Respons Pernyataan Bamsoet, Nasdem: Hentikan Wacana yang Membuat Gaduh
Jum'at, 09 Desember 2022 - 12:26 WIB
Pernyataan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menggiring publik ingin kembali dipimpin Jokowi, terus mendapat respons dari para politikus. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menggiring publik ingin kembali dipimpin Jokowi berdasarkan hasil Survei Poltracking Indonesia terus mendapat respons dari para politikus. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menyebutkan jika hal ini terjadi dapat berdampak buruk pada demokrasi.
"Bernegara itu berkonstitusi. Jadi semua orang taat pada konstitusi. Pilpres itu agenda negara lima tahun sekali. Semua harus berpegang pada itu. Belum dan tidak ada perubahan konstitusi," ujar Ahmad Ali ketika dikonfirmasi, Jumat (9/12/2022).
Baca juga: Masinton Tegaskan PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Ia mengingatkan, semua anak bangsa terutama pejabat negara yang diberikan mandat oleh rakyat harus berpegang teguh pada konstitusi. Sebelum konstitusi itu berubah, maka semua pihak tidak boleh membuat pernyataan seperti mau dirinya sendiri.
Ali kemudian menyebutkan, sejak sejarah kemerdekaan Indonesia, sudah ada tiga era pemerintahan yang memiliki karakteristiknya masing-masing.
"Orde lama, Orde Baru, dan Reformasi. Proses dua orde itu, semua kekuasaan melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan yang terlanjur berlebihan menyebabkan perilaku yang tidak baik seperti korupsi," tuturnya.
Reformasi kemudian kata Ali, melakukan catatan membatasi masa kekuasaan pemerintahan untuk menghindari kediktatoran dan pelanggaran kekuasaan.
"Kondisi ini harus menjadi catatan bagi pimpinan MPR RI. Wacana yang dibangun Pak Bamsoet ini berkonsekuensi bukan kepada mereka tapi menurunnya kepercayaan publik kepada partai politik dan tidak menguntungkan proses demokrasi," tegas Ahmad Ali.
Ahmad Ali juga menyebutkan, pernyataan yang kembali mewacanakan agar Jokowi dapat melanjutkan kepemimpinan justru berdampak tidak baik bagi citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bernegara itu berkonstitusi. Jadi semua orang taat pada konstitusi. Pilpres itu agenda negara lima tahun sekali. Semua harus berpegang pada itu. Belum dan tidak ada perubahan konstitusi," ujar Ahmad Ali ketika dikonfirmasi, Jumat (9/12/2022).
Baca juga: Masinton Tegaskan PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Ia mengingatkan, semua anak bangsa terutama pejabat negara yang diberikan mandat oleh rakyat harus berpegang teguh pada konstitusi. Sebelum konstitusi itu berubah, maka semua pihak tidak boleh membuat pernyataan seperti mau dirinya sendiri.
Ali kemudian menyebutkan, sejak sejarah kemerdekaan Indonesia, sudah ada tiga era pemerintahan yang memiliki karakteristiknya masing-masing.
"Orde lama, Orde Baru, dan Reformasi. Proses dua orde itu, semua kekuasaan melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan yang terlanjur berlebihan menyebabkan perilaku yang tidak baik seperti korupsi," tuturnya.
Reformasi kemudian kata Ali, melakukan catatan membatasi masa kekuasaan pemerintahan untuk menghindari kediktatoran dan pelanggaran kekuasaan.
"Kondisi ini harus menjadi catatan bagi pimpinan MPR RI. Wacana yang dibangun Pak Bamsoet ini berkonsekuensi bukan kepada mereka tapi menurunnya kepercayaan publik kepada partai politik dan tidak menguntungkan proses demokrasi," tegas Ahmad Ali.
Ahmad Ali juga menyebutkan, pernyataan yang kembali mewacanakan agar Jokowi dapat melanjutkan kepemimpinan justru berdampak tidak baik bagi citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda