Soal Deklarasi Anies Capres 2024, Demokrat: Kita Cari Formula untuk Menang
Minggu, 08 Januari 2023 - 06:42 WIB
JAKARTA - Partai Demokrat mengaku masih membahas kemungkinan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 bersama Koalisi Perubahan. Koalisi pilpres ini sedang diupayakan Demorat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Untuk deklarasi, masih dalam proses pembahasan dengan teman-teman Koalisi Perubahan. Kita cari formula yang paling memungkinkan untuk menang," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (8/1/2023).
Herzaky menyampaikan, Koalisi Perubahan masih mencari formula memenangkan Anies pada Pemilu 2024. Salah satu hal yang dibahas yakni pendamping Anies, bakal calon wakil presiden (bacawapres) hingga momentum deklarasi Anies.
"Apakah deklarasi koalisi dulu, atau sekaligus dengan capres, ataukah dengan cawapres-nya juga. Semua mesti kami bahas dan pertimbangkan dulu secara detail. Ada kondisi-kondisi berbeda di 2024 dibandingkan 2019, yang perlu kami sesuaikan," ujar Herzaky.
Ia merasa ada perbedaan signifikan antara Pemilu 2024 dengan 2019. Salah satu perbedaan mencolok adalah terkait pelaksanaan waktu kampanye. "Pas Pilpres 2019, waktu kampanye sangat panjang, hampir 8 bulan. Jadi, kalau capres-cawapres ditentukan dan diumumkan di saat-saat terakhir, masih ada waktu kira-kira 8 bulan untuk sosialisasi. Kalau di 2024, waktu kampanye hanya 75 hari. Sangat singkat," katanya.
"Jadi, kalau dulu di Pilpres 2019 baru last minute diumumkan, nama capres dan cawapres bisa jadi element of surprise. Nah, kalau sekarang, di Pilpres 2024, bisa jadi malah gol bunuh diri namanya," kata Herzaky.
Baca juga: Demokrat Optimistis Anies Baswedan akan Gandeng AHY pada Pemilu 2024
Pemilu 2024, kata Herzaky, waktu sosialisasi sosok capres-cawapres sangat terbatas. Ia mengatakan, belum sempat konsolidasi dan kampanye, waktu sudah habis.
"Ingat, Indonesia ini sangat luas. Bukan seperti Jakarta yang jarak tempuhnya sejauh-jauhnya 2-3 jam saja, dan akses informasinya terbilang cepat dan luas. Perlu sosialisasi intens dengan seluruh rakyat Indonesia," kata Herzaky.
"Nanti kalau sebelum waktu kampanye kita sudah keliling-keliling, dibilangnya tidak etis pula, meskipun kita tidak pakai uang rakyat seperti pejabat aktif yang sibuk keliling Indonesia layaknya kampanye padahal dibiayai negara," katanya.
"Untuk deklarasi, masih dalam proses pembahasan dengan teman-teman Koalisi Perubahan. Kita cari formula yang paling memungkinkan untuk menang," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (8/1/2023).
Herzaky menyampaikan, Koalisi Perubahan masih mencari formula memenangkan Anies pada Pemilu 2024. Salah satu hal yang dibahas yakni pendamping Anies, bakal calon wakil presiden (bacawapres) hingga momentum deklarasi Anies.
"Apakah deklarasi koalisi dulu, atau sekaligus dengan capres, ataukah dengan cawapres-nya juga. Semua mesti kami bahas dan pertimbangkan dulu secara detail. Ada kondisi-kondisi berbeda di 2024 dibandingkan 2019, yang perlu kami sesuaikan," ujar Herzaky.
Ia merasa ada perbedaan signifikan antara Pemilu 2024 dengan 2019. Salah satu perbedaan mencolok adalah terkait pelaksanaan waktu kampanye. "Pas Pilpres 2019, waktu kampanye sangat panjang, hampir 8 bulan. Jadi, kalau capres-cawapres ditentukan dan diumumkan di saat-saat terakhir, masih ada waktu kira-kira 8 bulan untuk sosialisasi. Kalau di 2024, waktu kampanye hanya 75 hari. Sangat singkat," katanya.
"Jadi, kalau dulu di Pilpres 2019 baru last minute diumumkan, nama capres dan cawapres bisa jadi element of surprise. Nah, kalau sekarang, di Pilpres 2024, bisa jadi malah gol bunuh diri namanya," kata Herzaky.
Baca juga: Demokrat Optimistis Anies Baswedan akan Gandeng AHY pada Pemilu 2024
Pemilu 2024, kata Herzaky, waktu sosialisasi sosok capres-cawapres sangat terbatas. Ia mengatakan, belum sempat konsolidasi dan kampanye, waktu sudah habis.
"Ingat, Indonesia ini sangat luas. Bukan seperti Jakarta yang jarak tempuhnya sejauh-jauhnya 2-3 jam saja, dan akses informasinya terbilang cepat dan luas. Perlu sosialisasi intens dengan seluruh rakyat Indonesia," kata Herzaky.
"Nanti kalau sebelum waktu kampanye kita sudah keliling-keliling, dibilangnya tidak etis pula, meskipun kita tidak pakai uang rakyat seperti pejabat aktif yang sibuk keliling Indonesia layaknya kampanye padahal dibiayai negara," katanya.
(abd)
tulis komentar anda