Kehadiran Pemerintah dalam Pembangunan

Selasa, 14 Maret 2023 - 09:13 WIB
loading...
Kehadiran Pemerintah...
Candra Fajri Ananda (Foto: Ist)
A A A
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PEMBANGUNAN mempunyai pengertian sebuah proses dinamis yang berorientasi jangka pendek dan panjang untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Artinya pembangunan merupakan transformasi ekonomi, sosial dan budaya (cara pandang), yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup (produktivitas ekonomi dan kemakmuran) seluruh penduduk.

Berdasar konsep itu, indikator pembangunan dapat diukur dengan pendapatan per kapita, perbaikan distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.

BacaJugae-paper koran-sindo.com

Pembangunan seringkali dalam prosesnya membutuhkan insiator, sumber pembiayaan, yang harus melibatkan semua pihak yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meski demikian, dalam beberapa kegiatan pembangunan masih didominasi oleh peran pemerintah sebagai agen pembangunan, terutama dalam desain perencanaan pembangunan sebagai dasar awal proses pembangunan yang harus dilakukan.

Pemerintah dalam menjalankan program – program pembangunan, pembiayaannya selama ini bersumber dari pendapatan negara dan hibah. Di mana penerimaan negara banyak didominasi oleh perpajakan sebesar 77%, PNBP sekitar 20% dan sisanya pendapatan hibah. Kedepan pemerintah perlu berupaya untuk mencari pendanaan alternatif di luar pajak maupun PNBP, misalnya dari pengelolaan asset pemerintah.

Kehadiran pemerintah dalam berbagai proyek strategis di daerah tertinggal merupakan salah satu bentuk dari pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan. Salah Satu contoh proyek strategis yang didesain dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah ialah proyek bendungan air dibangun di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada proyek semacam ini seringkali pemerintah bukan hanya turut hadir dan menginisiasi saja, melainkan juga terlibat dalam pembiayaan. Harapan pemerintah dengan dibangunnya bendungan, akan memacu produktivitas sektor pertanian, peternakan, penyediaan lapangan kerjas baru sehingga provinsi NTT mampu berlari mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kurban dan Pembangunan
Kurban dan Pembangunan
MUI: Presiden Kurban...
MUI: Presiden Kurban Pakai APBN Tak Masalah secara Syariat demi Kepentingan Masyarakat
Gerindra Sebut Bantuan...
Gerindra Sebut Bantuan 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo dari APBN Sah, Pernah Dilakukan pada Era Jokowi
Komisi VII DPR Usul...
Komisi VII DPR Usul 1.000 Bioskop Desa dari APBN 2027
APBN 2027 Bisa Jadi...
APBN 2027 Bisa Jadi Alat Perjuangan Bangsa
Puspoll Indonesia: Kehadiran...
Puspoll Indonesia: Kehadiran Langsung Presiden Prabowo di DPR Kirim Sinyal Optimisme dan Kepastian Arah Negara
Krisis Energi Global,...
Krisis Energi Global, Industri dan Sektor Energi Perlu Dijaga Bersama
Rupiah Tembus Rp17.930...
Rupiah Tembus Rp17.930 per Dolar AS, Risiko Impor Minyak Makin Besar
Kondisi Fiskal dan Moneter...
Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang
Rekomendasi
Bripka Dedy Wiratama...
Bripka Dedy Wiratama yang Bekingi Kampung Narkoba Samarinda Dipecat
15.086 Jemaah Haji Reguler...
15.086 Jemaah Haji Reguler dan 7.547 Haji Khusus Telah Tiba di Indonesia
Sinifikasi Agama di...
Sinifikasi Agama di China Menguat, Gereja Katolik Patriotik Jadi Sorotan
Berita Terkini
Perang Iran 20266: Ketika...
Perang Iran 20266: Ketika Diplomasi Berbicara dengan Bahasa Rudal
Prabowo akan Menerima...
Prabowo akan Menerima Surat Kepercayaan dari 17 Dubes pada 8 Juni 2026
Said Iqbal soal Sinyal...
Said Iqbal soal Sinyal Masuk Kabinet Prabowo: Kita Tunggu Pengumuman Resmi
3 Pati dan Pamen Dimutasi...
3 Pati dan Pamen Dimutasi Kapolri ke Kortastipidkor, Ada Irjen hingga Kombes Pol
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved