Sekjen PDIP: Sistem Proporsional Terbuka Langgengkan Politik Kapital
Jum'at, 27 Januari 2023 - 20:30 WIB
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sistem proporsional terbuka langgengkan politik kapital. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memahami sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang condong mendukung proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.
“Perbedaan dalam cara pandang harus dilihat sebagai bagian dari iklim demokrasi. Pemerintah mungkin melihat demokrasi presidensil memerlukan sarat dukungan 50% plus 1 di parlemen. Sehingga kami bisa memahami sikap pemerintah,” kata Hasto seusai acara Ngobrol Sareng (Ngobras) Anak Muda di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jumat (27/1/2023).
Hasto mengatakan bagi PDIP, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap akan mengambil keputusan atas judicial review bukan berdasarkan opini pendapat banyak orang. Tapi berdasarkan sifat kenegarawanan dari hakim MK. “Jadi kami hormati seluruh pendapat dari partai, pemerintah. PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review karena kami tidak punya legal standing. Tapi sikap politik kebenaran,” ujar Hasto.
Baca juga: Pemerintah Tunggu Putusan MK Terkait Sistem Proporsional Terbuka
Menurut Hasto, PDIP bukan pihak yang melakukan judicial review karena tidak memiliki legal standing. “Tetapi sikap politik kebenaran kami sampaikan, bahwa dengan proporsional tertutup, terbukti PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Bambang Pacul, Pramono Anung, Ario Bimo, Alm Tjahjo Kumolo, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmijo, Ganjar Pranowo dan lain-lain, semua lahir dari proporsional tertutup,” tambah Hasto.
“Perbedaan dalam cara pandang harus dilihat sebagai bagian dari iklim demokrasi. Pemerintah mungkin melihat demokrasi presidensil memerlukan sarat dukungan 50% plus 1 di parlemen. Sehingga kami bisa memahami sikap pemerintah,” kata Hasto seusai acara Ngobrol Sareng (Ngobras) Anak Muda di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jumat (27/1/2023).
Hasto mengatakan bagi PDIP, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap akan mengambil keputusan atas judicial review bukan berdasarkan opini pendapat banyak orang. Tapi berdasarkan sifat kenegarawanan dari hakim MK. “Jadi kami hormati seluruh pendapat dari partai, pemerintah. PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review karena kami tidak punya legal standing. Tapi sikap politik kebenaran,” ujar Hasto.
Baca juga: Pemerintah Tunggu Putusan MK Terkait Sistem Proporsional Terbuka
Menurut Hasto, PDIP bukan pihak yang melakukan judicial review karena tidak memiliki legal standing. “Tetapi sikap politik kebenaran kami sampaikan, bahwa dengan proporsional tertutup, terbukti PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Bambang Pacul, Pramono Anung, Ario Bimo, Alm Tjahjo Kumolo, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmijo, Ganjar Pranowo dan lain-lain, semua lahir dari proporsional tertutup,” tambah Hasto.
Lihat Juga :
