Kemiskinan Terus Menurun, Jateng Era Ganjar Jadi Percontohan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional

Pandemi Covid-19 yang mulai melanda 2020 berdampak pada kenaikan angka kemiskinan Jateng menjadi 3,98 juta jiwa (11,41 persen), 2021 ketika dampak ekonomi imbas Pandemi Covid-19 makin terasa jumlah kemiskinan Jateng kembali naik menjadi 4,1 juta jiwa (11,79 persen).

Pada 2022 dengan berbagai intervensi yang dilakukan Ganjar, angka kemiskinan Jateng kembali turun menjadi 3,83 juta jiwa (10,93 persen). Dalam hal peningkatan investasi, berdasarkan data Dinas PMPTSP Jateng, realisasi investasi mengalami peningkatan setiap tahun.

Pada 2016, realisasi investasi mencapai Rp38,18 triliun, 2017 tercatat Rp51,54 triliun, 2018 menjadi Rp59,27 triliun, 2019 berkembang hingga Rp59,50 triliun. Pada 2020, akibat Covid-19, investasi turun menjadi Rp50,24 triliun.

Selanjutnya pada 2021, merangkak naik menjadi Rp52,71 triliun, dan pada 2022 sampai Triwulan III Rp44,99 triliun. Sedangkan di 2022, tercatat dari triwulan I hingga III, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp26,82 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp18,17 triliun, dengan total Rp44,99 triliun.

Dengan jumlah proyek investasi sebanyak 14.704 unit dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 170.757 orang. Dalam hal digitalisasi pemerintahan, Ganjar mengimplemestasikan dalam E-Payment, E- Katalog Lokal, dan E-Marketplace.

Di Jateng, implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui tiga output yakni, pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE). Terkait E-Payment, telah ditetapkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/1430/2017 tentang transaksi nontunai, ditambah dengan Pergub Jateng Nomor 55 Tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan APBD Jawa Tengah.

Jateng telah menerapkan Cash Management System (CMS) untuk pembayaran gaji dan honorarium. Sedangkan, untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai lebih dari Rp50 juta, menggunakan transfer payment. Terkait Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE), Pemprov Jateng telah melakukannya melalui format Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Prioritas dan aktual presiden terkait peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sudah dijalankan Gubernur Ganjar Pranowo dalam mendorong penyerapan produk lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk marketplace khusus bagi Usaha Kecil dan Mikro, yang diberi nama “Blangkon Jateng” yang dapat diakses melalui blangkonjateng.jatengprov.go.id.

Dengan aplikasi ini, Pemprov Jateng mendorong UMKM bermigrasi ke platform digital. Selain itu, penggunaan marketplace pun bisa dimaksimalkan dalam PBJP. Sejak diluncurkan pada 2021, total transaksi Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah atau Blangkon Jateng mencapai Rp15 Miliar. Penyedia atau UKM yang bergabung sebanyak 2.448 penyedia.

Ada juga pemanfaatan E-Katalog Lokal, di Jateng saat ini telah ditayangkan empat komoditas untuk pengadaan barang dan jasa. Keempat komoditas itu adalah Hotmix Bahan Asbuton CPHMA, pupuk KNO3, pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan, sedangkan dua komoditas lain, yaitu marka jalan thermosplastic dan Rumah Sederhana (Ruspin) dalam proses tayang.