AKPI Ingatkan Alumni Berpijak pada Undang-undang

JAKARTA - Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia ( AKPI ) optimistis organisasi mampu melahirkan kurator handal, profesional, dan berintegritas di Indonesia. Didukung kurikulum berkualitas, AKPI memegang teguh disiplin organisasi serta memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik melalui penggunaan tablet saat mengikuti pendidikan.

"Ini bagian dari komitmen kami untuk melahirkan kurator yang handal, punya profesionalitas, dan memegang teguh integritas. Tantangan dan dinamika yang terus berkembang saat ini membutuhkan kualitas kurator yang mumpuni. Itulah juga kenapa kami menjalankan pendidikan ini dengan pengajar yang kompeten, materi atau kurikulum yang berkualitas dan model pendidikan yang lebih intens melalui kelompok-kelompok kecil dan dukungan perangkat elektronik untuk pembelajaran melalui tablet," kata Ketua Umum AKPI Imran Nating saat membuka Pendidikan Kurator Angkatan XXX di Ayana Mid Plaza Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, dari laporan panitia tidak kurang dari hitungan menit saat pendaftaran online dibuka, kuota sudah terpenuhi. Hal itu memperlihatkan antusiasme advokat dan akuntan publik untuk menjadi kurator.



"Bahkan ada yang tidak bisa kami ikutkan. Kali ini saya akui ada geliat yang baik dan animo yang tinggi dari para advokat dan akuntan untuk menjadi kurator. Ini kami apresiasi," kata Imran.

AKPI memegang teguh prinsip yang satu dan sama terkait kesepahaman tentang satu isu di tengah berbagai banyak tafsiran atas isu-isu terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bagi Imran, AKPI tidak boleh ada perbedaan pandangan atas satu isu karena dasar pijakannya adalah peraturan perundang-undangan.

"Alumni AKPI itu harus punya pijakan teori yang sama, tidak boleh ada perbedaan. Kalau masalah cara berpraktik bisa macam-macam silakan saja. Di dalam pendidikan ini pegangan kita bukan best practice tetapi dasar teori berdasarkan aturan undang-undang. Ini pegangan bagi semua alumni AKPI," tegas Imran.

Sekjen AKPI Nin Rafles Siregar menambahkan pendidikan kurator Angkatan XXX memiliki penekanan khusus sebagai bagian dari upaya AKPI merespons dinamika perkembangan ekonomi global.

"Karena itu misalnya Dewan Sertifikasi AKPI pro aktif menyiapkan kurikulum pendidikannya yang mampu menghadapi perkembangan ekonomi secara global, termasuk memastikan hal-hal yang fundamental seperti urutan klasifikasi kreditur. Tentu saja materi dasar terkait PKPU dan Kepailitan yang diberikan secara mendalam," jelas Rafles.

Salah seorang peserta yang mengikuti pendidikan, Lintang Suryaningtyas mengungkapkan alasan dia mengikuti pendidikan kurator untuk mengembangkan diri dengan ilmu yang berguna, yang dapat membantu dia dalam praktek di dunia hukum. "Aspek hukum itu kan banyak banget, salah satunya kepailitan dan PKPU ini. Pasti bawa manfaat dalam praktek dunia hukum dan pendidikan," ucap Lintang.

Bagi dia, biaya pendidikan sebesar Rp50 Juta tidak masalah dengan keilmuan yang didapat, panitia yang memberikan fasilitas premium kepada peserta pendidikan serta pemateri yang profesional di bidangnya. "Ya worth it lah," sambungnya.

Lintang meyakini pilihannya ke AKPI karena AKPI merupakan organisasi kurator pertama di Indonesia dan mempunyai kualitas pendidikan yang terpercaya. "Ya AKPI bagus banget," katanya.

Turut badir dalam pembukaan Pendidikan Kurator Angkatan XXX AKPI adalah Muhammad Ardiningrat Hidayat, Kurator Keperdataan Ahli Madya sekaligus mewakili Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM; Anggota Dewan Sertifikasi AKPI GP Aji Wijaya, Ketua Dewan Penasihat AKPI Jamaslin S Purba, Sekretaris Dewan Kehormatan AKPI Dedy Kurniadi, Ketua Dewan Pakar AKPI Andre Sitanggang, Para Peninjau dari Kejaksaan Agung RI, Kementerian Keuangan, dan Akademisi dari Universitas Hasanudin Makassar.