Komnas HAM Duga Ada Penyiksaan Pelaku Klitih di Yogyakarta oleh Oknum Polisi

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) menduga terjadi penyiksaan terhadap para terdakwa kasus klitih di Gedongkuning, Yogyakarta dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyiksaan diduga dilakukan oleh Polsek Kotagede dan Polsek Sewon.

"Ada dugaaan kekerasan terhadap Andi dan kawan-kawan dan adanya pelanggaran HAM yaitu hak atas bebas dari penyiksaan, perlakuan yang tidak adil," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

Untuk diketahui, kasus klitih ini terjadi di Jalan Gedongkuning, Kotagede, Kota Yogyakarta, 3 Maret 2022. Korbannya adalah Dafa Adzin Albasith, anak Anggota DPRD Kebumen, yang meninggal dunia akibat terkena sabetan gir di bagian kepalanya.



Polda DIY kemudian meringkus lima orang yang diduga sebagai pelaku klitih. Mereka adalah Andi Muhammad Husein Madzahiri (AHM), Hanif Aqil Amirulloh (HAA), Fernandito Aldrian Saputra (FAS), Ryan Nanda Syahputra (RNS), dan Muhammad Musyaffa Affandi (MMA).

Pihak keluarga pelaku tak terima. Mereka membantah anaknya pelaku klitih tersebut. Keluarga menganggap polisi merekayasa kasus tersebut dan melaporkan ke Komnas HAM.

Uli menjelaskan, Komnas HAM telah menangani pengaduan soal dugaan kekerasan dan penyiksaan terhadap Andi Muhammad Husein Madzahiri, Hanif Aqil Amirulloh, dan Muhammad Musyaffa Affandi.

"Dugaan kekerasan dan penyiksaan tersebut terjadi pada proses penyidikan tindak pidana dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang pelajar yang terjadi pada 3 April 2022 di daerah Gedongkuning, Yogyakarta," katanya.

Baca juga: Kronologi Tewasnya Pelajar SMA di Jogja, Berawal dari Perang Sarung

Menurut Uli, dugaan penyiksaan polisi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

"Setiap warga negara dijamin haknya untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia," katanya.

Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar peristiwa tersebut tak terulang. Di antaranya segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pemeriksaan dugaan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan personel yang mengamankan Andi Muhammad Husein dan kawan-kawan dalam rangka memberikan keadilan kepada pengadu dan korban.

"Memastikan peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan," ucapnya.

Para terdakwa klitih telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Ryan divonis 10 tahun penjara, sementara empat terdakwa lainnya divonis enam tahun penjara.

Para terdakwa mengajukan banding tapi mendapatkan penolakan dari Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta. Saat ini, keluarga korban dan pendamping hukum tengah menyiapkan upaya kasasi.

Selain ke Komnas HAM, para orang tua anak terpidana kasus klitih juga mengadu ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Subadriyah, salah satu orang tua anak terpidana mengungkapkan, anaknya mendapat kekerasan selama pemeriksaan. Sejak dijemput paksa intelijen Polda DIY tanpa disertai surat tugas beberapa kekerasan menimpa anaknya.

"Anak saya mendapat kekerasan karena tak mau mengaku," katanya di PP Muhammadiyah Yogyakarta pada 17 Desember 2022.

Subadriyah menjelaskan ketika pendamping hukum akan mengakses klien hingga CCTV seakan-akan dihalangi. Dia juga menyebut saat kejadian, 3 April 2022 anaknya memang keluar tapi tidak membawa motor.

Namun dalam dakwaan oleh jaksa, anaknya membawa motor Vario saat kejadian. Bahkan ada keterangan dari teman sekolah anaknya yang sempat ke rumahnya menjelaskan jika anaknya tidak sampai ke Gedongkuning. "Banyak rekayasa yang terjadi," ujarnya.