Soal Pembentukan Kodam di Setiap Provinsi, Pengamat Militer: TNI AD Harus Siapkan SDM Berkualitas
loading...
A
A
A
JAKARTA - TNI Angkatan Darat (AD) menargetkan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi terealisasi pada 2023. Pembangunan Kodam di setiap provinsi adalah untuk menyesuaikan kekuatan yang ada di setiap daerah. Sebagaimana instansi kepolisian yang kini telah ada Polda di setiap provinsinya.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati menilai, tidak ada salahnya Kodam ada di setiap provinsi. Tetapi tentu itu harus melalui unsur penelitian terhadap kebutuhan Kodam di semua provinsi tersebut.
”Harus dibahas secara mendalam dengan Komisi I DPR RI sebagai mitra TNI. Juga harus jelas dulu politik anggarannya, jangan sampai pembentukan Kodam justru mengurangi pos-pos lain yang juga penting dalam tubuh TNI,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning ini, Kamis (16/2/2023).
Pengamat militer dan intelijen ini juga menyebut Sumber Daya Manusia (SDM) TNI AD harus dipersiapkan sehingga mencukupi penempatan di Kodam-Kodam yang baru kelak. ”Seharusnya personel yang memegang jabatan di Kodam-Kodam itu juga menguasai tekhnologi perang modern,” ujarnya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menambahkan, kualitas prajurit TNI juga harus ditingkatkan untuk mengawaki teknologi militer terkini seperti pemanfaatan unmanned system, baik berupa robot maupun artificial intelligent, dan cyber defense.
“Semoga saja pembentukan Kodam ini sudah melalui tahapan simulasi sehingga output dan outcome Kodam sudah diperhitungkan melalui berbagai macam simulasi untuk melaksanakan berbagai macam Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” ucapnya.
Termasuk di dalamnya simulasi penganggaran agar pembentukan dan operasionalisasi Kodam. ”Prajurit di perbatasan juga harus mendapatkan atensi lebih karena tidak mudah bertugas di sana,” katanya.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati menilai, tidak ada salahnya Kodam ada di setiap provinsi. Tetapi tentu itu harus melalui unsur penelitian terhadap kebutuhan Kodam di semua provinsi tersebut.
”Harus dibahas secara mendalam dengan Komisi I DPR RI sebagai mitra TNI. Juga harus jelas dulu politik anggarannya, jangan sampai pembentukan Kodam justru mengurangi pos-pos lain yang juga penting dalam tubuh TNI,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning ini, Kamis (16/2/2023).
Pengamat militer dan intelijen ini juga menyebut Sumber Daya Manusia (SDM) TNI AD harus dipersiapkan sehingga mencukupi penempatan di Kodam-Kodam yang baru kelak. ”Seharusnya personel yang memegang jabatan di Kodam-Kodam itu juga menguasai tekhnologi perang modern,” ujarnya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menambahkan, kualitas prajurit TNI juga harus ditingkatkan untuk mengawaki teknologi militer terkini seperti pemanfaatan unmanned system, baik berupa robot maupun artificial intelligent, dan cyber defense.
“Semoga saja pembentukan Kodam ini sudah melalui tahapan simulasi sehingga output dan outcome Kodam sudah diperhitungkan melalui berbagai macam simulasi untuk melaksanakan berbagai macam Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” ucapnya.
Termasuk di dalamnya simulasi penganggaran agar pembentukan dan operasionalisasi Kodam. ”Prajurit di perbatasan juga harus mendapatkan atensi lebih karena tidak mudah bertugas di sana,” katanya.
(cip)