbangsih riil PKB pimpinan Cak Imin terhadap kinerja mesin Koalisi Perubahan dan prospek misi pemenangan pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) khususnya di Jawa Timur.

Deklarasi pengukuhan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan yang bertempat di Hotel Majapahit Surabaya pada tanggal 2 September 2023 didesain dalam balutan nuansa pesan penegasan khusus. Pertama, pesan penegasan elektoral bahwa Surabaya adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang merupakan basis elektoral utama PKB. Kedua, pesan penegasan kebangsaan bahwa Hotel Majapahit identik dengan simbol nasionalisme keindonesiaan di mana Hotel Majapahit yang dahulu bernama Hotel Yamato merupakan lokasi dan saksi sejarah peristiwa perobekan bendera Belanda oleh arek-arek Suroboyo pada tanggal 19 September 1945.

Pro dan Kontra

Bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan ini diketahui mengundang sikap pro dan kontra di kalangan internal Nahdlatul Ulama (NU) dan di kalangan internal kelompok Koalisi Perubahan yang berujung pada hengkangnya Partai Demokrat dari keanggotaan koalisi ini. Di sisi lain, bergabungnya PKB memberikan jaminan kepastian terpenuhinya persyaratan presidential threshold bagi Koalisi Perubahan dalam upayanya mengusung Capres dan Cawapresnya pada Pilpres 2024.

Makna jaminan kepastian presidential threshold di sini lebih menjelaskan tentang soliditas posisi dan langkah Koalisi Perubahan yang meski didukung dua partai saja (Nasdem dan PKB) sudah dapat berpartisipasi dalam Pilpres 2024. Jaminan kepastian presidential threshold dalam konteks ini menjadikan Koalisi Perubahan tidak lagi rentan gagal maju kontestasi Pilpres sekiranya di tengah jalan terjadi manuver parpol mitra koalisinya yang secara sepihak memutuskan menarik diri dari kesepakatan koalisi.

Selain sikap pro dan kontra di internal kubu koalisi, sikap pro dan kontra di kalangan internal NU juga menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan adanya dampak elektoral yang dapat menentukan keberhasilan Koalisi Perubahan dalam memenangkan pasangan AMIN khususnya di Jawa Timur. Dan misi ‘winning the heart and mind of the Nahdliyins’sudah mulai digelorakan di kalangan masyarakat. Pengumandangan lagu Ya Lal Wathon dan lantunan kata Wallahul muwafiq illa aqwamithoriq di akhir kata sambutan yang mulai hadir mewarnai lingkungan internal Koalisi Perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Ragam Reaksi

Penetapan Cak Imin sebagai Cawapres pendamping Capres Anies Rasyid Baswedan (ARB) menuai beragam reaksi dan narasi, termasuk dari kalangan internal jam’iyah Nahdlatul Ulama. Bahkan, seorang tokoh elit NU mengkategorikan tindakan memilih pasangan AMIN sebagai perbuatan bid’ah. Meskipun dalam klarifikasinya yang bersangkutan menyebut pernyataannya sebagai candaan belaka, namun ini membuktikan adanya pro dan kontra terkait pasangan AMIN khususnya di kalangan internal elit NU.

Pandangan sejumlah elit NU yang masih mempersoalkan klaim PKB sebagai representasi NU adalah fakta di lapangan dan hal ini dapat dimaknai sebagai upaya pelemahan terhadap PKB. Resistensi sebagian kalangan elit NU terhadap PKB pimpinan Cak Imin menjadi PR tersendiri untuk segera ditangani agar tidak menjadi a pebble in the shoe bagi PKB dan Koalisi Perubahan dalam kontestasi Pilpres 2024 khususnya di Jawa Timur.

Muktamar Situbondo 1984 mengamanatkan kepada NU untuk kembali ke khittah tahun 1926, dalam arti secara kelembagaan NU tidak lagi ikutan cawe-cawe dalam urusan politik praktis yang manjadi ranah partai politik. Dengan demikian, warga NU sejatinya memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk menyalurkan aspiranya politiknya, salah satunya melalui PKB sebagai kendaraan politik bentukan NU.

