Lepas Tenaga Kesehatan ke Jerman, BP2MI Minta Pemerintah Perbanyak Skema G to G

Selasa, 18 April 2023 - 17:59 WIB
loading...
Lepas Tenaga Kesehatan...
Kepala BP2MI Benny Rhamdani meminta pemerintah memperluas skema G to G penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melepas sembilan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) skema Government to Government (G to G) Jerman. Mereka merupakan tenaga kesehatan yang akan bekerja sebagai perawat di Kota Hamburg, Frankurt, Munich dan Nuremberg.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, PMI adalah orang hebat yang berani ambil risiko meninggalkan keluarganya demi mencari nafkah.

“Mereka ini orang-orang hebat. Berani kerja di luar demi keluarga. Hebatnya lagi gaji mereka dikirim ke Indonesia dan menjadi devisa negara. Tapi jangan lupa orang hebat lainnya yaitu ibu dan bapak yang selalu memohon kepada Tuhan kesuksesan anaknya,” ujarnya saat pelepasan di lounge BP2MI Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: Kepala BP2MI: Perkuat Edukasi Pekerja Migran Cegah Eksploitasi Sindikat Ilegal

Jerman merupakan negara favorit penempatan karena memiliki Undang-undang pelindungan tenaga kerja asing dan memiliki gaji tertinggi. Menurut Benny, BP2MI sudah meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk melakukan perluasan skema G to G.

Baca juga: BP2MI Berangkatkan 48.000 Calon Pekerja Migran yang Sempat Terancam Gagal

“Kita hanya mengusulkan. Tapi kewenangan di Kemnaker. Saat ini skema G to G hanya tiga negara. Sedangkan, P to P sebanyak 75 negara. Justru memberikan keleluasaan kepada perusahaan. Harusnya jika ditempatkan pemerintah itu lebih aman. Kita sedang usulkan 18 negara penempatan G to G," jelasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Selain Penjara 4,5 Tahun,...
Selain Penjara 4,5 Tahun, Eks Wamenaker Noel Diminta Bayar Uang Pengganti Rp3,4 Miliar
Noel Jelang Vonis Kasus...
Noel Jelang Vonis Kasus Pemerasan di Kemnaker: Naik Asam Lambung Saya
Kasus TPPO Turun Signifikan,...
Kasus TPPO Turun Signifikan, Hendarsam: Kerentanan di Daerah Migran Masih Tinggi
Dirjen hingga Pejabat...
Dirjen hingga Pejabat Kemnaker Dituntut 4,5-7 Tahun Penjara di Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Mahasiswa dan Pekerja...
Mahasiswa dan Pekerja Asing Kini akan Dipaksa Tinggalkan AS untuk Ajukan Green Card
Program Pelatihan Vokasi...
Program Pelatihan Vokasi buat Tamatan SMK/SMA Dibuka! Kuotanya 70 Ribu, Uang Saku Rp20 Ribu/Hari
150 Ribu Peserta Magang...
150 Ribu Peserta Magang Nasional 2026 Digaji UMP, Di Jakarta Dapat Rp5,7 Juta
Rekomendasi
Hasil Australia Open...
Hasil Australia Open 2026: Alwi Farhan ke 16 Besar, Anthony Ginting Tersingkir
The Banjoemas, Diplomasi...
The Banjoemas, Diplomasi Identitas Banyumas di Pusat Budaya Ibu Kota
Industri Aset Digital...
Industri Aset Digital Dorong Penguatan Ekosistem Hospitality Bandara
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
Takut Ditangkap ICC,...
Takut Ditangkap ICC, Netanyahu Minta Bantuan Inggris dan Jerman
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved