Masinton Tegaskan PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan menolak wacana diundurnya Pemilu 2024 seperti disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia memastikan bahwa PDIP hanya mendukung amendemen UUD 1945 yang mengatur Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) tidak terkait isu penundaan pemilu atau penambahan batas maksimal periode jabatan presiden.

"Terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan pemilu atau segala macam, prinsipnya kalau PDIP menolak penambahan masa periode presiden jadi tiga periode, karena sudah dibatasi dua periode," ucap Masinton dalam diskusi di daerah Pasar Minggu, Minggu,(27/2/2022).



Walaupun begitu, Masinton mengatakan PDIP belum menyampaikan secara kelembagaan terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Akan tetapi hal itu disampaikan kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan sesuai dengan perkataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya komitmen bernegara.

"Kalau sekarang, partai belum mengeluarkan sikap secara kelembagaan, Pak Sekjen, Mas Hasto sudah menyampaikan tentang bagaimana komitmen bernegara tadi, konstitusi dan undang-undang,"ujar dia.

Pada kesempatan itu, Masinton mengatakan belum tahu-menahu asal muasal wacana diundurnya pemilu 2024. Namun ia menyampaikan wacana dari Ketum PKB itu bukan menambah masa menjadi tiga periode, tetapi memperpanjang karena kurang dari 2,5 tahun.

"Tapi, kalau menghitung periodesasi masa jabatan itu satu periode itu 2 tahun setengah lebih itu dianggap sudah satu periode. Kalau usulannya satu, dua tahun, kayaknya belum termasuk satu periode," tutur dia.



Sebagai informasi, setidaknya ada tiga partai yaitu PKB, PAN dan Golkar yang menyatakan sikap dukungannya terhadap wacana untuk memindahkan Pemilu 2024.

Lalu empat partai yakni Demokrat, Nasdem, PDIP dan PKS telah menyatakan sikap penolakan. Kemudian dua partai lainnya yakni Gerinda dan PPP hingga kini belum menyatakan sikapnya terkait wacana tersebut.