Wakil Ketua Komisi XI DPR Desak Satgas BLBI Lebih Agresif

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi mendesak Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( Satgas BLBI ) bekerja lebih keras dalam upaya menyelamatkan keuangan negara. Satgas BLBI diminta mengintensifkan kolaborasi dengan stake holder terkait termasuk dengan Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.

"Kami berharap bahwa Satgas BLBI lebih agresif dalam upaya menyelamatkan keuangan negara. Salah satunya dengan mengintensifkan komunikasi dan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum," ujar Fathan Subchi di Kompleks Parlemen, Rabu (14/6/2023).

Dia mengatakan kerja sama yang kuat dan sinergis antara lembaga-lembaga ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelamatan uang negara. Kerja sama itu juga akan memperbesar peluang penyelamatan uang negara.



"Saat ini ada upaya dari mereka yang mempunyai kewajiban mengembalikan uang negara dalam kasus BLBI untuk menyerang balik baik melalui gugatan hukum maupun upaya menghalangi eksekusi di lapangan," katanya.

Fathan mengatakan, ketegasan Satgas BLBI dalam upaya menyelematkan uang negara mempunyai berbagai dampak positif. Upaya penyelamatan tersebut tidak sekadar menambah kas negara, tetapi juga menegakkan kewibawaan negara.

"Eksistensi Satgas BLBI ini juga untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan komitmen untuk bertindak dengan keadilan dan transparansi dalam menjaga keuangan negara," katanya.

Politikus PKB ini berharap Satgas BLBI, termasuk Kementerian Keuangan tidak gentar dengan berbagai upaya serangan balik dari para debitur BLBI. Menurutnya, mayoritas publik menilai Satgas BLBI mendapatkan dukungan mayoritas publik.



"Jadi kalau sekarang ada tagihan-tagihan kepada Kementerian Keuangan kami berharap hal itu tidak menyurutkan kinerja dari Satgas BLBI," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendorong Satgas BLBI semakin gencar menagih aset negara. Selain itu, Menkeu juga meminta Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memperpanjang masa kerja Satgas BLBI yang sedianya berakhir tahun ini.

Menkeu membeberkan hingga 30 Mei 2023, Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset dan PNBP dengan jumlah 3.980,62 hektare dan perkiraan nilai sebesar Rp30,659 triliun dari target Rp110,45 triliun yang diincar dari para obligor.

"Pak Mahfud mengatakan targetnya 30%, kalau dari Rp110 triliun masih kurang tuh Pak sedikit. Saya targetnya sebenarnya di atas 50%. Jadi sebelum penutupan BLBI, masih bisa digas biasanya menjelang finish itu gasnya lebih kenceng, jadi mohon Pak Mahfud supaya tetap nyabetin ini Satgasnya supaya bisa mendapatkan (target tersebut)," kata Sri Mulyani dalam Serah Terima Aset Eks BLBI di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Aset BLBI itu berwujud beberapa bentuk, seperti Uang berwujud PNBP yang disetor ke kas negara kas negara sebesar Rp1,1 triliun. Penyitaan dan penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain dengan nilai Rp14,77 triliun. Penguasaan fisik aset properti sebesar Rp9,2 triliun. Penyerahan aset kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp3,0 triliun. PMN nontunai Rp2,4 triliun.

Menkeu mengatakan, bahwa total aset BLBI ada sebesar 42 bidang aset tanah, 2.268.142 m2, juga bangunan 15.084 m2. Hari ini yang diserahterimakan adalah sebesar Rp1,85 triliun dengan total luas 226,8 hektare.