Survei Y-Publica: 80,3 Persen Masyarakat Puas, Ingin Program Jokowi Berlanjut
loading...
A
A
A
Publik berharap, akan adanya gagasan-gagasan bernas dari para capres hingga menuju kontestasi mendatang. Di luar retorika simbolik, Jokowi melontarkan beberapa isyarat terhadap capres yang didukungnya, seperti pemimpin yang berani demi rakyat.
"Dalam praktiknya, Jokowi berani mengambil kebijakan hilirisasi tambang meskipun mendapat gugatan dari negara-negara Eropa," jelasnya.
Kriteria lainnya adalah pemimpin yang memahami potensi dan peluang yang ada serta merumuskan strategi untuk memajukan negara. "Jokowi mengingatkan soal bonus demografi pada tahun 2030-an yang jika tidak dimanfaatkan bakal membuat kita gagal menjadi middle income," ungkapnya.
Selain itu tentu saja pemimpin populis atau memiliki kedekatan dengan rakyat "Sejak awal menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta, Jokowi kerap melakukan blusukan, agar benar-benar dekat dan memahami hati rakyat, serta menjadi pelecut untuk terus bekerja demi rakyat," ujar Rudi.
Sementara itu kriteria yang paling sulit adalah harapan Jokowi untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi dan merawat demokrasi.
"Barangkali di sinilah titik lemah yang disadari Jokowi selama menjabat dua periode sejak 2014 silam," ucapnya.
Penangkapan Menkominfo Johnny G Plate menambah panjang daftar menteri-menteri Jokowi yang tersangkut korupsi. Demikian pula dengan rentetan skandal hidup mewah para pejabat yang tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan yang disampaikan.
Tidak hanya indeks persepsi korupsi yang melorot, tetapi juga peringkat demokrasi Indonesia yang tercatat masih berada pada kategori flawed (cacat). "Publik kelas menengah menyoroti soal meningkatnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi," lanjut Rudi.
"Apakah ketidakpuasan yang muncul, termasuk kritik terhadap program-program unggulan Jokowi pada sektor infrastruktur seperti kereta cepat dan pemindahan ibukota, bisa menjadi amunisi bagi bacapres yang menyerukan perubahan, juga menjadi tantangan tersendiri," Rudi menegaskan.
"Dalam praktiknya, Jokowi berani mengambil kebijakan hilirisasi tambang meskipun mendapat gugatan dari negara-negara Eropa," jelasnya.
Kriteria lainnya adalah pemimpin yang memahami potensi dan peluang yang ada serta merumuskan strategi untuk memajukan negara. "Jokowi mengingatkan soal bonus demografi pada tahun 2030-an yang jika tidak dimanfaatkan bakal membuat kita gagal menjadi middle income," ungkapnya.
Selain itu tentu saja pemimpin populis atau memiliki kedekatan dengan rakyat "Sejak awal menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta, Jokowi kerap melakukan blusukan, agar benar-benar dekat dan memahami hati rakyat, serta menjadi pelecut untuk terus bekerja demi rakyat," ujar Rudi.
Sementara itu kriteria yang paling sulit adalah harapan Jokowi untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi dan merawat demokrasi.
"Barangkali di sinilah titik lemah yang disadari Jokowi selama menjabat dua periode sejak 2014 silam," ucapnya.
Penangkapan Menkominfo Johnny G Plate menambah panjang daftar menteri-menteri Jokowi yang tersangkut korupsi. Demikian pula dengan rentetan skandal hidup mewah para pejabat yang tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan yang disampaikan.
Tidak hanya indeks persepsi korupsi yang melorot, tetapi juga peringkat demokrasi Indonesia yang tercatat masih berada pada kategori flawed (cacat). "Publik kelas menengah menyoroti soal meningkatnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi," lanjut Rudi.
"Apakah ketidakpuasan yang muncul, termasuk kritik terhadap program-program unggulan Jokowi pada sektor infrastruktur seperti kereta cepat dan pemindahan ibukota, bisa menjadi amunisi bagi bacapres yang menyerukan perubahan, juga menjadi tantangan tersendiri," Rudi menegaskan.