Fair Use dan Fair Dealing dalam UU Hak Cipta

Benar bahwa dalam UUHC kita tidak mengenal terminologi “fair use” (penggunaan yang wajar) atau “fair dealing” (pengecualian dari pelangaran hak cipta). Tetapi undang-undang kita menggunakan beberapa istilah lain yang bermakna sama. Misalnya, “Pembatasan Perlindungan”; “Tidak Ada Hak Cipta”; “Masa Berlaku Hak Cipta”, dan beberapa lainnya.

Sebagai contoh, “Pembatasan Perlindungan” Hak Cipta” yang ada di. Pasal 26. Pasal ini mengenai pembatasan perlindungan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produsen Fonogram, dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Pembatasan tersebut mengenai pengecualian perlindungan terhadap, misalnya, penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual.

Lalu, penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan. Selanjutnya penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Lalu, ada pasal “Pembatasan Hak Cipta” (pasal 43) yang mengatakan bahwa beberapa perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang meliputi: a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan; c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kedua pasal tersebut di atas, Anda bisa menengok pasal-pasal lain seperti Pasal 44 Ayat 1; Pasal 44 ayat 2; Pasal 45 ayat 1; Pasal 46 ayat 1; Pasal 47; Pasal 48; dan Pasal 49 yang boleh dianggap sebagai fair use atau fair dealing. Jadi, sekali lagi, tujuan dari fair use dan fair dealing ini adalah untuk menyeimbangkan antara hak-hak dari pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses informasi serta memanfaatkan kemajuan teknologi. Anggap saja fair use dan fair dealing ini semacam “pelabuhan yang aman” bagi masyarakat atau kreator untuk mengambil secara terbatas karya orang lain atau karya yang memang diizinkan dimbil oleh undang-undang.

Di Amerika Serikat, doktrin fair use diatur dalam Section 107 Copyright Act 1976. Di situ terdapat empat parameter untuk mengukur sebuah penggunaan ciptaan bisa dikategorikan sebagai fair use atau tidak, yakni the purpose and characteer of the use; the nature of the copyrighted work; the quantity and importance of the material used; dan the effect of the use upon potenstial market or value of the copyrighted work.