Gusdurian Kecam Bentrokan Aparat dan Warga di Pulau Rempang Batam
loading...
Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). FOTO/ANTARA/TEGUH PRIHATNA
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Wahid mengeluarkan 6 pernyataan sikap merespons bentrokan yang terjadi antara aparat kepolisian dan warga di Pulau Rempang , Batam, beberapa waktu lalu. Alissa Wahid menilai bentrokan di Pulau Rempang itu sama sekali tak mencerminkan demokrasi.
Menurut Alissa, demokrasi seharusnya mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.
"Apa yang hari ini terjadi di Rempang, itu kepentingan negara, proyek strategis negara tapi mengorbankan rakyat. Tidak seperti itu yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah perlindungan terhadap setiap warga negara," kata Alissa dikutip dari laman resmi NU Online, Senin (11/9/2023).
Alissa juga mengecam aksi penembakan gas air mata yang dilakukan aparat kepolisian dalam menertibkan massa. Menurutnya, gas air mata tidak semestinya digunakan serampangan apalagi diarahkan kepada warga.
"Gas air mata tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi ke rakyat yang sedang mempertahankan kelangsungan hidup. Harus ada alasan kuat," ujarnya.
Berikut ini 6 pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Wahid:
1. Mengecam kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika pengukuran lahan. Aparat harus menghormati hak asasi warga negara terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
2. Meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik aparat gabungan dari Pulau Rempang serta melakukan penyelidikan dan sanksi bagi aparat yang melakukan kekerasan dan tindakan ugal-ugalan terhadap warga sipil. Polri dan TNI harus memiliki pedoman penanganan konflik yang berperspektif melindungi, bukan melukai
3. Meminta pemerintah untuk menghentikan praktik perampasan tanah (land grabbing) dan memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap seluruh hak dasar masyarakat adat
4. Meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek strategis nasional sehingga benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Termasuk di dalamnya memastikan terlaksananya partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dari warga negara.
5. Pemerintah juga perlu memberi santunan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari tragedi kemarin
6. Meminta Presiden Jokowi memberi perhatian lebih dalam pengerjaan proyek strategis nasional dengan menjunjung tinggi implementasi Pancasila khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Menurut Alissa, demokrasi seharusnya mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.
"Apa yang hari ini terjadi di Rempang, itu kepentingan negara, proyek strategis negara tapi mengorbankan rakyat. Tidak seperti itu yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah perlindungan terhadap setiap warga negara," kata Alissa dikutip dari laman resmi NU Online, Senin (11/9/2023).
Baca Juga
Alissa juga mengecam aksi penembakan gas air mata yang dilakukan aparat kepolisian dalam menertibkan massa. Menurutnya, gas air mata tidak semestinya digunakan serampangan apalagi diarahkan kepada warga.
"Gas air mata tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi ke rakyat yang sedang mempertahankan kelangsungan hidup. Harus ada alasan kuat," ujarnya.
Berikut ini 6 pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Wahid:
1. Mengecam kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika pengukuran lahan. Aparat harus menghormati hak asasi warga negara terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
2. Meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik aparat gabungan dari Pulau Rempang serta melakukan penyelidikan dan sanksi bagi aparat yang melakukan kekerasan dan tindakan ugal-ugalan terhadap warga sipil. Polri dan TNI harus memiliki pedoman penanganan konflik yang berperspektif melindungi, bukan melukai
3. Meminta pemerintah untuk menghentikan praktik perampasan tanah (land grabbing) dan memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap seluruh hak dasar masyarakat adat
4. Meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek strategis nasional sehingga benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Termasuk di dalamnya memastikan terlaksananya partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dari warga negara.
5. Pemerintah juga perlu memberi santunan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari tragedi kemarin
6. Meminta Presiden Jokowi memberi perhatian lebih dalam pengerjaan proyek strategis nasional dengan menjunjung tinggi implementasi Pancasila khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
(abd)
Explore More