Publik Soroti Rencana Pemerintah Kembali Impor Beras
Selasa, 11 April 2023 - 15:51 WIB
loading...
A
A
A
Syaiful melihat ada yang tidak sinkron antara ekspos data pemerintah yang disampaikan ke publik dengan kenyataan. Keberadaan cadangan beras nasional ini sangat penting sebagai instrumen pemerintah dalam menghadapi gagal panen, krisis pangan, dan kenaikan harga beras di konsumen.
Seharusnya, kata Syaiful, pemerintah jujur sedang menghadapi krisis beras. Sayangnya, pemerintah selalu mengemukakan alasan impor karena Indonesia menghadapi iklim yang tidak menentu yaitu elnino. "Alam yang selalu disalahkan karena memang tidak pernah bisa protes," katanya.
Jika ditarik akar permasalahannya, kata Syaiful, memang sejak awal tata kelola beras nasional tidak beres. Sumber masalahnya dari hulu sampai hilir. Di hulu mulai dari kelangkaan dan harga pupuk yang mahal, di hilirnya penggilingan padi rakyat dibiarkan mati tanpa ada perlindungan pemerintah.
"Sementara itu praktik konglomerasi beras dibiarkan sehingga Bulog sampai kesulitan menyerap beras lokal untuk stok CBP," kata Syaiful.
Syaiful mempertanyakan impor 2 juta ton apakah bisa mengatasi persoalan defisit ketersediaan beras nasional. Mengacu proyeksi hasil panen Gabah Kering Giling (GKG) di musim tanam I (Januari-April) yang dirilis Kementerian Pertanian (Kementan) adalah sebesar 19,61 juta ton dan produksi beras 11,29 juta ton.
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan jauh lebih rendah yaitu 8,7 juta ton. Disusul dengan Musim Tanam (MT) II (Mei-Agustus) dengan asumsi rata-rata terjadi penurunan 25%, dengan produksi GKG sebesar 14,70 juta ton dan produksi beras diproyeksikan sebesar 7,35 juta ton. Terakhir, musim tanam III dengan asumsi produksi beras sejumlah 5,51 juta ton.
"Jadi selama Januari-Desember 2023 diperkirakan produksi beras nasional hanya 24,15 juta ton, sementara konsumsi beras nasional 31 juta ton, artinya terjadi defisit 6,85 juta ton. Kita hanya berharap semoga panen di MT II dan MT III dapat mencukupi. Jika panen tidak sesuai harapan, rencana impor beras 2 juta ton tidak akan bisa menutupi defisit beras nasional," kata Syaiful.
Seharusnya, kata Syaiful, pemerintah jujur sedang menghadapi krisis beras. Sayangnya, pemerintah selalu mengemukakan alasan impor karena Indonesia menghadapi iklim yang tidak menentu yaitu elnino. "Alam yang selalu disalahkan karena memang tidak pernah bisa protes," katanya.
Jika ditarik akar permasalahannya, kata Syaiful, memang sejak awal tata kelola beras nasional tidak beres. Sumber masalahnya dari hulu sampai hilir. Di hulu mulai dari kelangkaan dan harga pupuk yang mahal, di hilirnya penggilingan padi rakyat dibiarkan mati tanpa ada perlindungan pemerintah.
"Sementara itu praktik konglomerasi beras dibiarkan sehingga Bulog sampai kesulitan menyerap beras lokal untuk stok CBP," kata Syaiful.
Syaiful mempertanyakan impor 2 juta ton apakah bisa mengatasi persoalan defisit ketersediaan beras nasional. Mengacu proyeksi hasil panen Gabah Kering Giling (GKG) di musim tanam I (Januari-April) yang dirilis Kementerian Pertanian (Kementan) adalah sebesar 19,61 juta ton dan produksi beras 11,29 juta ton.
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan jauh lebih rendah yaitu 8,7 juta ton. Disusul dengan Musim Tanam (MT) II (Mei-Agustus) dengan asumsi rata-rata terjadi penurunan 25%, dengan produksi GKG sebesar 14,70 juta ton dan produksi beras diproyeksikan sebesar 7,35 juta ton. Terakhir, musim tanam III dengan asumsi produksi beras sejumlah 5,51 juta ton.
"Jadi selama Januari-Desember 2023 diperkirakan produksi beras nasional hanya 24,15 juta ton, sementara konsumsi beras nasional 31 juta ton, artinya terjadi defisit 6,85 juta ton. Kita hanya berharap semoga panen di MT II dan MT III dapat mencukupi. Jika panen tidak sesuai harapan, rencana impor beras 2 juta ton tidak akan bisa menutupi defisit beras nasional," kata Syaiful.
