BKSAP DPR Dorong Sidang AIPA ke-44 Perkuat Kekuatan ASEAN
Sabtu, 05 Agustus 2023 - 01:01 WIB
loading...
Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR Putu Supadma Rudana menerima dan menyambut Ketua Parlemen Vietnam Vuong Dinh Hue pada kegiatan jamuan makan siang di Plataran Hutan Kota bersama Ketua DPR Puan Maharani. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen ( BKSAP ) DPR Putu Supadma Rudana mendorong Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th ASEAN Inter-Parliamentary (AIPA) Assembly di Jakarta nantinya memperkuat kekuatan ASEAN . Sidang Umum ke-44 AIPA itu harus menjadikan ASEAN sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik maupun global.
Putu menuturkan, tema yang diusung dalam Sidang Umum 44 AIPA pada 5-10 Agustus di Jakarta adalah “Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN”, menekankan konsep green economy atau ekonomi hijau. Menurutnya, saat ini dunia cenderung melihat dari sisi parameter pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, dan dianggap sebagai satu-satunya tolok ukur positif, GDP (gross domestic product) sebagai acuan tunggalnya.
“AIPA justru menjadi satu penarik dari berbagai kekuatan global. Saya mendorong ASEAN harus ada ASEAN Parlemen untuk memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer atau secara DPR RI. Kita melihat dengan adanya ASEAN parlemen, justru negara Asia Tenggara akan menjadi satu kekuatan ASEAN dan satu keluarga atau ASEAN family,” kata Putu kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).
Baca juga: Sidang Umum ke-44 di Jakarta, AIPA Tekankan 3 Persoalan Ini
Dia menambahkan, dengan adanya parlemen ASEAN segala pengawalan kepentingan dan potensinya dapat dilakukan secara bersama-sama. Putu menjelaskan, 10 Negara ASEAN yang merupakan anggota AIPA, 9 negara di antaranya diundang dan akan hadir, sementara 1 negara tidak diundang yaitu Myanmar.
Alasannya, Myanmar saat ini tengah mengalami tantangan demokrasi, di mana proses demokratisasi belum terimplementasi. “Memang AIPA dan ASEAN terus mengawal proses demokratisasi Myanmar. AIPA jika dilihat komposisinya dari 10 negara, sebagian negara menggunakan konsep parlementer dan sisanya menganut sistem demokrasi presidensial,” jelas legislator asal Bali ini.
Untuk itu, Putu mengatakan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong five point consensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta. Selanjutnya, Putu mengungkap, five point consensus untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yaitu tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi.
Putu menuturkan, tema yang diusung dalam Sidang Umum 44 AIPA pada 5-10 Agustus di Jakarta adalah “Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN”, menekankan konsep green economy atau ekonomi hijau. Menurutnya, saat ini dunia cenderung melihat dari sisi parameter pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, dan dianggap sebagai satu-satunya tolok ukur positif, GDP (gross domestic product) sebagai acuan tunggalnya.
“AIPA justru menjadi satu penarik dari berbagai kekuatan global. Saya mendorong ASEAN harus ada ASEAN Parlemen untuk memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer atau secara DPR RI. Kita melihat dengan adanya ASEAN parlemen, justru negara Asia Tenggara akan menjadi satu kekuatan ASEAN dan satu keluarga atau ASEAN family,” kata Putu kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).
Baca juga: Sidang Umum ke-44 di Jakarta, AIPA Tekankan 3 Persoalan Ini
Dia menambahkan, dengan adanya parlemen ASEAN segala pengawalan kepentingan dan potensinya dapat dilakukan secara bersama-sama. Putu menjelaskan, 10 Negara ASEAN yang merupakan anggota AIPA, 9 negara di antaranya diundang dan akan hadir, sementara 1 negara tidak diundang yaitu Myanmar.
Alasannya, Myanmar saat ini tengah mengalami tantangan demokrasi, di mana proses demokratisasi belum terimplementasi. “Memang AIPA dan ASEAN terus mengawal proses demokratisasi Myanmar. AIPA jika dilihat komposisinya dari 10 negara, sebagian negara menggunakan konsep parlementer dan sisanya menganut sistem demokrasi presidensial,” jelas legislator asal Bali ini.
Untuk itu, Putu mengatakan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong five point consensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta. Selanjutnya, Putu mengungkap, five point consensus untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yaitu tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi.
Lihat Juga :
