Sidang Umum ke-44 di Jakarta, AIPA Tekankan 3 Persoalan Ini
loading...
Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana menjelaskan bahwa The-44th General Assembly AIPA bukan cuma membahas ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI , Putu Supadma Rudana menjelaskan bahwa The-44th General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang akan digelar di Jakarta pada 5-11 Agustus 2023 mendatang bukan cuma membahas ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan. Tapi juga menekankan pada tiga persoalan yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet.
“AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” ujar Putu kepada wartawan dikutip, Kamis (26/7/2023).
Dalam pertemuan KTT ASEAN di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau tingkat eksekutif, kata Putu, menekankan isu ASEAN pada persoalan episentrum ekonomi. Tetapi, untuk level legislatif atau Parlemen se-ASEAN menekankan pada aspek episentrum ekonomi yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan).
“Dalam aspek itu, peran dan visi Parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya business as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa,” jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
Dilanjutkannya, pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, negara maju berkomitmen pada tujuan kolektif untuk memobilisasi USD100 miliar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
"Sehingga ini memang belum kita mampu mewujudkan. Dan harapannya jika ini tuntutan Indonesia harapannya juga menjadi tuntutan kawasan ASEAN kepada negara-negara yang maju," terangnya.
Menurut Putu, kesejahteraan ini wajib mengimplementasikan konsep green ekonomi, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau, masyarakat ASEAN ini juga mendapat support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Terpenting, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berkelanjutan atau sustainable growth.
"Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth/pertumbuhan yang tinggi; ASEAN lainnya, justru jomplang/rendah pertumbuhannya," tegasnya.
Oleh karena itu, Putu menambahkan green economy harus dikawal secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota ASEAN.
"Supaya memang terjadinya ketimpangan itu tidak sampai berlarut-larut, dan kita di Parlemen/AIPA serta ASEAN wajib terus mengawal implementasi ekonomi hijau dan penanggulangan ketimpangannya," tandasnya.
“AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” ujar Putu kepada wartawan dikutip, Kamis (26/7/2023).
Dalam pertemuan KTT ASEAN di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau tingkat eksekutif, kata Putu, menekankan isu ASEAN pada persoalan episentrum ekonomi. Tetapi, untuk level legislatif atau Parlemen se-ASEAN menekankan pada aspek episentrum ekonomi yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan).
“Dalam aspek itu, peran dan visi Parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya business as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa,” jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
Dilanjutkannya, pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, negara maju berkomitmen pada tujuan kolektif untuk memobilisasi USD100 miliar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
"Sehingga ini memang belum kita mampu mewujudkan. Dan harapannya jika ini tuntutan Indonesia harapannya juga menjadi tuntutan kawasan ASEAN kepada negara-negara yang maju," terangnya.
Menurut Putu, kesejahteraan ini wajib mengimplementasikan konsep green ekonomi, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau, masyarakat ASEAN ini juga mendapat support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Terpenting, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berkelanjutan atau sustainable growth.
"Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth/pertumbuhan yang tinggi; ASEAN lainnya, justru jomplang/rendah pertumbuhannya," tegasnya.
Oleh karena itu, Putu menambahkan green economy harus dikawal secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota ASEAN.
"Supaya memang terjadinya ketimpangan itu tidak sampai berlarut-larut, dan kita di Parlemen/AIPA serta ASEAN wajib terus mengawal implementasi ekonomi hijau dan penanggulangan ketimpangannya," tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :
