Kehadiran Pemerintah dalam Pembangunan

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PEMBANGUNAN mempunyai pengertian sebuah proses dinamis yang berorientasi jangka pendek dan panjang untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Artinya pembangunan merupakan transformasi ekonomi, sosial dan budaya (cara pandang), yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup (produktivitas ekonomi dan kemakmuran) seluruh penduduk.

Berdasar konsep itu, indikator pembangunan dapat diukur dengan pendapatan per kapita, perbaikan distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.

Baca Juga: koran-sindo.com

Pembangunan seringkali dalam prosesnya membutuhkan insiator, sumber pembiayaan, yang harus melibatkan semua pihak yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meski demikian, dalam beberapa kegiatan pembangunan masih didominasi oleh peran pemerintah sebagai agen pembangunan, terutama dalam desain perencanaan pembangunan sebagai dasar awal proses pembangunan yang harus dilakukan.

Pemerintah dalam menjalankan program – program pembangunan, pembiayaannya selama ini bersumber dari pendapatan negara dan hibah. Di mana penerimaan negara banyak didominasi oleh perpajakan sebesar 77%, PNBP sekitar 20% dan sisanya pendapatan hibah. Kedepan pemerintah perlu berupaya untuk mencari pendanaan alternatif di luar pajak maupun PNBP, misalnya dari pengelolaan asset pemerintah.

Kehadiran pemerintah dalam berbagai proyek strategis di daerah tertinggal merupakan salah satu bentuk dari pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan. Salah Satu contoh proyek strategis yang didesain dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah ialah proyek bendungan air dibangun di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada proyek semacam ini seringkali pemerintah bukan hanya turut hadir dan menginisiasi saja, melainkan juga terlibat dalam pembiayaan. Harapan pemerintah dengan dibangunnya bendungan, akan memacu produktivitas sektor pertanian, peternakan, penyediaan lapangan kerjas baru sehingga provinsi NTT mampu berlari mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.

Ke depan, pemerintah perlu menemukan sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable).Tantangan ini tidaklah mudah mengingat besarnya jumlah pembiayaan yang dibutuhkan terutama yang berasal dari pasar modal (capital market) serta kian tingginya tingkat kompetisi antarnegara dalam mendapatkan dana investasi murah.

Melihat kondisi tersebut, peran sektor swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional, bahkan perlu ditingkatkan. Hal ini berangkat dari keterbatasan APBN yang hanya mampu mendukung sebagian dari pembiayaan proyek pembangunan, sehingga pemerintah mengenalkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau yang juga dikenal dengan istilah public private partnership (PPP).