Determinan Sosio-Ekonomi dalam Bingkai PTM
Senin, 04 September 2023 - 08:53 WIB
loading...
A
A
A
Kenaikan DBHCHT telah membantu meningkatkan anggaran kesehatan secara signifikan. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperluas akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, memperbaiki infrastruktur kesehatan, dan menyediakan sumber daya medis yang diperlukan. Ini telah memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif mengatasi PTM. Selain itu, melalui TKDD maupun DBHCHT juga dapat berguna untuk meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.
Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 menunjukkan hanya 3 dari 10 orang penderita penyakit tidak menular yang mengetahui dirinya sakit. Sebetulnya, apabila faktor risiko dan penyakit tidak menular segera diketahui lebih dini maka angka kesakitan dan kematian akibat penyakit ini dapat ditekan, pembiayaan kesehatan menjadi lebih kecil, produktifitas dan kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat.
Oleh sebab itu, dengan adanya peningkatan alokasi belanja pemerintah pada jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, maka akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk dapat memiliki akses ke perawatan kesehatan yang diperlukan tanpa harus khawatir tentang biaya. Pun hal ini akan sangat berperan penting dalam mendeteksi dan mengelola PTM lebih awal.
Di sisi lain, seiring dengan terus meningkatnya anggaran kesehatan, masih terdapat prevalensi PTM pada beberapa kelompok justru mengalami peningkatan tajam. Kasus penyakit tidak menular, seperti stroke, diabetes melitus, dan rematik masih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih belum meningkat signifikan. Selama ini, pemanfaatan anggaran untuk penguatan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan masih perlu ditingkatakan.
Panggilan perbaikan efisiensi dalam pengelolaan dana di sektor kesehatan masih perlu terus diupayakan tatkala masih terdapatnya beberapa jenis PTM yang angka prevalensinya terus meningkat di tengah alokasi dana kesehatan pemerintah yang juga meningkat. Penting untuk terus mencari solusi yang inovatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta, penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan, dan perbaikan dalam manajemen anggaran. Di samping itu, pemerintah pusat pun harus mengawal APBD agar dipastikan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pelayanan kesehatan di wilayahnya.
Begitu juga pendidikan kesehatan masyarakat tentang pentingnya aspek-aspek kesehatan dan pola hidup sehat pun menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan PTM ini. Melalui upaya bersama dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia dapat memperbaiki belanja kesehatannya dan memberikan perawatan yang lebih baik bagi seluruh penduduknya. Semoga.
Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 menunjukkan hanya 3 dari 10 orang penderita penyakit tidak menular yang mengetahui dirinya sakit. Sebetulnya, apabila faktor risiko dan penyakit tidak menular segera diketahui lebih dini maka angka kesakitan dan kematian akibat penyakit ini dapat ditekan, pembiayaan kesehatan menjadi lebih kecil, produktifitas dan kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat.
Oleh sebab itu, dengan adanya peningkatan alokasi belanja pemerintah pada jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, maka akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk dapat memiliki akses ke perawatan kesehatan yang diperlukan tanpa harus khawatir tentang biaya. Pun hal ini akan sangat berperan penting dalam mendeteksi dan mengelola PTM lebih awal.
Di sisi lain, seiring dengan terus meningkatnya anggaran kesehatan, masih terdapat prevalensi PTM pada beberapa kelompok justru mengalami peningkatan tajam. Kasus penyakit tidak menular, seperti stroke, diabetes melitus, dan rematik masih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih belum meningkat signifikan. Selama ini, pemanfaatan anggaran untuk penguatan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan masih perlu ditingkatakan.
Panggilan perbaikan efisiensi dalam pengelolaan dana di sektor kesehatan masih perlu terus diupayakan tatkala masih terdapatnya beberapa jenis PTM yang angka prevalensinya terus meningkat di tengah alokasi dana kesehatan pemerintah yang juga meningkat. Penting untuk terus mencari solusi yang inovatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta, penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan, dan perbaikan dalam manajemen anggaran. Di samping itu, pemerintah pusat pun harus mengawal APBD agar dipastikan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pelayanan kesehatan di wilayahnya.
Begitu juga pendidikan kesehatan masyarakat tentang pentingnya aspek-aspek kesehatan dan pola hidup sehat pun menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan PTM ini. Melalui upaya bersama dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia dapat memperbaiki belanja kesehatannya dan memberikan perawatan yang lebih baik bagi seluruh penduduknya. Semoga.
(kri)