Terlepas dari rasa suka atau rasa tidak suka terhadap kiprah politik PKB pimpinan Cak Imin, secara de facto dan de jure PKB pimpinan Cak Imin adalah partai politik peserta Pemilu 2024 yang sah sekaligus kendaraan politik warga Nahdliyin dan simpatisan PKB dari kalangan non Nahdliyin yang memiliki persamaan pandangan dengan Nahdliyin terkait nilai-nilai kebangsaan, keberagaman dan moderasi beragama.

Kalkulasi Politik

Secara kalkulasi politik, kemenangan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 tidak sepenuhnya ditentukan oleh seberapa besar koalisi yang dibangun untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres. Penentu utama kemenangan ditentukan oleh jumlah perolehan suara yang berasal dari kalangan individu pemilik suara.

Pilpres 2024 akan ditandai dengan partipasi para pemilih muda yang secara eksistensi politik tidak terikat dengan partai politik tertentu. Jumlah pemilih muda diperkirakan sekitar 60% dari total jumlah pemilih. Persentase pemilih muda yang cukup besar ini tentunya akan diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu termasuk oleh parpol pengusung ARB-Cak Imin.

Parpol atau Koalisi yang dapat merebut hati dan simpati para pemilih muda, akan berpeluang mendulang suara terbanyak. Peluang ‘menang’ ini tidak hanya berlaku untuk kalangan koalisi tertentu namun terbuka untuk semua kontestan Pilpres 2024 termasuk kubu Koalisi Perubahan bersama pasangan AMIN yang diusungnya.

Arti Penting PKB

Kontroversi bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan seyogianya dilihat secara open minded dari perspektif kepentingan NU secara makro. Masuknya PKB sebagai bagian dari anggota Koalisi Perubahan memiliki artis strategis, setidaknya memberikan peluang untuk mengawal dan menjaga kelangsungan tradisi dan pengamalan nilai-nilai ajaran Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya dalam kurun lima tahun kepemimpinan nasional ke depan. Tanpa kehadiran PKB dalam Koalisi Perubahan, sekiranya ARB ditakdirkan memimpin Indonesia, maka kepentingan NU sudah tentu tidak ada yang mengawal dan menjaganya.

Demikian pula, andaikan ARB memilih pendampingnya seorang tokoh populis NU dalam kapasitasnya sebagai individu dan lone wolf tanpa didukung parpol pengusung berbasis NU, maka posisi yang bersangkutan sebagai pendamping ARB dalam mengawal dan menjaga kepentingan NU tentunya tidak akan sekuat dan seefektif kekuatan lembaga partai politik, dalam hal ini PKB, dalam mengawal dan menjaga kepentingan NU.

Kalangan elite NU boleh saja memiliki penilaian tersendiri tentang sosok Cak Imin, namun sebagai pribadi Cak Imin tetap seorang santri dan Nahdliyin tulen yang tanpa diminta atau diperintahpun akan selalu terpanggil dan berjuang untuk menyuarakan kepentingan ulama dan umat serta mengamalkan nilai-nilai ajaran Aswaja. Fakta inilah yang menempatkan kehadiran PKB di dalam Koalisi Perubahan dinilai sangat penting dan strategis khususnya ditinjau dari aspek kepentingan NU.

Semangat tawassut

Dalam mengawal perjalanan NKRI ke depan, peranan NU diakui sangat penting. Dalam arti, tanpa dukungan NU, pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 tentunya akan berjalan sendiri dalam menghadapi pelbagai permasalahan keumatan termasuk masalah penanganan terorisme, radikalisme dan masalah-masalah bernuansa keagamaan lainnya.

NU sebagai jam’iyah merupakan rumah bagi warga NU dengan ragam latar belakang sosial dan politik yang melingkupinya. Karena itu, dengan semangat tawassut, NU sebagai jam’iyah dituntut untuk terus berperan aktif sebagai pengayom dan perekat umat terlepas dari adanya perbedaan sikap politik atau pilihan politik di lingkup internal kehidupan umat NU. Dengan demikian, sebagai jam’iyah, NU dapat terus beristoqamah dalam mengayomi dan melayani umat, dalam arti NU tidak beranjak kemana-mana namun NU hadir di mana-mana melalui keberadaan dan kehadiran kader-kader terbaiknya. Salam Hubbul Wathon Minal Iman.