4 Alasan MK Harus Konsisten dalam Pemilu Sistem Proporsional Terbuka
Minggu, 19 Februari 2023 - 12:50 WIB
loading...
A
A
A
Kedua lanjutnya, UUD NRI 1945 telah menegaskan, kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana disebut Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, bukan di tangan parpol.
"Jadi, sewajarnya rakyat pemilik kedaulatan, diberikan kebebasan memilih calon yang akan mewakili mereka di lembaga Parlemen, yaitu yang mereka kenal, sukai atau terbukti membela rakyat," jelas HNW.
"Bukan seperti memilih kucing dalam karung, dengan memilih partai tanpa mengetahui calon yang akan wakili rakyat di parlemen, sebagaimana yang berlaku dalam sistem Pemilu tertutup," sambung Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.
HNW memaparkan alasan ketiga, bahwa MK harusnya konsisten dengan putusannya sendiri yang sejak tahun 2008 mengarahkan perubahan dari sistem tertutup ke sistem terbuka.
"Putusan itu masih berlaku dan tidak dicabut, karena sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat," ucap HNW.
Dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, HNW menjelaskan, memang amar putusannya tidak secara spesifik berbicara mengenai sistem Pemilu terbuka atau tertutup, tetapi dalam pertimbangannya MK secara tegas mengarahkan kepada sistem Pemilu terbuka karena sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat pada Pasal 1 Ayat (2).
Selain itu, MK juga menafsirkan bahwa Pasal 22E Ayat (1) menghendaki bahwa Pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang maksimal, sehingga rakyat diposisikan sebagai subjek utama dalam Pemilu, bukan hanya sebagai objek.
"Jadi, sewajarnya rakyat pemilik kedaulatan, diberikan kebebasan memilih calon yang akan mewakili mereka di lembaga Parlemen, yaitu yang mereka kenal, sukai atau terbukti membela rakyat," jelas HNW.
"Bukan seperti memilih kucing dalam karung, dengan memilih partai tanpa mengetahui calon yang akan wakili rakyat di parlemen, sebagaimana yang berlaku dalam sistem Pemilu tertutup," sambung Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.
HNW memaparkan alasan ketiga, bahwa MK harusnya konsisten dengan putusannya sendiri yang sejak tahun 2008 mengarahkan perubahan dari sistem tertutup ke sistem terbuka.
"Putusan itu masih berlaku dan tidak dicabut, karena sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat," ucap HNW.
Dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, HNW menjelaskan, memang amar putusannya tidak secara spesifik berbicara mengenai sistem Pemilu terbuka atau tertutup, tetapi dalam pertimbangannya MK secara tegas mengarahkan kepada sistem Pemilu terbuka karena sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat pada Pasal 1 Ayat (2).
Selain itu, MK juga menafsirkan bahwa Pasal 22E Ayat (1) menghendaki bahwa Pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang maksimal, sehingga rakyat diposisikan sebagai subjek utama dalam Pemilu, bukan hanya sebagai objek.
Lihat Juga :
