Membangun Indonesia dari Desa
Senin, 14 Agustus 2023 - 09:08 WIB
loading...
A
A
A
Alhasil, pembangunan yang semula lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan (urban oriented), kini digeser ke pedesaan, termasuk di dalamnya termasuk desa-desa di perbatasan. Sebanyak 122 desa berstatus sangat tertinggal lompat status menjadi desa mandiri sepanjang periode 2015 hingga 2022. Lompatan ini paling banyak terjadi pada desa-desa di luar Pulau Jawa.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan ekonomi di Indonesia kian membuahkan hasil. Pertumbuhan serta pembangunan ekonomi daerah saat ini telah menunjukan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perbaikan tersebut tak lain dipicu oleh pembangunan desa dan infrastruktur yang masif di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, di kuartal awal tahun ini, dua provinsi di luar Jawa dan Sumatera, mencatatkan pertumbuhan double digit yakni Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Kedua wilayah tersebut berhasil tumbuh kencang ditopang oleh hilirisasi. Maluku Utara menjadi provisi dengan pertumbuhan tertinggi yakni 16,5%, dan Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 13,18% pada kuartal I-2023. Selain itu, Data BPS (2023) juga mencatat bahwa di pertumbuhan kuartal I-2023 ini Pulau Sulawesi merupakan wilayah yang paling banyak menyumbang PDRB Indonesia. Sementara itu, DKI Jakarta hanya tumbuh 4,95% atau hanya naik tipis dibandingkan pada kuartal IV-2022. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan kian merata dan tidak Jawa sentris.
Di masa mendatang, melalui kebijakan penguatan Desa, diharapkan mampu menghasilkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk munculnya hubungan – hubungan (supply chain) desa-kota-pasar sehingga pemerataan pembangunan yang kita inginkan lebih cepat terwujud. Dalam upaya penanganan stunting misalnya, Desa akan lebih cocok menyelesaikan program penanganan stunting dengan ala desa, dimana Budaya, kekeluargaaan menjadi asas dalam menjalankan program. Posyandu dan kumpulan Desa, bisa menjadi ujung layanan dalam penanganan stunting.
Hal lainnya yang bisa diambil contoh adalah penjagaaan inflasi. Bagaimana koordinasi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, desa/kelurahan bekerjasama dalam penanganan produksi, distribusi telah mampu mencapai target inflasi (3,1% s.d. bulan Juli 2023). Begitu juga dalam penanganan covid-19 selama ini, koordinasi dan harmonisasi kebijakan dari pusat dan daerah serta desa, telah menghasilkan penanganan pandemi yang sangat baik.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan ekonomi di Indonesia kian membuahkan hasil. Pertumbuhan serta pembangunan ekonomi daerah saat ini telah menunjukan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perbaikan tersebut tak lain dipicu oleh pembangunan desa dan infrastruktur yang masif di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, di kuartal awal tahun ini, dua provinsi di luar Jawa dan Sumatera, mencatatkan pertumbuhan double digit yakni Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Kedua wilayah tersebut berhasil tumbuh kencang ditopang oleh hilirisasi. Maluku Utara menjadi provisi dengan pertumbuhan tertinggi yakni 16,5%, dan Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 13,18% pada kuartal I-2023. Selain itu, Data BPS (2023) juga mencatat bahwa di pertumbuhan kuartal I-2023 ini Pulau Sulawesi merupakan wilayah yang paling banyak menyumbang PDRB Indonesia. Sementara itu, DKI Jakarta hanya tumbuh 4,95% atau hanya naik tipis dibandingkan pada kuartal IV-2022. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan kian merata dan tidak Jawa sentris.
Di masa mendatang, melalui kebijakan penguatan Desa, diharapkan mampu menghasilkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk munculnya hubungan – hubungan (supply chain) desa-kota-pasar sehingga pemerataan pembangunan yang kita inginkan lebih cepat terwujud. Dalam upaya penanganan stunting misalnya, Desa akan lebih cocok menyelesaikan program penanganan stunting dengan ala desa, dimana Budaya, kekeluargaaan menjadi asas dalam menjalankan program. Posyandu dan kumpulan Desa, bisa menjadi ujung layanan dalam penanganan stunting.
Hal lainnya yang bisa diambil contoh adalah penjagaaan inflasi. Bagaimana koordinasi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, desa/kelurahan bekerjasama dalam penanganan produksi, distribusi telah mampu mencapai target inflasi (3,1% s.d. bulan Juli 2023). Begitu juga dalam penanganan covid-19 selama ini, koordinasi dan harmonisasi kebijakan dari pusat dan daerah serta desa, telah menghasilkan penanganan pandemi yang sangat baik.
(abd)
Lihat Juga :
