Kehadiran Pemerintah dalam Pembangunan

Pertimbangan kelayakan proyek berbasis aspek manfaat (benefit) dan biaya (cost) harus dimasukkan dalam desain kebijakan yang akan dibuat.

Pelaksanaan proyek pemerintah umumnya mempunyai tujuan yang berbeda dengan investasi swasta. Pada proyek swasta, biasanya diukur berdasarkan kepada keuntungan yang didapatkan. Sedangkan pada proyek pemerintah, keuntungan seringkali tidak dapat diukur secara finansial saja, tetapi diukur dengan terciptanya kesempatan kerja, inovasi pada pelaksanaan proyek, sumbangan pada nilai tambah PDB, maupun berkurangnya kemiskinan. Dengan kata lain, keuntungan didasarkan kepada kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat.

Dari berbagai penjelasan di atas, betapa pemerintah memegang peran sentral dalam proses pembangunan. Apakah pemerintah sebagai inisiator, penyedia pembiayaan, fasilitator maupun regulator untuk mampu mengajak masyarakat maupun swasta terlibat di dalam pembiayaan pembangunan.

Salah satunya, misalnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin pembangunan yang merata di setiap wilayah Indonesia untuk mencegah ketimpangan sosial di antara masyarakat Indonesia.

Tentu di wilayah yang secara finansial sangat tidak fisibel, akan sangat sulit untuk melibatkan swasta di dalam pembiayaan, pemerintah akan tetap membangun sesuai perencanaan dan APBN akan menanggung pembiayaan proyek tersebut. Beda dengan wilayah-wilayah yang secara finansial menguntungkan, akan sangat mudah sektor swasta sebagai sumber pembiayaan seperti KPBU.

Kita berharap dengan berbagai model pembiayaan pembangunan, kualitas layanan publik, akses pada pendidikan dan kesehatan akan terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi ultimate goal pembangunan yang dilakukan.