Komnas HAM Duga Ada Penyiksaan Pelaku Klitih di Yogyakarta oleh Oknum Polisi

"Setiap warga negara dijamin haknya untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia," katanya.

Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar peristiwa tersebut tak terulang. Di antaranya segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pemeriksaan dugaan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan personel yang mengamankan Andi Muhammad Husein dan kawan-kawan dalam rangka memberikan keadilan kepada pengadu dan korban.

"Memastikan peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan," ucapnya.

Para terdakwa klitih telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Ryan divonis 10 tahun penjara, sementara empat terdakwa lainnya divonis enam tahun penjara.

Para terdakwa mengajukan banding tapi mendapatkan penolakan dari Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta. Saat ini, keluarga korban dan pendamping hukum tengah menyiapkan upaya kasasi.

Selain ke Komnas HAM, para orang tua anak terpidana kasus klitih juga mengadu ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Subadriyah, salah satu orang tua anak terpidana mengungkapkan, anaknya mendapat kekerasan selama pemeriksaan. Sejak dijemput paksa intelijen Polda DIY tanpa disertai surat tugas beberapa kekerasan menimpa anaknya.

"Anak saya mendapat kekerasan karena tak mau mengaku," katanya di PP Muhammadiyah Yogyakarta pada 17 Desember 2022.

Subadriyah menjelaskan ketika pendamping hukum akan mengakses klien hingga CCTV seakan-akan dihalangi. Dia juga menyebut saat kejadian, 3 April 2022 anaknya memang keluar tapi tidak membawa motor.

Namun dalam dakwaan oleh jaksa, anaknya membawa motor Vario saat kejadian. Bahkan ada keterangan dari teman sekolah anaknya yang sempat ke rumahnya menjelaskan jika anaknya tidak sampai ke Gedongkuning. "Banyak rekayasa yang terjadi," ujarnya.