Mengenal Meatimiarang, Pulau Kecil Terluar NKRI yang Disambangi Mahfud dan Tito

Keindahan alam Pulau Meatimiarang nan mempesona jarang diketahui banyak orang. Apalagi dihuni hanya 17 KK, membuat pulau ini jauh dari hingar bingar layaknya pulau-pulau lain di Indonesia yang ramai wisatawan.

Sunyinya Pulau Meatimiarang tentu sangat cocok bagi yang suka mencari tempat untuk menepi, menghindar sejenak dari bising kehidupan. Deretan pohon kelapa di bibir pantai makin menambah keindahan dan kedamaian suasana pulau.

Pulau Meatimiarang memiki garis pantai panjang dengan pasir putih dan bersih. Selain itu, pulau yang terletak di ujung selatan Provinsi Maluku ini, juga memiliki terumbu karang dan biru air laut, sehingga terlihat cantik dan eksotis.


Prioritas Pembangunan

Usai mengunjungi Pulau Meatimiarang, di hari yang sama, Mahfud dan Tito beserta rombongan menuju ke Pulau Moa, persisnya di Kecamatan Tiakur, ibu kota MBD. Dari tempat ini, Mahfud dan Tito melakukan seremoni pencanangan Gerbangdutas 2023.

Dalam pengarahannya, Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP, mengatakan bahwa perbatasan negara merupakan beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia.

Oleh karenanya, ujar Mahfud, Pemerintah telah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas nasional, dan Presiden Joko Widodo juga sangat menaruh perhatian besar dalam upaya membangun perbatasan.

“Secara tegas Presiden menyatakan bahwa negara harus hadir di perbatasan agar masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Mahfud.

Sesuai pernyataan Presiden, Mahfud menegaskan, bahwa BNPP siap menghadirkan buah pembangunan nasional di Kabupaten Maluku Barat Daya, dan agar masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau terluar, di Pulau Leti, Pulau Meatimiarang, Pulau Kisar dan Pulau Lirang merasa bangga menjadi warga NKRI.

Pada 2023, lanjut Mahfud, Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp7,717 triliun lebih untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupan/kota pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri), termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.