Kemiskinan Terus Menurun, Jateng Era Ganjar Jadi Percontohan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional
Sabtu, 01 Juli 2023 - 19:34 WIB
loading...
Jawa Tengah (Jateng) era Ganjar Pranowo jadi percontohan roadmap reformasi birokrasi nasional. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) belum lama ini memilih Jawa Tengah (Jateng) sebagai provinsi pertama penyelenggara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik, dan Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan dipilihnya provinsi yang dipimpin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selama dua periode itu, karena Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasinya mendapatkan nilai A.
“Jawa Tengah kan SAKIP-nya sudah A, begitu juga RB-nya A, harapan kami nih (RB Tematik) kami bisa jalan. Harapan kami nih, kami bisa jalan, dan daerah-daerahnya ke depan bisa menjadi lokomotif untuk bisa memberikan contoh dan bergerak di dalam reformasi birokrasi, khususnya RB Tematik,” tegasnya belum lama ini.
Baca juga: Ganjar Hubungi Pj Heru saat Serap Aspirasi Warga, Pakar Komunikasi Politik UGM Anggap Wajar
Selain itu, reformasi serta efisiensi birokrasi yang diterapkan Ganjar juga memicu tumbuhnya kemakmuran di Jateng. Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Jateng dari 2013 hingga 2022 terus mengalami tren penurunan. Hal ini terwujud berkat sejumlah intervensi yang dilakukan Ganjar.
Tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013, pada 2014 jumlah tersebut turun menjadi 4,56 juta jiwa atau 13,58 persen.
Pada 2015 jumlah penduduk miskin di Jateng mengalami kenaikan 15,21 ribu orang menjadi 4,57 juta jiwa, namun secara persentase penduduk miskin tetap yaitu sebesar 13,58 persen.
![Kemiskinan Terus Menurun, Jateng Era Ganjar Jadi Percontohan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional]()
Tren penurunan kemiskinan di Jateng terus mengalami penurunan dari 2016 hingga 2019, rinciannya pada 2016 sebanyak 4,5 juta jiwa (13,27 persen), pada 2017 yakni 4,45 juta jiwa (13,01 persen). Kemudian, pada 2018 yakni 3,89 juta jiwa (11,32 persen), dan 2019 yakni 3,74 juta jiwa (10,80 persen).
Pandemi Covid-19 yang mulai melanda 2020 berdampak pada kenaikan angka kemiskinan Jateng menjadi 3,98 juta jiwa (11,41 persen), 2021 ketika dampak ekonomi imbas Pandemi Covid-19 makin terasa jumlah kemiskinan Jateng kembali naik menjadi 4,1 juta jiwa (11,79 persen).
Pada 2022 dengan berbagai intervensi yang dilakukan Ganjar, angka kemiskinan Jateng kembali turun menjadi 3,83 juta jiwa (10,93 persen). Dalam hal peningkatan investasi, berdasarkan data Dinas PMPTSP Jateng, realisasi investasi mengalami peningkatan setiap tahun.
Pada 2016, realisasi investasi mencapai Rp38,18 triliun, 2017 tercatat Rp51,54 triliun, 2018 menjadi Rp59,27 triliun, 2019 berkembang hingga Rp59,50 triliun. Pada 2020, akibat Covid-19, investasi turun menjadi Rp50,24 triliun.
Selanjutnya pada 2021, merangkak naik menjadi Rp52,71 triliun, dan pada 2022 sampai Triwulan III Rp44,99 triliun. Sedangkan di 2022, tercatat dari triwulan I hingga III, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp26,82 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp18,17 triliun, dengan total Rp44,99 triliun.
Dengan jumlah proyek investasi sebanyak 14.704 unit dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 170.757 orang. Dalam hal digitalisasi pemerintahan, Ganjar mengimplemestasikan dalam E-Payment, E- Katalog Lokal, dan E-Marketplace.
Di Jateng, implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui tiga output yakni, pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE). Terkait E-Payment, telah ditetapkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/1430/2017 tentang transaksi nontunai, ditambah dengan Pergub Jateng Nomor 55 Tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan APBD Jawa Tengah.
Jateng telah menerapkan Cash Management System (CMS) untuk pembayaran gaji dan honorarium. Sedangkan, untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai lebih dari Rp50 juta, menggunakan transfer payment. Terkait Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE), Pemprov Jateng telah melakukannya melalui format Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Prioritas dan aktual presiden terkait peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sudah dijalankan Gubernur Ganjar Pranowo dalam mendorong penyerapan produk lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk marketplace khusus bagi Usaha Kecil dan Mikro, yang diberi nama “Blangkon Jateng” yang dapat diakses melalui blangkonjateng.jatengprov.go.id.
Dengan aplikasi ini, Pemprov Jateng mendorong UMKM bermigrasi ke platform digital. Selain itu, penggunaan marketplace pun bisa dimaksimalkan dalam PBJP. Sejak diluncurkan pada 2021, total transaksi Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah atau Blangkon Jateng mencapai Rp15 Miliar. Penyedia atau UKM yang bergabung sebanyak 2.448 penyedia.
