alexametrics

Penjelasan KPK Soal Penyebutan Nama Fahri, Fadli dan Syahrini

loading...
Penjelasan KPK Soal Penyebutan Nama Fahri, Fadli dan Syahrini
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Nama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta penyanyi Syahrini disebut dalam sidang terdakwa kasus suap pajak, Country Director ‎PT EK Prima Ekspor (EKP) Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair‎ alias Rajesh Rajamohanan Nair,

Tiga nama publik figur itu disebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin 20 Maret 2017.
 
Penyebutan nama artis Syahrini, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat melakukan pemeriksaan terhadap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno saat menjadi saksi Rajamohanan.

"Bisa jadi kan mereka bantu dalam rangka tax amnesty," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 21 Maret 2017.

Alexander menuturkan, KPK belum bisa memastikan apakah ada pelanggaran dalam pengurusan pajak atau tax amnesty Syahrini, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah.



Menurut dia, jika hanya sebatas konsultasi maka tidak boleh pegawai pajak apalagi berstatus penyidik pajak merangkap jadi konsultan.

"Kecuali dia menjalankan konsultasi tanpa memungut bayaran, ya silakan, itu kan memang tugasnya. Kalau hanya sekadar memberikan konsultasi yang koridornya sesuai pekerjaannya kan enggak masalah. Seperti pertanyaan bagaimana sih pengurusan tax amnesty, dokumen apa yang harus disiapkan, itu boleh," tutur Alexander.

Dia menggariskan, yang tidak boleh jika dalam pengurusan pajak atau tax amnesty ada serah terima janji atau hadiah untuk memudahkan pengurusan. Pasalnya kalau ada seperti itu maka jelas

KPK mengakui nama Syahrini, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah, serta advokat Eggi Sudjana sebagai fakta persidangan Rajamohanan Senin 20 Maret 2017 berawal dari sejumlah penyitaan terhadap sejumlah dokumen dan bukti-bukti lain saat perkara Rajamohanan dan Handang Soekarno pada tahap penyidikan.

Dokumen berupa nota dinas nomor: ND-136.TA/PJ.051/2016 tertanggal 4 November 2016 yang diteken Handang berisi dugaan kurang bayar atau tunggakan pajak atas nama para pihak tadi disita ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Handang di belakang kantor pusat Ditjen Pajak.

"Tentu saja dalam proses persidangan kemudian dokumen tersebut kita tampilkan dan kita tanyakan kepada yang bersangkutan (Handang), apakah memang benar terkait dengan dokumen tersebut," tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Selasa (21/3/2017).

Menurut dia, selain persidangan atas nama terdakwa Rajamohanan sebenarnya masih ada penyidikan kasus atas nama tersangka Handang.

"KPK tentu hanya fokus pada kewenangan KPK, yaitu menelusuri tindak pidana korupsi. Jika ada informasi lain, tentu tidak menutup kemungkinan kita akan menelusuri lebih lanjut‎," ucapnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak