Budi Arie Dilantik Menjadi Menkominfo, Hasto: Relawan Juga Rakyat Indonesia

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menanggapi pelantikan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Budi Arie dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (17/7/2023), menggantikan Johnny G Plate.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pelantikan sejumlah menteri, termasuk Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, telah dilaporkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya sebelumnya didiskusikan melalui Pak Pramono Anung yang juga melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya. Diinformasikan terkait dengan keputusan presiden, di mana pada pagi hari ini (kemarin) melantik menteri, wakil menteri, dan juga beberapa dari wantimpres. Semua dikomunikasikan dengan baik," kata Hasto Kristiyanto kepada awak media di sela pelatihan Juru Kampanye Ganjar Pranowo di MNC Conference Hall Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023) malam.



Menurut Hasto, Budi Arie juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak dipilih Presiden Jokowi dan ditugaskan menjadi menteri. "Ya relawan kan juga rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia apalagi juga telah berjuang ya di dalam pemenangan presiden Jokowi, dan oleh Presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," tuturnya.

Terkait sikap Budi Arie Setiadi yang dianggap lebih condong mendukung bakal capres Prabowo Subianto, Hasto menyebutkan belum tentu sikap Budi Arie senada dengan pergerakan akar rumput Projo di daerah.

"Dukung-mendukung kan biasa, buktinya ada Projo dari Jawa Barat ya memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini kan belum final, apalagi nanti ujung-ujungnya kan pada siapa yang dicoblos masih 14 Februari 2024," ujar Hasto.

Ia mengaku berbaik sangka dengan adanya Menkominfo definitif diharapkan dapat mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional agar makin berdaya saing dengan negara-negara lain.



Terkait kekhawatiran relawan yang menjabat Menkominfo mengetahui telekomunikasi secara nasional, menurut Hasto, sudah ada sistem pengawasan di pemerintahan. DPR sebagai pengawas harus mendorong Menkominfo yang baru dapat menjaga marwah agar tidak menyalahgunakan wewenangnya.

"Termasuk di dalam menjalankan suatu fungsi-fungsi komunikasi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini merupakan hal yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Hasto meyakini masyarakat Indonesia sudah cerdas dan dapat melihat secara objektif setiap kandidat bakal capres yang berkualitas dan benar-benar melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi dengan baik.

"Persoalan terkait dengan pemilu merupakan hal yang terpisah. Terlebih pilpres dan rakyat Indonesia ini sudah sangat cerdas karena kedaulatan ada di tangan rakyat," katanya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik Menteri, Wakil Menteri, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin (17/7/2023) pukul 09.00 WIB. Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwati dalam kesempatan tersebut membacakan sejumlah pejabat yang dilantik berdasarkan dua keputusan.

Pertama, Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 62P/2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi Informatika Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Serta Keppres RI Nomor 32M/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

"Dengan Rahmat Tuhan YME, memutuskan mengangkat saudara Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024," kata Nanik.

Kedua mengangkat masing-masing
1. Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri
2. Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4. Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Syaiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama

"Kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ditetapkan di Jakarta pada 14 Juli 2023 oleh Presiden RI Joko Widodo," ucap Nanik Purwati.

Nanik kemudian membacakan keputusan Presiden Nomor 63P Tahun 2023 tentang pengangkatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

1. Djan Faridz
2. Gandi Sulistyanto

"Kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada menteri. Ditetapkan di Jakarta pada 14 Juli 2023 oleh Presiden RI Joko Widodo," ucap Nanik Purwati.

Proses selanjutnya dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sesuai agama masing-masing dan diakhiri dengan proses pemberian selamat oleh Presiden dan pejabat negara.