Ada juga pemanfaatan E-Katalog Lokal, di Jateng saat ini telah ditayangkan empat komoditas untuk pengadaan barang dan jasa. Keempat komoditas itu adalah Hotmix Bahan Asbuton CPHMA, pupuk KNO3, pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan, sedangkan dua komoditas lain, yaitu marka jalan thermosplastic dan Rumah Sederhana (Ruspin) dalam proses tayang.
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan dipilihnya provinsi yang dipimpin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selama dua periode itu, karena Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasinya mendapatkan nilai A.
“Jawa Tengah kan SAKIP-nya sudah A, begitu juga RB-nya A, harapan kami nih (RB Tematik) kami bisa jalan. Harapan kami nih, kami bisa jalan, dan daerah-daerahnya ke depan bisa menjadi lokomotif untuk bisa memberikan contoh dan bergerak di dalam reformasi birokrasi, khususnya RB Tematik,” tegasnya belum lama ini.
Baca juga: Ganjar Hubungi Pj Heru saat Serap Aspirasi Warga, Pakar Komunikasi Politik UGM Anggap Wajar
Selain itu, reformasi serta efisiensi birokrasi yang diterapkan Ganjar juga memicu tumbuhnya kemakmuran di Jateng. Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Jateng dari 2013 hingga 2022 terus mengalami tren penurunan. Hal ini terwujud berkat sejumlah intervensi yang dilakukan Ganjar.
Tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013, pada 2014 jumlah tersebut turun menjadi 4,56 juta jiwa atau 13,58 persen.
Pada 2015 jumlah penduduk miskin di Jateng mengalami kenaikan 15,21 ribu orang menjadi 4,57 juta jiwa, namun secara persentase penduduk miskin tetap yaitu sebesar 13,58 persen.
Tren penurunan kemiskinan di Jateng terus mengalami penurunan dari 2016 hingga 2019, rinciannya pada 2016 sebanyak 4,5 juta jiwa (13,27 persen), pada 2017 yakni 4,45 juta jiwa (13,01 persen). Kemudian, pada 2018 yakni 3,89 juta jiwa (11,32 persen), dan 2019 yakni 3,74 juta jiwa (10,80 persen).
Pandemi Covid-19 yang mulai melanda 2020 berdampak pada kenaikan angka kemiskinan Jateng menjadi 3,98 juta jiwa (11,41 persen), 2021 ketika dampak ekonomi imbas Pandemi Covid-19 makin terasa jumlah kemiskinan Jateng kembali naik menjadi 4,1 juta jiwa (11,79 persen).
Pada 2022 dengan berbagai intervensi yang dilakukan Ganjar, angka kemiskinan Jateng kembali turun menjadi 3,83 juta jiwa (10,93 persen). Dalam hal peningkatan investasi, berdasarkan data Dinas PMPTSP Jateng, realisasi investasi mengalami peningkatan setiap tahun.
Pada 2016, realisasi investasi mencapai Rp38,18 triliun, 2017 tercatat Rp51,54 triliun, 2018 menjadi Rp59,27 triliun, 2019 berkembang hingga Rp59,50 triliun. Pada 2020, akibat Covid-19, investasi turun menjadi Rp50,24 triliun.
Selanjutnya pada 2021, merangkak naik menjadi Rp52,71 triliun, dan pada 2022 sampai Triwulan III Rp44,99 triliun. Sedangkan di 2022, tercatat dari triwulan I hingga III, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp26,82 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp18,17 triliun, dengan total Rp44,99 triliun.
Dengan jumlah proyek investasi sebanyak 14.704 unit dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 170.757 orang. Dalam hal digitalisasi pemerintahan, Ganjar mengimplemestasikan dalam E-Payment, E- Katalog Lokal, dan E-Marketplace.
Di Jateng, implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui tiga output yakni, pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE). Terkait E-Payment, telah ditetapkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/1430/2017 tentang transaksi nontunai, ditambah dengan Pergub Jateng Nomor 55 Tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan APBD Jawa Tengah.
Jateng telah menerapkan Cash Management System (CMS) untuk pembayaran gaji dan honorarium. Sedangkan, untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai lebih dari Rp50 juta, menggunakan transfer payment. Terkait Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE), Pemprov Jateng telah melakukannya melalui format Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Prioritas dan aktual presiden terkait peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sudah dijalankan Gubernur Ganjar Pranowo dalam mendorong penyerapan produk lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk marketplace khusus bagi Usaha Kecil dan Mikro, yang diberi nama “Blangkon Jateng” yang dapat diakses melalui blangkonjateng.jatengprov.go.id.
Dengan aplikasi ini, Pemprov Jateng mendorong UMKM bermigrasi ke platform digital. Selain itu, penggunaan marketplace pun bisa dimaksimalkan dalam PBJP. Sejak diluncurkan pada 2021, total transaksi Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah atau Blangkon Jateng mencapai Rp15 Miliar. Penyedia atau UKM yang bergabung sebanyak 2.448 penyedia.
Ada juga pemanfaatan E-Katalog Lokal, di Jateng saat ini telah ditayangkan empat komoditas untuk pengadaan barang dan jasa. Keempat komoditas itu adalah Hotmix Bahan Asbuton CPHMA, pupuk KNO3, pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan, sedangkan dua komoditas lain, yaitu marka jalan thermosplastic dan Rumah Sederhana (Ruspin) dalam proses tayang.
(rca)
Lihat Juga :
