Masinton Tegaskan PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Minggu, 27 Februari 2022 - 19:16 WIB
loading...
Masinton mengatakan PDIP belum menyampaikan secara kelembagaan terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Foto: MNC/Widya Micheella
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan menolak wacana diundurnya Pemilu 2024 seperti disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia memastikan bahwa PDIP hanya mendukung amendemen UUD 1945 yang mengatur Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) tidak terkait isu penundaan pemilu atau penambahan batas maksimal periode jabatan presiden.
"Terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan pemilu atau segala macam, prinsipnya kalau PDIP menolak penambahan masa periode presiden jadi tiga periode, karena sudah dibatasi dua periode," ucap Masinton dalam diskusi di daerah Pasar Minggu, Minggu,(27/2/2022).
Baca juga: Loyalis Anies Baswedan: Menunda Pemilu 2024 adalah Pengkhianatan Reformasi
Walaupun begitu, Masinton mengatakan PDIP belum menyampaikan secara kelembagaan terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Akan tetapi hal itu disampaikan kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan sesuai dengan perkataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya komitmen bernegara.
"Kalau sekarang, partai belum mengeluarkan sikap secara kelembagaan, Pak Sekjen, Mas Hasto sudah menyampaikan tentang bagaimana komitmen bernegara tadi, konstitusi dan undang-undang,"ujar dia.
"Terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan pemilu atau segala macam, prinsipnya kalau PDIP menolak penambahan masa periode presiden jadi tiga periode, karena sudah dibatasi dua periode," ucap Masinton dalam diskusi di daerah Pasar Minggu, Minggu,(27/2/2022).
Baca juga: Loyalis Anies Baswedan: Menunda Pemilu 2024 adalah Pengkhianatan Reformasi
Walaupun begitu, Masinton mengatakan PDIP belum menyampaikan secara kelembagaan terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Akan tetapi hal itu disampaikan kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan sesuai dengan perkataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya komitmen bernegara.
"Kalau sekarang, partai belum mengeluarkan sikap secara kelembagaan, Pak Sekjen, Mas Hasto sudah menyampaikan tentang bagaimana komitmen bernegara tadi, konstitusi dan undang-undang,"ujar dia.
Lihat Juga :
