Determinan Sosio-Ekonomi dalam Bingkai PTM
Senin, 04 September 2023 - 08:53 WIB
loading...
A
A
A
Hubungan kompleks ini dapat berdampak serius pada kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hasil kajian PPKE FEB UB (2023) menunjukkan bahwa pendidikan, pendapatan, dan kepemilikan jaminan kesehatan (BPJS ataupun asuransi swasta) memiliki pengaruh langsung signifikan dalam menurunkan terjadinya PTM di Indonesia. Di sisi lain, pendapatan juga memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan dalam menurunkan terjadinya PTM melalui aktivitas fisik, sedangkan pendidikan memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan dalam menurunkan terjadinya PTM melalui pola makan dan minum.
Pendidikan yang rendah dapat menghambat akses individu terhadap informasi kesehatan yang penting. Individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami bahaya PTM, kurang memiliki pengetahuan tentang pola makan sehat, aktivitas fisik yang diperlukan, serta risiko perilaku berbahaya seperti minum alkohol secara berlebihan. Begitu pula dengan kemiskinan, sering dapat membatasi pilihan gaya hidup sehat, seperti memilih makanan yang lebih murah dan kurang bergizi karena keterbatasan finansial.
Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah PTM, penting untuk memahami bahwa pendidikan yang berkualitas dan mengentas orang dari jurang kemiskinan menjadi kunci atas permasalahan. Investasi dalam pendidikan dengan demikian merupakan hal yang tidak bisa dianggap biasa saja tetapi menjadi kunci atas berbagai permasalahan pembangunan di Indonesia.
Optimalisasi Kualitas Belanja Kesehatan
Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Hak atas kesehatan juga dapat ditemukan dalam instrument nasional yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sesuai dengan norma HAM, maka negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi kesehatan tersebut.
Kewajiban tersebut antara lain dilakukan dengan cara menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas yang aksesibel bagi seluruh rakyat (inklusif) sebagai upaya pencegahan menurunnya status kesehatan masyarakat, melakukan Langkah-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan masyarakat dan mengembangkan kebijakan kesehatan serta menyediakan anggaran memadai.
Di Indonesia, dilihat dari alokasi dana kesehatan nasional, pemerintah telah menggelontorkan anggaran kesehatan yang cukup tinggi dan terus meningkat tajam. Peningkatan tersebut mencapai Rp62,73 triliun atau 2,3 kali lebih besar anggaran kesehatan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2013. Bahkan pada tahun 2023 anggaran dana kesehatan mencapai Rp178,7 triliun.
Peran pemerintah melalui belanja kesehatan pemerintah dengan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Anggaran Kesehatan melalui Transfer Ke Dana Desa (TKDD), dan jaminan pelayanan kesehatan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka PTM. Setiap ada kenaikan DBHCHT, TKDD, dan jaminan pelayanan kesehatan berdampak signifikan terhadap penurunan angka PTM di Indonesia. Hasil tersebut mutlak mengilustrasikan bahwa belanja pemerintah di bidang kesehatan memiliki peran penting dalam mendorong penurunan angka PTM di Indonesia.
Pendidikan yang rendah dapat menghambat akses individu terhadap informasi kesehatan yang penting. Individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami bahaya PTM, kurang memiliki pengetahuan tentang pola makan sehat, aktivitas fisik yang diperlukan, serta risiko perilaku berbahaya seperti minum alkohol secara berlebihan. Begitu pula dengan kemiskinan, sering dapat membatasi pilihan gaya hidup sehat, seperti memilih makanan yang lebih murah dan kurang bergizi karena keterbatasan finansial.
Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah PTM, penting untuk memahami bahwa pendidikan yang berkualitas dan mengentas orang dari jurang kemiskinan menjadi kunci atas permasalahan. Investasi dalam pendidikan dengan demikian merupakan hal yang tidak bisa dianggap biasa saja tetapi menjadi kunci atas berbagai permasalahan pembangunan di Indonesia.
Optimalisasi Kualitas Belanja Kesehatan
Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Hak atas kesehatan juga dapat ditemukan dalam instrument nasional yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sesuai dengan norma HAM, maka negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi kesehatan tersebut.
Kewajiban tersebut antara lain dilakukan dengan cara menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas yang aksesibel bagi seluruh rakyat (inklusif) sebagai upaya pencegahan menurunnya status kesehatan masyarakat, melakukan Langkah-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan masyarakat dan mengembangkan kebijakan kesehatan serta menyediakan anggaran memadai.
Di Indonesia, dilihat dari alokasi dana kesehatan nasional, pemerintah telah menggelontorkan anggaran kesehatan yang cukup tinggi dan terus meningkat tajam. Peningkatan tersebut mencapai Rp62,73 triliun atau 2,3 kali lebih besar anggaran kesehatan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2013. Bahkan pada tahun 2023 anggaran dana kesehatan mencapai Rp178,7 triliun.
Peran pemerintah melalui belanja kesehatan pemerintah dengan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Anggaran Kesehatan melalui Transfer Ke Dana Desa (TKDD), dan jaminan pelayanan kesehatan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka PTM. Setiap ada kenaikan DBHCHT, TKDD, dan jaminan pelayanan kesehatan berdampak signifikan terhadap penurunan angka PTM di Indonesia. Hasil tersebut mutlak mengilustrasikan bahwa belanja pemerintah di bidang kesehatan memiliki peran penting dalam mendorong penurunan angka PTM di Indonesia.
