Denny Indrayana Surati Megawati, Adukan Gerakan Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengirimkan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Denny melaporkan kepada Megawati masih adanya gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi yang dilakukan sekelompok pihak.

Dalam suratnya, Denny menyebut Megawati merupakan sosok negarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa. Hal itu terbukti di 2014, Megawati mencapreskan Jokowi meskipun ia bisa saja maju sendiri. Bahkan, Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres), meskipun dirinya bisa memutuskan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024.

"Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," kata Denny dalam sepucuk surat yang diterima wartawan, Jumat (2/6/2023).



Denny mengaku risau dengan hukum di Tanah Air. Menurutnya, proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024. Karena itu, dia memutuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Menurutnya, hal ini penting agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.

Sayangnya, kata dia, niat baik untuk mengawal Mahkamah Konstitusi (MK), dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, justru dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu. Bahkan, siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai.

"Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," ujarnya.

Kepada Megawati, Denny menceritakan bahwa saat ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat, padahal bukan anggota Demokrat. Saat ini Moeldoko tengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).



"Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan," tuturnya.

Pakar hukum tata Negara itu melihat, Megawati merupakan tokoh yang paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Dalam surat itu, Denny menyampaikan kepada Megawati bahwa gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Presiden Jokowi, tapi semua pihak.

"Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi," katanya.