RUU Cipta Kerja dan Minerba Dinilai Rentan Memicu Pelanggaran HAM
Kamis, 23 Juli 2020 - 19:52 WIB
loading...
A
A
A
(Baca: Komnas HAM Nilai Kesiapan Tahapan Pilkada Masih Lemah)
“Baru 4 bulan, sudah terjadi 69 korban. Kalau ini tidak ditangani segera, bisa jadi catatan ini akan meningkat pada bulan-bulan berikutnya,” tegasnya.
Lantaran itu, ia mengingatkan agar Presiden Jokowi dan DPR berkomitmen dalam membuat regulasi yang memberikan jaminan kuat perlindungan terhadap pembela HAM. Secara khusus, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera mengesahkan rancangan peraturan menteri tentang anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP).
“Situasi tersebut harusnya bisa segera direspon dengan pembentukan atau revisi terhadap regulasi yang bisa menjamin perlindungan hak asasi manusia,” tukasnya.
“Baru 4 bulan, sudah terjadi 69 korban. Kalau ini tidak ditangani segera, bisa jadi catatan ini akan meningkat pada bulan-bulan berikutnya,” tegasnya.
Lantaran itu, ia mengingatkan agar Presiden Jokowi dan DPR berkomitmen dalam membuat regulasi yang memberikan jaminan kuat perlindungan terhadap pembela HAM. Secara khusus, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera mengesahkan rancangan peraturan menteri tentang anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP).
“Situasi tersebut harusnya bisa segera direspon dengan pembentukan atau revisi terhadap regulasi yang bisa menjamin perlindungan hak asasi manusia,” tukasnya.
(muh)
Lihat Juga :
