Pandemi Jadi Tantangan Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030

“Dalam kondisi normal saja pendidikan di daerah-daerah terpencil bermasalah dengan ketersediaan akses dan insfratuktur. Apalagi saat ini proses pendidikan memasuki masa krisis karena dibatasi oleh pandemi,” tutur Delis dalam seminar virtual yang digelar DPP GSKI, Sabtu 25 Juli 2020 dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional.

Pernyataan Delis sejalan dengan keterangan yang disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Fidiansjah bahwa sebanyak 32% siswa tidak punya akses untuk proses belajar di rumah selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan kata lain, hanya ada 68% siswa yang punya akses ke jaringan internet.

Terkait fakta tersebut, Delis mengatakan pemerintah dan guru di Indonesia perlu memikirkan kembali cara-cara kreatif dan inovatif agar siswa tetap mendapatkan haknya.

Terlebih soal kesehatan fisik dan mental anak juga merupakan hal yang harus diperhatikan saat pembelajaraan anak di rumah.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi mengingatkan pentingnya peran orang tua di tengah kondisi saat ini. Saat belajar di rumah orang tua perlu mengajar anak menjadi kreatif.

“Orangtua diharapkan memiliki pengetahuan dan perhatian penuh terhadap pola pembelajaraan yang ramah anak ketika di rumah. Konsep merdeka belajar, belajar tidak dengan kekerasan, belajar dan berkreativitas sesuai keahilan dan potensi masing-masing anak,” ujarnya pada seminar yang sama.

Dia juga menekankan bahwa anak bukan individu dewasa mini sehingga memarahi anak dengan cara yang berlebih, apalagi ditambah dengan munculnya pandemi, bisa berakibat pada minimnya ruang-ruang interaksi sosial anak dengan teman seusianya.

Itu dapat merusak struktur pskilogi anak dan berdampak langsung pada proses tumbuh kembangnya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Badikenita Sitepu, mengungkapkan pentingnya pemerataan infrastruktur pendukung pendidikan bagi anak–anak di Indonesia.

Penekanan senator asal Provinsi Sumatera Selatan ini sejalan dengan data potensi desa yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Disparitas infrastruktur pendukung kegiatan belajar seperti internet dan televisi di setiap daerah memang masih terjadi, terutama di Indonesia Timur.