Boyamin Saiman Sebut Perppu 1/2020 untuk Penyelamatan Bank, Bukan Bangsa
Selasa, 28 April 2020 - 17:25 WIB
loading...
Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Pengujian UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019, Selasa (28/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto/mkri.id
A
A
A
JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dinilai bukan untuk menyelamatkan bangsa. Hal itu disampaikan Boyamin Saiman, kuasa hukum dari Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Pengujian Perppu 1/2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (28/4/2020).
"Perppu ini menurut kami adalah penyelamatan bank, bukan penyelamatan bangsa," kata Boyamin di depan panelis hakim MK yang terdiri dari Aswanto, Daniel Yusmic P Foekh, dan Wahiduddin Adams.
Pengajuan uji materi, lanjut Boyamin, justru untuk mendukung pemerintah untuk pemberantasan Covid-19. Sebab, banyak terpaan yang menganggap pihaknya menentang kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona.
"Sebenarnya malah justru memudahkan pemerintah dan DPR kalau nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan. Kalau (MK) menolak pun, DPR juga bisa langsung menerima. Justru kami ini sebenarnya ingin membantu pemerintah dan DPR. Kira-kira begitulah," kata dia.
Boyamin justru menilai ada Perppu 1/2020 tersebut itu seakan penguasa tidak memberikan contoh yang baik dalam bentuk tidak percaya pada proses-proses hukum. Alasan yang dikemukan kenapa butuh kekebalan karena khawatir kriminalisasi. (Baca juga: Hakim MK Anggap Perkara Gugatan Perppu Corona Urgen ).
"Perppu ini menurut kami adalah penyelamatan bank, bukan penyelamatan bangsa," kata Boyamin di depan panelis hakim MK yang terdiri dari Aswanto, Daniel Yusmic P Foekh, dan Wahiduddin Adams.
Pengajuan uji materi, lanjut Boyamin, justru untuk mendukung pemerintah untuk pemberantasan Covid-19. Sebab, banyak terpaan yang menganggap pihaknya menentang kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona.
"Sebenarnya malah justru memudahkan pemerintah dan DPR kalau nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan. Kalau (MK) menolak pun, DPR juga bisa langsung menerima. Justru kami ini sebenarnya ingin membantu pemerintah dan DPR. Kira-kira begitulah," kata dia.
Boyamin justru menilai ada Perppu 1/2020 tersebut itu seakan penguasa tidak memberikan contoh yang baik dalam bentuk tidak percaya pada proses-proses hukum. Alasan yang dikemukan kenapa butuh kekebalan karena khawatir kriminalisasi. (Baca juga: Hakim MK Anggap Perkara Gugatan Perppu Corona Urgen ).
Lihat Juga :
