Membujuk ASN Pindah ke IKN Nusantara

SATU tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam menyiapkan ibukota negara (IKN) baru adalah masalah kepindahan aparatur sipil negara (ASN). Hal itu menjadi tantangan lantaran proses memindahkan manusia pada dasarnya selalu lebih sulit dan kompleks ketimbang memindahkan infrastruktur fisik seperti kantor pemerintah.

Baca Juga: koran-sindo.com

Rencananya, PNS sudah mulai berkantor di IKN Nusantara pada 2024 mendatang. Praktis waktu tersisa untuk mematangkan persiapan pemindahan tinggal setahun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan total sebanyak 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga dan 5.716 dari TNI/Polri yang akan pindah ke Nusantara pada tahap pertama.

Untuk tempat tinggal, total 16.990 personel tersebut rencananya akan menempati 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tidak semua ASN instansi pusat memenuhi kriteria untuk pindah ke Nusantara. Secara umum ada empat penilaian terhadap kriteria ASN yang layak pindah yakni pendidikan minimal D3, memperhatikan batas usia pensiun ASN, data kinerja ASN, dan data potensi dan kompetensi ASN.

Pemerintah hingga saat ini masih terus membujuk ASN agar bersedia meninggalkan Jakarta. ASN yang bersedia pindah disebut bakal mendapatkan kemewahan berupa lingkungan hijau dan oksigen yang cukup.

Azwar Anas mengklaim dengan konsep IKN Nusantara sebagai forest city, sudah banyak ASN anak muda yang berminat pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur karena pertimbangan lokasi asri dan dinilai cukup menenangkan untuk bekerja. Soal berapa jumlah ASN milenial yang sudah menyatakan siap pindah, Azwar tidak memerinci.

Di tengah isu penolakan ASN untuk pindah ke IKN Nusantara, sangat wajar jika pemerintah terus memberi iming-iming. Apalagi, keraguan untuk pindah masih menggayut di benak banyak ASN yang instansinya termasuk yang akan dipindahkan. Sempat mengemuka isu bahwa sebagian ASN memilih pindah dari status pegawai kementerian atau instansi pusat menjadi pegawai daerah. Harapannya dengan begitu mereka tidak perlu lagi pindah ke ibukota baru.

Pemerintah memang perlu menyiapkan banyak strategi agar ASN bersedia untuk pindah. Lingkungan hijau dan asri serta oksigen yang melimpah memang sangat penting. Namun, yang tidak kalah penting adalah menetapkan skema mengenai fasilitas yang akan diperoleh ASN jika mereka bersedia pindah.

Komponen apa saja yang akan diperoleh ASN saat dipindahkan harus jelas dan terperinci. Misalnya, apakah ASN akan mendapatkan biaya transportasi menuju IKN? Fasilitas apa saja yang akan mereka dapatkan selama di lokasi baru? Apakah akan diberi kendaraan dinas? Seperti apa fasilitas kesehatan dan pendidikan yang akan tersedia nanti?

Bagi ASN yang memiliki anak apakah bisa dijamin anaknya bisa langsung bersekolah dengan fasilitas belajar yang nyaman? Untuk perumahan ASN, bagaimana jika ASN akan memboyong keluarga dan orang tua?

Pemerintah kemungkinan sudah memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan PNS seperti komponen yang disebutkan di atas. Namun pertanyaan berikutnya, sudahkah itu diketahui oleh seluruh ASN yang masuk kategori akan dipindahkan?

Di sisi lain, pemerintah beberapa kali menyampaikan data jumlah ASN yang akan pindah ke Nusantara. Pernah disebut sebanyak 15.000, 21.000 lalu 60.000, dan terakhir 16.900 terdiri atas ASN dan TNI-Polri. ASN tentu memerlukan kepastian data mengenai jumlah yang akan pindah tersebut.

Di sisa waktu yang ada, alangkah baiknya jika pemerintah mematangkan strategi komunikasi untuk mempersuasi kalangan PNS agar bersedia pindah. Komunikasi penting untuk menghindarkan kesimpamngsiuran informasi.

Pemindahan ASN dengan lancar dan tanpa gejolak tentu menjadi satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Lalu, pemindahan 16.990 personel pada 2024 juga akan menentukan kelancaran pemindahan ASN gelombang berikutnya. Hingga 2045 total sebanyak 100.023 ASN direncanakan akan dipindahkan ke IKN Nusantara.