Denny Indrayana Surati Megawati, Adukan Gerakan Penundaan Pemilu 2024
Jum'at, 02 Juni 2023 - 14:39 WIB
loading...
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengirimkan surat kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengadukan masih adanya gerakan penundaan Pemilu 2024. FOTO/INSTAGRAM DENNY INDRAYANA
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengirimkan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Denny melaporkan kepada Megawati masih adanya gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi yang dilakukan sekelompok pihak.
Dalam suratnya, Denny menyebut Megawati merupakan sosok negarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa. Hal itu terbukti di 2014, Megawati mencapreskan Jokowi meskipun ia bisa saja maju sendiri. Bahkan, Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres), meskipun dirinya bisa memutuskan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024.
"Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," kata Denny dalam sepucuk surat yang diterima wartawan, Jumat (2/6/2023).
Baca juga: Bareskrim Dalami Pelaporan Denny Indrayana terkait Dugaan Pembocoran Putusan MK
Denny mengaku risau dengan hukum di Tanah Air. Menurutnya, proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024. Karena itu, dia memutuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Menurutnya, hal ini penting agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Sayangnya, kata dia, niat baik untuk mengawal Mahkamah Konstitusi (MK), dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, justru dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu. Bahkan, siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai.
"Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," ujarnya.
Dalam suratnya, Denny menyebut Megawati merupakan sosok negarawan dan mengedepankan kepentingan bangsa. Hal itu terbukti di 2014, Megawati mencapreskan Jokowi meskipun ia bisa saja maju sendiri. Bahkan, Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres), meskipun dirinya bisa memutuskan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024.
"Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," kata Denny dalam sepucuk surat yang diterima wartawan, Jumat (2/6/2023).
Baca juga: Bareskrim Dalami Pelaporan Denny Indrayana terkait Dugaan Pembocoran Putusan MK
Denny mengaku risau dengan hukum di Tanah Air. Menurutnya, proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024. Karena itu, dia memutuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Menurutnya, hal ini penting agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Sayangnya, kata dia, niat baik untuk mengawal Mahkamah Konstitusi (MK), dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, justru dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu. Bahkan, siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai.
"Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," ujarnya.
Lihat Juga :
