Muhaimin Dorong Pendampingan UMKM dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi kebijakan pemerintah yang membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN ).

Menurut Muhaimin, dalam kondisi krisis multidimensi saat ini, dibutuhkan sinergitas dengan semua komponen. Tidak terkecuali para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"UMKM adalah sektor yang patut diberi perhatian lebih karena mereka menyangga perekonomian Indonesia dengan serapan pekerja lebih dari 113 juta orang atau setara dengan 93,88% dari total tenaga kerja," tuturnya, di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, anggaran Program PEN bagi koperasi dan UMKM saat ini mencapai Rp123 triliun. Dana itu dialokasikan untuk program relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat, serta program-program pemulihan ekonomi lainnya.

"Upaya mengungkit perekonomian melalui koperasi dan UMKM membutuhkan kerja sama pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta, serta dilakukan melaului banyak pendekatan," tutur pria yang biasa disapa Gus AMI ini.

Pendekatan yang dilakukan, kata Ami, tidak cukup dengan bantuan pembiayaan saja. Dibutuhkan langkah yang komprehensif dan kebijakan yang tepat untuk dapat memanfaatkan dana yang cukup besar tersebut sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi.

“Pemerintah diharapkan membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Hal ini yang paling utama karena dapat mengatasi lesunya permintaan. Pemerintah daerah diharapkan bisa membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan sirkusi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM," tuturnya.

Di sisi lain, kata mantan Menakertrans ini, pasar-pasar tradisional juga dapat difungsikan kembali dengan protokol Covid-19 yang ketat. Sehingga aktivitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar.

"Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian," katanya. (Baca juga: Pimpinan DPR dan Komisi III Segera Rakor soal RDP Djoko Tjandra)

Selain itu, dibutuhkan konsolidasi data UMKM kita sehingga ada data UMKM yang lengkap, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. "Dengan pendataan yang benar, maka jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Gus AMI.

Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang atau potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM sehingga mempunyai kemampuan bankable, sekaligus dapat memanfaatkan sistem online. Saat ini, kata dia, baru ada 8 juta atau 12,5% dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place.

Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Kooordinator Kesejateraan Rakyat ini, pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikasi produk, penyediaan jasa logistik (gudang dan pengiriman), serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja.

Pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergitas program-program pemerintah lainnya, seperti BLT dan BLT Dana Desa sehingga konsumsi rumah tangga bisa naik.

"Tanpa upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah UMKM akan jalan di tempat," katanya.

Menurut dia, pemerintah dan masyarakat juga dapat memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri.

"Kita harus mendukung gerakan 'Bangga Buatan Indonesia' atau membeli produk-produk dalam negeri. Melalui gerakan ini akan menimbulkan multiple effect. UMKM bisa produksi, rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akhirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro,” tuturnya.